Syafii Maarif: Kali Ini Presiden Jokowi Benar

Kompas.com - 26/01/2015, 17:07 WIB
Mantan Ketua Umum PP Muhammadiyah Syafii Maarif. KOMPAS.com/Wijaya KusumaMantan Ketua Umum PP Muhammadiyah Syafii Maarif.
|
EditorFarid Assifa
YOGYAKARTA, KOMPAS.com — "Kali ini Presiden Jokowi benar", itulah jawaban Prof Dr H Ahmad Syafii Maarif ketika dikonfirmasi langkah Presiden Joko Widodo membentuk tim independen untuk penyelesaian konflik antara Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dan Kepolisian Republik Indonesia (Polri) agar persoalan tersebut tidak berlarut-larut.

"Meski hingga saat ini saya belum menerima SK-nya, tapi saya setuju dengan langkah Presiden membentuk tim independen yang terdiri dari tujuh orang tokoh. Mereka orang-orang yang memiliki integritas," lanjut Ahmad Syafii seusai mengikuti aksi damai guna mendukung KPK di kampus Universitas Muhammadiyah Yogyakarta (UMY), Senin (26/1/2015). [Baca juga: Ini Tujuan Jokowi Bentuk Tim Independen Sikapi Kisruh KPK-Polri]

Syafii melanjutkan, Presiden seharusnya bersikap tegas. Polemik harus segera diakhiri. Komisi Pemberantasan Korupsi maupun Polri adalah dua lembaga penegak hukum yang harus diselamatkan. Jangan sampai koruptor yang menang. [Baca juga: "Pernyataan Jokowi Tidak Lebih Tegas dari Seorang Ketua RT"]

Mantan Ketua Umum PP Muhammadiyah itu pun setuju dirinya dimasukkan sebagai anggota tim.

"Saya bersedia asalkan benar-benar independen sehingga saya bisa mengatakan yang benar itu benar dan yang busuk itu busuk. Saya juga mau asal tim ini jangan dikekang, jangan diarah-arahkan," katanya. [Baca juga: Jokowi Bentuk Tim Atasi Kisruh KPK-Polri]

Persoalan yang timbul antara KPK dan Polri saat ini, menurut Syafii, merupakan cerminan partai politik yang belum dewasa.

"Partai politik harus segera siuman betul. Presiden harus benar-benar mencermati permasalahannya. Ketegasan perlu dan Presiden pun harus melakukan gerak cepat," lanjut Syafii.

Sementara itu, Ketua Umum PP (Pimpinan Pusat) Aisyiyah Siti Noordjannah Djohantini mendesak agar Presiden Jokowi berani mengambil langkah tegas dalam pemberantasan korupsi.

“Presiden tak boleh berkompromi atas nama apa pun dan terhadap siapa pun yang dapat melemahkan upaya pemberantasan korupsi. Cabut kembali pencalonan Komjen Pol Budi Gunawan," tegasnya.



Rekomendasi untuk anda
25th

Tulis komentar dengan menyertakan tagar #JernihBerkomentar dan #MelihatHarapan di kolom komentar artikel Kompas.com. Menangkan E-Voucher senilai Jutaan Rupiah dan 1 unit Smartphone.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

PPKM Diperpanjang, Wabup Kebumen: Tunggu Surat Resmi dari Pusat

PPKM Diperpanjang, Wabup Kebumen: Tunggu Surat Resmi dari Pusat

Regional
Cegah Kerumunan Akhir Pekan, Jalan Darmo dan Jalan Tunjungani Surabaya Ditutup

Cegah Kerumunan Akhir Pekan, Jalan Darmo dan Jalan Tunjungani Surabaya Ditutup

Regional
Seorang Kakek Ditemukan Selamat Setelah 3 Hari Hilang, Terduduk Lemas di Pinggir Tebing

Seorang Kakek Ditemukan Selamat Setelah 3 Hari Hilang, Terduduk Lemas di Pinggir Tebing

Regional
Viral Video Polisi Sergap Komplotan Penjahat di Tengah Jalan, Direkam Warga dan Terdengar Suara Tembakan

Viral Video Polisi Sergap Komplotan Penjahat di Tengah Jalan, Direkam Warga dan Terdengar Suara Tembakan

Regional
Gugatan Pilkada Surabaya, Tim Machfud Arifin-Mujiaman Siapkan Kejutan di Sidang Perdana

Gugatan Pilkada Surabaya, Tim Machfud Arifin-Mujiaman Siapkan Kejutan di Sidang Perdana

Regional
Penyergapan Penjahat di Ciamis Berlangsung Dramatis, Begini Kejadiannya

Penyergapan Penjahat di Ciamis Berlangsung Dramatis, Begini Kejadiannya

Regional
Emil Dardak Persilakan PPKM Dimodifikasi jika Ada Kegiatan Lain Berisiko Tinggi

Emil Dardak Persilakan PPKM Dimodifikasi jika Ada Kegiatan Lain Berisiko Tinggi

Regional
Kasus Pengambilan Paksa Jenazah Pasien Covid-19, 12 Warga Sukarela Datangi Polres Probolingo

Kasus Pengambilan Paksa Jenazah Pasien Covid-19, 12 Warga Sukarela Datangi Polres Probolingo

Regional
Kasus Jenazah Remaja Perempuan di Karawang, Ini Hasil Otopsi RS

Kasus Jenazah Remaja Perempuan di Karawang, Ini Hasil Otopsi RS

Regional
Sempat Divaksin, Kepala Dinas Kesehatan Kota Banjarmasin Terinfeksi Covid-19

Sempat Divaksin, Kepala Dinas Kesehatan Kota Banjarmasin Terinfeksi Covid-19

Regional
Gempa Magnitodo 5,1 di Talaud Sulut, BMKG: Ini Gempa Susulan

Gempa Magnitodo 5,1 di Talaud Sulut, BMKG: Ini Gempa Susulan

Regional
Staf Protokol Bupati Kulon Progo Tertular Covid-19, Imbas Klaster Keluarga

Staf Protokol Bupati Kulon Progo Tertular Covid-19, Imbas Klaster Keluarga

Regional
Bacok Korban Berkali-kali, Pemuda di Cianjur Ini Mengaku sebagai Perempuan di Facebook

Bacok Korban Berkali-kali, Pemuda di Cianjur Ini Mengaku sebagai Perempuan di Facebook

Regional
Kasus Anak Gugat Orangtua karena Fortuner, Hakim: Selama Belum Putusan, Masih Mungkin Mediasi

Kasus Anak Gugat Orangtua karena Fortuner, Hakim: Selama Belum Putusan, Masih Mungkin Mediasi

Regional
'Kami Sangat Terpukul, Kami Minta Pelaku Dihukum Berat, kalau Perlu Dihukum Mati'

"Kami Sangat Terpukul, Kami Minta Pelaku Dihukum Berat, kalau Perlu Dihukum Mati"

Regional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X