Lembaga Masyarakat Adat Kamoro Tolak Pembangunan Smelter

Kompas.com - 22/03/2015, 03:00 WIB
Kawasan Poumako di Distrik Mimika Timur, Kabupaten Mimika yang rencananya dijadikan lahan pembangunan smelter di Papua, merupakan daerah rawa dengan hutan bakau dan hutan dataran rendah. alfian kartonoKawasan Poumako di Distrik Mimika Timur, Kabupaten Mimika yang rencananya dijadikan lahan pembangunan smelter di Papua, merupakan daerah rawa dengan hutan bakau dan hutan dataran rendah.
|
EditorErvan Hardoko
JAYAPURA, KOMPAS.com - Sebanyak 200-an orang warga suku Kamoro yang digalang Lembaga Masyarakat Adat Suku Kamoro (Lemasko), mendatangi pusat pemerintahan Kabupaten Mimika, Papua untuk menolak pembangunan smelter di kawasan Poumako, Sabtu (21/3/2015).

Sehari sebelumnya, ratusan warga ini menggelar upacara adat sasi di wilayah Poumako, Distrik Mimika Timur yang rencananya menjadi lokasi pembangunan smelter. Dalam orasinya, perwakilan Lemasko, Marianus Maknaipeku mengatakan sebagai perwakilan suku Kamoro yang mendiami pesisir Mimika, Lemasko menolak keras pembangunan smelter dan industri ikutan lainnya.

Menurut Marianus, pembangunan smelter tidak akan memberi dampak positif bagi kehidupan warga suku Kamoro, sama halnya dengan keberadaan tambang Freeport di Kabupaten Mimika.

"Kehadiran Freeport hanya memberikan limbah di tanah Kamoro. Cukup itu, tak ada lagi pembangunan industri yang akan menyusahkan kami," kata mantan anggota DPRD Kabupaten Mimika itu.

Terkait penolakan warga ini, Kepala Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Papua, Bangun S Manurung mengatakan pemerintah Kabupaten Mimika harus mampu meyakinkan rakyat pemilik tanah ulayat yang tanahnya akan digunakan untuk membangun smelter.

Bangun juga berharap agar tokoh adat suku Kamoro bisa memahami arti penting kehadiran smelter yang bisa memicu industri ikutan lainnya untuk percepatan pembangunan di Papua.

"Cukup aneh kalau masyarakat adat setempat menolak pembangunan smelter, sementara DPR Papua, Pemerintah Provinsi Papua, Pemerintah Kabupaten Mimika dan Majelis Rakyat Papua selaku representasi adat, justru mendorong pembangunan smelter di Papua," ujar Bangun.



25th

Tulis komentar dengan menyertakan tagar #JernihBerkomentar dan #MelihatHarapan di kolom komentar artikel Kompas.com. Menangkan E-Voucher senilai Jutaan Rupiah dan 1 unit Smartphone.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

komentar di artikel lainnya
Close Ads X