Kecewa dengan Pelayanan, Anggota Dewan Patahkan Kartu BPJS

Kompas.com - 13/03/2015, 17:56 WIB
Pendaftaran program BPJS. Tribun Jabar/Gani KurniawanPendaftaran program BPJS.
|
EditorCaroline Damanik

KUPANG, KOMPAS.com — Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Nusa Tenggara Timur (NTT), Welem Kale, kecewa dengan layanan dari Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan yang tidak bisa dimanfaatkan saat dirinya menjalani perawatan medis di Rumah Sakit Umum WZ Johannes Kupang.

Saking emosinya, sang legislator pun langsung merusak kartu BPJS dengan cara dipatahkan. Hal tersebut disampaikan Welem Kale saat mendatangi sejumlah wartawan di press room DPRD NTT, Jumat (13/3/2015) sore.

Menurut Welem, lantaran sakit keras, Kamis (12/3/2015) tadi malam, dirinya pun dibawa oleh keluarganya ke RSU WZ Johannes untuk menjalani perawatan medis. Namun, ketika sampai ke rumah sakit, dia pun langsung menunjukkan kartu BPJS dengan harapan bisa berobat gratis.

“Saat masuk ke rumah sakit tadi malam saya tunjukkan kartu BPJS untuk perawatan di ruang kelas I, tetapi karena ruangan penuh, oleh perawat saya dibawa ke ruangan kelas III. Bukan hanya itu saja, saya harus mengeluarkan uang sebanyak Rp 600.000 untuk membeli jarum suntik, infus, obat, dan tes laboratorium karena apotek di dalam rumah sakit yang khusus melayani BPJS, semuanya tidak tersedia. Karena terlalu jengkel tadi malam saya pun cabut infus dan langsung pulang ke rumah, serta kartu BPJS saya patahkan karena menurut saya tidak berfungsi sama sekali,” ujarnya.

Welem mengaku, di dalam keluarganya terdapat 10 orang yang menjadi peserta BPJS dan setiap bulan dia harus mengeluarkan uang sebanyak Rp 600.000 untuk iuran dengan rincian Rp 60.000 per orang.

Welem bahkan menuding BPJS adalah grup judi yang bertujuan untuk mencari keuntungan guna memperkaya diri para pengelolanya sehingga, menurut dia, lebih baik model pelayanan kesehatan dikembalikan seperti dulu, yakni dengan menggunakan Jamkesmas atau Jamkesda.

“Coba kita lihat saja gaji teller di kantor BPJS sebulannya Rp 8 juta yang jelas sekali melebihi gaji pokok bupati, wali kota, dan anggota Dewan, ini kan aneh, tidak diimbangi dengan layanan yang baik. Bukan hanya itu saja, saat kita mendaftar di BPJS sebagai peserta, kartu tersebut tidak langsung aktif karena harus menunggu selama tujuh hari. Nah, selama dalam rentang waktu tujuh hari ini saja, kalau saat mendaftar pasien sakit kan otomatis kartunya tidak berfungsi sehingga menurut saya dalam rentang waktu tujuh hari ini dipakai untuk korupsi oleh pengelolanya,” ungkap Welem.

Terhadap hal itu, lanjut Welem, dalam waktu dekat, DPRD NTT akan segera memanggil pimpinan BPJS NTT untuk menjelaskan persoalan ini karena banyak warga NTT yang menjadi peserta mengeluh dengan layanan BPJS.

Terkait hal itu, Kepala BPJS Kesehatan kantor Cabang Kupang, Fransiskus Parera, mengatakan, akan segera mengecek ke pihak RSU WZ Yohannes.

“Kami akan segera cek ke RSU WZ Yohannes untuk dapat penjelasan tentang kronologi kasusnya, baru kami akan sikapi,” ujar Fransiskus ketika dihubungi.Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari Kompas.com. Mari bergabung di Grup Telegram "Kompas.com News Update", caranya klik link https://t.me/kompascomupdate, kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.

