Romahurmuziy: KPU Jangan Membangun Norma yang Keluar Rel

Kompas.com - 20/04/2015, 14:54 WIB
Ketua Umum DPP PPP hasil Muktamar Surabaya, Romahurmuziy, saat diwawancarai wartawan usai membuka Muswil DPW PPP Maluku di Gedung Islamic Centre Ambon, Senin (20/4/2015) KOMPAS.com/Rahmat Rahman PattyKetua Umum DPP PPP hasil Muktamar Surabaya, Romahurmuziy, saat diwawancarai wartawan usai membuka Muswil DPW PPP Maluku di Gedung Islamic Centre Ambon, Senin (20/4/2015)
|
EditorCaroline Damanik

AMBON, KOMPAS.com
- Ketua Umum DPP PPP hasil Muktamar Surabaya, Romahurmuziy, meminta kepada Komisi Pemilihan Umum (KPU) agar tidak membangun norma-norma yang keluar dari aturan perundang-undangan.

Permintaan ini disampaikan pria yang kerap disapa Romi ini menyusul adanya wacana yang berkembang kalau KPU tak akan mengikutsertakan PPP dan Partai Golkar untuk mengikuti Pilkada serentak 2015 jika kedua partai itu masih bermasalah.

“Harapan saya KPU tidak perlu tidak perlu berpusing-pusing dengan membangun norma-norma yang keluar dari rel dan perundang-undangan,” kata Romy setelah membuka Musyawarah Wilayah DPW PPP Maluku yang berlangsung di Gedung Islamic Center di kawasan Waihaong di Ambon, Senin (20/4/2015).

Dia berpandangan, sebelum ada kekuatan hukum tetap dari pengadilan maka KPU harus tetap berpegang pada surat keputusan yang dikeluarkan Menteri Hukum dan HAM. Partai politik dan kepengurusan partai, lanjut Romy, ditentukan keabsahannya berdasarkan kepengurusan yang dikeluarkan oleh menteri yang berwenang, yakni menteri Hukum dan HAM.

“Sebagaimana diatur dalam undang-undang partai politik pasal 23, karena itu KPU cukup mempedomani apa yang ada sebagai surat keputusan Menkumham apabila masih ada gugatan soal kepengurusan parpol tersebut perlu diketahui bahwa pasal 67 UU Nomor 5 tahun 1986 tetang PTUN mengatakan gugatan tidak membtalkan surat keputusan,” terangnya.

Dia juga menjelaskan, berdasarkan pasal 112 dalam undang-undang PTUN, telah menjelaskan pengadilan tidak dapat menindaklanjuti keputusan yang telah berkekuatan hukum tetap,

”Karena itu, sebelum adanya putusan yang berkekuatan hukum tetap maka berlaku praduga keabsahan sehingga dengan praduga keabsahan ini asas tersebut dinyatakan dengan tetap mengakui berlakunya keputusan Menhukumham sampai ada keputusan pengadilan yang berkekuatan tetap membatalkan keputusan itu,” jelasnya.

“Jadi tidak perlu diterjemahkan dua, karena kalau KPU membuat norma sendiri dalam rangka verifikasi tentang sebuah kepengurusan partai politik maka dia sudah masuk pada wilayah yang bukan wilayahnya karena verifikasi parpol dan kepengurusan adalah wewenangnya Kemenhuk dan HAM,” tambahnya kemudian.

Baca tentang
Dapatkan Smartphone dan Voucher Belanja dengan #JernihBerkomentar di artikel ini! *S&K berlaku


Dapatkan Smartphone dan Voucher Belanja dengan #JernihBerkomentar dibawah ini! *S&K berlaku
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Kronologi Kasus Mayat Balita Tanpa Kepala, Mulai Hilang hingga Pengasuh PAUD Jadi Tersangka

Kronologi Kasus Mayat Balita Tanpa Kepala, Mulai Hilang hingga Pengasuh PAUD Jadi Tersangka

Regional
Ini Tujuan Dekranasda Jatim Gelar Lomba Desain Produk dan 3D Printing

Ini Tujuan Dekranasda Jatim Gelar Lomba Desain Produk dan 3D Printing

Regional
Longsor di Tasikmalaya, Akses Jalan Cikeusal ke Ibu Kota Singaparna Lumpuh

Longsor di Tasikmalaya, Akses Jalan Cikeusal ke Ibu Kota Singaparna Lumpuh

Regional
4 Dokter yang Tangani Lina Mantan Istri Sule Dimintai Keterangan Polisi

4 Dokter yang Tangani Lina Mantan Istri Sule Dimintai Keterangan Polisi

Regional
Jurnalis Mongabay asal Amerika Serikat Ditahan Imigrasi Palangkaraya

Jurnalis Mongabay asal Amerika Serikat Ditahan Imigrasi Palangkaraya

Regional
Divonis 2 Bulan, Kakek Samirin yang Pungut Getah Karet Seharga RP 17.000 Akhirnya Bebas

Divonis 2 Bulan, Kakek Samirin yang Pungut Getah Karet Seharga RP 17.000 Akhirnya Bebas

Regional
Gibran Tanggapi Pidato Megawati soal Minta Rekomendasi: Saya Tak Lewat Pintu Belakang

Gibran Tanggapi Pidato Megawati soal Minta Rekomendasi: Saya Tak Lewat Pintu Belakang

Regional
Dua Kali Kabur, Terpidana Mati yang 5 Tahun Jadi Buron Ini Ditembak Polisi

Dua Kali Kabur, Terpidana Mati yang 5 Tahun Jadi Buron Ini Ditembak Polisi

Regional
Beli Motor NMAX Pakai Uang Koin Rp 24 Juta, Pria di Banyuwangi Menabung di Kaleng Biskuit

Beli Motor NMAX Pakai Uang Koin Rp 24 Juta, Pria di Banyuwangi Menabung di Kaleng Biskuit

Regional
Melihat Batik Siswa SLB di Kendal yang Disukai Turis Asing

Melihat Batik Siswa SLB di Kendal yang Disukai Turis Asing

Regional
Risma: Saya Enggak Mau Ditanya Malaikat Kenapa Ada Warga Kelaparan

Risma: Saya Enggak Mau Ditanya Malaikat Kenapa Ada Warga Kelaparan

Regional
Jalur Puncak Rawan Longsor, Pengendara Diminta Hati-hati

Jalur Puncak Rawan Longsor, Pengendara Diminta Hati-hati

Regional
Kronologi ABK Meninggal dan Jenazahnya Dilarung ke Laut, Terakhir Komunikasi Setahun Lalu

Kronologi ABK Meninggal dan Jenazahnya Dilarung ke Laut, Terakhir Komunikasi Setahun Lalu

Regional
Fakta Lengkap Mahasiswa Jember Tewas di Kamar Indekos, dari Bau Menyengat hingga Korban Sempat Mengeluh Sakit

Fakta Lengkap Mahasiswa Jember Tewas di Kamar Indekos, dari Bau Menyengat hingga Korban Sempat Mengeluh Sakit

Regional
Mengenal Lebih Dekat Ikan Dewa, Harganya Jutaan dan Selalu Diburu Jelang Imlek

Mengenal Lebih Dekat Ikan Dewa, Harganya Jutaan dan Selalu Diburu Jelang Imlek

Regional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X