Pemerintah Dinilai Perlu Atur Harga dan Sertifikasi Batu Akik

Kompas.com - 31/03/2015, 19:24 WIB
Koleksi batu akik KOMPASKoleksi batu akik
|
EditorCaroline Damanik

BANDUNG, KOMPAS.com - Batu akik atau batu permata setengah mulia kini tengah digandrungi oleh seluruh lapisan masyarakat di Indonesia. Namun demikian, hingga saat ini belum ada pengaturan dan pengawasan harga batu akik. Akibatnya, pedagang bisa seenaknya memainkan harga batu-batu permata setengah mulia.

Budayawan dan pemerhati batu akik asal Bandung, Abah N'ceh Kasepuhan, menilai, untuk mengontrol harga batu akik, pemerintah harus menunjuk satu lembaga khusus untuk menetapkan harga pasar.

"Harga batu akik per krat perlu ditetapkan," kata N'ceh saat ditemui di Bragastone Festival, Jalan Braga, Kota Bandung, Senin (31/3/2015).

N'ceh menambahkan, lembaga tersebut nantinya bisa melayani pemembuatan sertifikat keaslian batu dengan harga yang terjangkau. Menurut dia, sertifikat akan menentukan harga batu dari kualitasnya.

"Kalau sekarang harga sertifikasi batu akik terbilang mahal. Selain itu agak sulit karena kurangnya titik koordinat pelayanan," tuturnya.

Selain itu, dengan adanya sertifikat asli, harga batu akik bisa tetap bertahan tanpa tergerus waktu atau dengan kata lain bisa diinvestasikan. Keuntungan pun juga bisa didapat oleh pemerintah daerah dari sertifikasi. Jika saja sertifikasi sudah termasuk pajak, Pemerintah daerah pasti mendapatkan peningkatan PAD.

"Tidak masalah kalau kena pajak, kan pemerintah dapat pemasukan. Di internasional juga bisa dapat pasar," ucapnya.

Baca tentang
Menangkan e-Voucher Belanja total jutaan rupiah. Kumpulkan poin di Kuis Hoaks/Fakta. *S&K berlaku
Ikut


Dapatkan Voucher Belanja jutaan rupiah, dengan #JernihBerkomentar di bawah ini! *S&K berlaku
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

komentar di artikel lainnya
Close Ads X