Baca tentang


Video Pilihan

Rekomendasi untuk anda
26th

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar dan menangkan e-voucher untuk 90 pemenang!

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Semangati Pengusaha Jasa Dekorasi, Wagub Jatim: Jangan Pernah Kendur dan Pesimis

Semangati Pengusaha Jasa Dekorasi, Wagub Jatim: Jangan Pernah Kendur dan Pesimis

Regional
Kepada Kepala Daerah di Jatim, Wagub Emil: Mari Kita Pastikan Tidak Ada Pungutan Liar di SMA/SMK

Kepada Kepala Daerah di Jatim, Wagub Emil: Mari Kita Pastikan Tidak Ada Pungutan Liar di SMA/SMK

Regional
Kisah Warga Desa Pana di NTT Alami Krisis Air Bersih, Kini Teraliri Harapan Pun Bersemi

Kisah Warga Desa Pana di NTT Alami Krisis Air Bersih, Kini Teraliri Harapan Pun Bersemi

Regional
DMC Dompet Dhuafa Gelar Aksi Bersih-bersih Rumah Warga Terdampak Gempa Banten

DMC Dompet Dhuafa Gelar Aksi Bersih-bersih Rumah Warga Terdampak Gempa Banten

Regional
Tanggapan Tim Ahli LPPM ULM, Usai Uji Coba Raperda Jalan Khusus DPRD Tanah Bumbu

Tanggapan Tim Ahli LPPM ULM, Usai Uji Coba Raperda Jalan Khusus DPRD Tanah Bumbu

Regional
BPS Catat Penurunan Angka Penduduk Miskin Jateng hingga 175.740 Orang

BPS Catat Penurunan Angka Penduduk Miskin Jateng hingga 175.740 Orang

Regional
Berdayakan Masyarakat Jateng, Ganjar Dapat Penghargaan dari Baznas

Berdayakan Masyarakat Jateng, Ganjar Dapat Penghargaan dari Baznas

Regional
Ada Kasus Omricon di Kabupaten Malang, Wagub Emil Pastikan Terapkan PPKM Mikro Tingkat RT

Ada Kasus Omricon di Kabupaten Malang, Wagub Emil Pastikan Terapkan PPKM Mikro Tingkat RT

Regional
Zakat ASN Pemprov Jateng 2021 Terkumpul Rp 57 Miliar, Berikut Rincian Penyalurannya

Zakat ASN Pemprov Jateng 2021 Terkumpul Rp 57 Miliar, Berikut Rincian Penyalurannya

Regional
Berencana Kembalikan Bantuan dari Ganjar, Fajar Malah Di-'bully' Warganet

Berencana Kembalikan Bantuan dari Ganjar, Fajar Malah Di-"bully" Warganet

Regional
Cegah Omicron di Jateng, Ganjar: Tolong Prokes Dijaga Ketat

Cegah Omicron di Jateng, Ganjar: Tolong Prokes Dijaga Ketat

Regional
Sambut Tahun Baru, Dompet Dhuafa Gelar Doa Bersama di Lapas Narkotika Gunung Sindur

Sambut Tahun Baru, Dompet Dhuafa Gelar Doa Bersama di Lapas Narkotika Gunung Sindur

Regional
Bantuan Tunai Kurang Efektif Entaskan Kemiskinan, Pemprov Jateng Genjot Pembangunan RSLH

Bantuan Tunai Kurang Efektif Entaskan Kemiskinan, Pemprov Jateng Genjot Pembangunan RSLH

Regional
Hasil Monitor Dishub, Ada 162 Truk Angkutan Batu Bara Lintasi Underpass Banjarsari Per Jam

Hasil Monitor Dishub, Ada 162 Truk Angkutan Batu Bara Lintasi Underpass Banjarsari Per Jam

Regional
Cek Langsung ke Pasar Sukomoro, Wagub Emil Dapati Harga Bawang Merah Turun

Cek Langsung ke Pasar Sukomoro, Wagub Emil Dapati Harga Bawang Merah Turun

Regional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X
Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.