Mahasiswa UIN Malang Bentrok, Empat Orang Luka Parah

Bentrok antar mahasiswa berawal dari sekelompok mahasiswa UIN melakukan audiensi dengan anggota Komisi Pemilihan Umum (KPU) dan anggota Panwas Pemilu raya (Pemira) UIN Maliki, Selasa (17/3/2015) malam.

Saat audiensi, beberapa mahasiswa tidak terima dengan jawaban anggota KPU dan Panwaslu. Tidak terima dengan jawaban pihak KPU dan Panwas itu, beberapa mahasiswa menggebrak meja.

Setelah menggebrak meja, pihak anggota KPU dan Panwaslu tidak terima dan membalasnya dengan melakukan lempar kursi.

"Saat itu, mulai terjadi adu mulut dan terjadi bentrok antara mahasiswa dan anggota KPU serta Panwaslu Pemira. Setelah terjadi bentrok, puluhan mahasiswa akan keluar ruangan. Namun, diluar ruangan sudah dikepung ratusan mahasiswa juga, yang pro terhadap KPU dan Panwaslu," ujar Muhammad Dzikri, mahasiswa yang menjadi korban pemukulan mahasiswa lainnya.

Setelah puluhan mahasiswa yang melakukan audiensi dengan KPU dan Panwaslu bisa keluar ruangan tempat audiensi, bentrok antar mahasiswa semakin menjadi.

"Di luar bentrok semakin menjadi. Terjadi adu pukul antar mahasiswa. Saat itu, dipihak kami ada belasan mahasiswa kena pukul dan tiga orang mengalami luka parah diwajahnya," ujar Dzikri.

Sementara itu, di luar kelompok Dzikri yang pro terhadap KPU dan Panwaslu, ada satu orang mahasiswa yang juga mengalami luka parah di wajahnya akibat terkena pukulan benda tumpul.

Setelah bentrok, para korban luka melapor ke Mapolres Malang. Begitu juga kelompok yang pro KPU dan Panwaslu juga melapor ke Mapolres Malang. Buntut dari bentrokan tersebut, puluhan mahasiswa yang kontra KPU dan Panwas, Rabu (18/3/2015) siang, melakukan aksi di depan rektorat UIN Maliki.

Saat aksi kembali terjadi bentrok antara peserta aksi dan keamanan kampus. Puluhan anggota polisi dan TNI kini masih berjaga-jaga di dalam kampus. Dalam aksi tersebut, mahasiswa menuntut pihak kampus harus bertanggung jawab atas bentrok antar mahasiswa yang mengalami luka parah dan menindak tegas pelaku pengeroyokan.

"Bekukan Republik Mahasiswa (RM). Segera bentuk Badan Mahkamah Konstitusi yang terdiri dari para dosen yang independen dan profesional," kata Dzikri.

Selain itu, lanjut Dzikri, Pemira tidak boleh dilangsungkan karena panitia dinilai tidak bersikap adil dan pelaksanaannya cacat hukum.

"Calonnya hanya satu orang. Hal itu jelas sudah tidak demokratis. Kita juga minta regulasi Pemira karena lebih memihak pada satu kelompok saja," katanya.

Agus Maimun, Pembantu Rektor III UIN Maliki Malang, mengatakan, saat menemui mahasiswa di depan gedung Rektorat, Pemilu Raya tetap berlangsung.

"Pemira akan tetap dilaksanakan. Karena pemilihan atau pencoblosan sudah berlangsung. Soal bentrok masih dalam proses penyelidikan," katanya.