Kebakaran di Pasar Jamaker, di Mana Pemkab Nunukan?

Nardi Azis mempertanyakan sikap pemerintah daerah yang belum juga membangun pasar sementara untuk menampung pedagang korban kebakaran. Padahal, pemerintah daerah telah menganggarkan dana sebesar Rp 1,2 miliar dalam APBD tahun 2015. "Anggaran sudah ditetapkan kenapa Pemerintah tidak membangun?" ujar dia.

Sebelumnya, sejumlah warga korban kebakaran Pasar Jamaker mendatangi Kantor DPRD Nunukan untuk mengadukan nasib mereka yang terancam digusur oleh Dinas Perindustrian Perdagangan Koperasi dan UMKM. Sebab, mereka berjualan di lahan tak jauh dari eks Pasar Jamaker.

Warga mengeluh, kerena di tengah bencana yang mereka alami, justru muncul ancaman penggusuran. Padahal, pemerintah daerah belum menyediakan pasar yang representatif untuk berjualan.

Salah satu pedagang pakaian Abdilah mengaku, pasca kebakaran dia menganggur, karena tidak bisa berjualan. Ada larangan dari Disperindakop untuk berjualan di pasar sementara yang didirikan secara swadaya oleh warga eks korban kebakaran.

"Hampir 4 bulan kami tidak berjualan karena ketidakjelasan pemerintah daerah. Mau berjualan di pasar swadaya kita diancam digusur." ujar dia.

Ketidaktegasan pemerintah daerah Nunukan terlihat dari penjelasan Kepala Bidang Perdagangan Luar Negeri Disperindakop Rahmat saat ditanya oleh DPRD Nunukan. Rahmat bahkan mengaku tidak tahu pasti peruntukan anggaran sebesar Rp 1,2 miliar tersebut.

Dalam RDP tersebut, anggota DPRD Nunukan meminta pemerintah daerah mempersiapkan pasar yang representatif bagi korban pedagang Pasar Jamaker, sebelum melakukan penggusuran terhadap pedagang yang berjualan sementara di lokasi eks pasar Liem Hie Jung, tak jauh dari lokasi kebakaran.

Pasar Jamaker terbakar Kamis (20/10/2014) lalu. Akibat kebakaran tersebut, lebih dari 500 bangunan dan 600 kepala keluarga kehilangan tempat tinggal dan tempat mencari rezeki.