Gubernur NTB Tolak Pengerukan Tanah untuk Reklamasi Teluk Benoa

Kompas.com - 17/03/2015, 12:19 WIB
|
EditorGlori K. Wadrianto
MATARAM, KOMPAS.com - Gubernur Nusa Tenggara Barat (NTB) TGH M Zainul Majdi menolak rencana pengerukan pasir di Kabupaten Lombok Timur untuk membuat dataran baru di Teluk Benoa, Bali.

"Sampai saat ini kami menolak (pengerukan pasir untuk reklamasi Teluk Benoa) karena kemudaratannya jauh lebih besar dari manfaatnya," kata Zainul Majdi, Selasa (17/3/2015).

Menurut Zainul, Pemda NTB telah memberikan pertimbangan pada komisi AMDAL yang menyatakan bahwa Pemda tidak menyetujui AMDAL terkait eksploitasi galian C di laut.

Ia meminta rencana pengerukan pasir di wilayah Lombok Timur ini dipertimbangkan secara matang. Apalagi upaya pengerukan ini merupakan hal yang baru di NTB.

Menurut Zainul, Pulau Lombok merupakan pulau kecil yang harus dijaga ekosistemnya. Baik ekosistem di daratan maupun di lautan.

Gubernur berharap alam di NTB bisa dijaga, sehingga bisa diwariskan kepada generasi selanjutnya dalam keadaan baik. "Sehingga hal-hal apapun yang bisa menurunkan ekosistem maupun merusaknya, itu tidak bisa kita toleransi," kata Zainul.

Gubernur meminta agar upaya eksploitasi dikaji secara menyeluruh. Jangan sampai memiliki potensi merusak lingkungan. Apalagi jumlah pasir yang akan dikeruk untuk rencana reklamasi Teluk Benoa tidak sedikit, yaitu sekitar 23 juta meter kubik.

"Provinsi punya pertimbangan yang inti dari pertimbangan itu semua adalah ekosistem. Jadi kita tidak mentolerir jika ada sesuatu yang mendegradasi kualitas lingkungan," kata Zainul.  

Dapatkan Smartphone dan Voucher Belanja dengan #JernihBerkomentar di artikel ini! *S&K berlaku


Dapatkan Smartphone dan Voucher Belanja dengan #JernihBerkomentar dibawah ini! *S&K berlaku
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

komentar di artikel lainnya
Close Ads X