Kompas.com - 21/01/2015, 02:42 WIB
Lelang Ikan di Tanjung Luar Ricky Martin/KidnesiaLelang Ikan di Tanjung Luar
EditorHindra Liauw
JAMBI, KOMPAS.com- Penghentian sementara (moratorium) perizinan usaha tangkap ikan yang dikeluarkan oleh Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) tidak menimbulkan dampak yang berarti di Provinsi Jambi.

"Pasalnya dari rata-rata kapal nelayan yang berlayar di timur laut Jambi berada di bawah kapasitas 30 GT (gross tonnage)," kata Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Jambi, H Saipudin, Selasa.

Dia mengatakan, maksud dan tujuan moratorium yang dikeluarkan oleh KKP tersebut untuk memulihkan sumber daya ikan yang sudah terkuras, perbaikan lingkungan yang rusak dan memantau kepatuhan pelaku usaha terhadap usaha penangkapan ikan, sehingga untuk kapal yang di atas 30 GT dan khususnya produksi dari luar negeri harus dibatasi dulu keberadaannya di wilayah laut Indonesia.

"Intinya kan moratorium itu untuk mencegah 'illegal fishing' yang biasa dilakukan oleh kapal-kapal besar, sementara kapal-kapal nelayan kita yang berlayar di timur laut Jambi umumnya menggunakan kapal dibawah 30 GT," kata Saipudin.

Dia juga mengatakan bahwa moratorium itu juga tidak hanya menyoal masalah izin kapal besar, tapi juga berkaitan dengan alat tangkap yang digunakan oleh pelaku usaha perikanan.

"Indikasinya kan kapal-kapal besar itu menggunakan pukat harimau (trawl) dan moratorium itu tujuannya untuk mendata hal itu agar tidak terjadi kecolongan lagi. Nah, nelayan kita di Jambi jangankan mau menggunakan trawl, melaut pun masih menggunakan perahu pompong," ujarnya.

DKP Provinsi Jambi saat ini, katanya, juga tengah melakukan sosialisasi kepada nelayan untuk menggunakan kapal di atas 30 GT, sehingga bisa melaut 12 mill ke atas.

"Kita terus sosialisasikan hal itu, bagaimana nelayan kita melaut dan minimal menggunakan kapal 30 GT, sehingga bisa berkompetisi di zona 12 mil ke atas," ujarnya.

Terima kasih telah membaca Kompas.com.
Dapatkan informasi, inspirasi dan insight di email kamu.
Daftarkan email

Tidak hanya menyosialisasikan penggunaan kapal 30 GT, pihaknya juga terus menyosialisasikan kepada nelayan untuk menggunakan alat tangkap di atas dua inchi, sebab di bawah dua inci itu tidak dibenarkan lagi dan dilarang, apalagi laut timur Jambi itu tempat ovivar bagi ikan di wilayah itu, katanya.

Peraturan Menteri Nomor 56/Permen-KP/2014 tentang penghentian sementara (Moratorium) perizinan usaha perikanan tangkap di Wilayah pengelolaan perikanan Indonesia sudah berlaku sejak 3 November 2014, dimana Permen tersebut menyebutkan, moratorium berlaku untuk kapal yang pembangunannya dilakukan di luar negeri dengan kapasitas di atas 30 GT.

Selama moratorium diberlakukan, pemerintah tidak akan menerbitkan izin kapal baru berupa Surat Izin Usaha Perikanan (SIUP), serta menangguhkan Surat Izin Penangkapan Ikan (SIPI) dan Surat Izin Kapal Pengangkut Ikan (SIKPI).

Dan untuk kapal yang dibangun dalam negeri untuk ukuran 30-60 GT, perpanjangan izin kapal SIPI dan SIKPI dapat dilakukan di UPT pelabuhan perikanan dan dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi.



Sumber Antara
Rekomendasi untuk anda
25th

Tulis komentar dengan menyertakan tagar #JernihBerkomentar dan #MelihatHarapan di kolom komentar artikel Kompas.com. Menangkan E-Voucher senilai Jutaan Rupiah dan 1 unit Smartphone.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Kasus Covid-19 di Semarang Naik 700 Persen, Walkot Hendi Berlakukan PKM

Kasus Covid-19 di Semarang Naik 700 Persen, Walkot Hendi Berlakukan PKM

Regional
Kasus Covid-19 di Semarang Naik, Walkot Hendi Resmikan RS Darurat

Kasus Covid-19 di Semarang Naik, Walkot Hendi Resmikan RS Darurat

Regional
Akses ke Faskes Sulit, Dompet Dhuafa Sumbangkan Ambulans untuk Warga Desa Tanjung Raya

Akses ke Faskes Sulit, Dompet Dhuafa Sumbangkan Ambulans untuk Warga Desa Tanjung Raya

Regional
Peringati HUT Ke-103 Kota Madiun, Wali Kota Maidi Fokus Stop Covid-19 dan Genjot Ekonomi

Peringati HUT Ke-103 Kota Madiun, Wali Kota Maidi Fokus Stop Covid-19 dan Genjot Ekonomi

Regional
Hendi Terus Bergerak Cepat Sediakan Tempat Tidur untuk Pasien Covid-19 di Semarang

Hendi Terus Bergerak Cepat Sediakan Tempat Tidur untuk Pasien Covid-19 di Semarang

Regional
Hadiri Deklarasi Pilkades Damai, Bupati Luwu Utara Minta Cakades Tegakkan Protokol Kesehatan

Hadiri Deklarasi Pilkades Damai, Bupati Luwu Utara Minta Cakades Tegakkan Protokol Kesehatan

Regional
Bupati IDP Resmikan Program Pamsimas, Kini Warga Desa Dodolo Nikmati Air Bersih

Bupati IDP Resmikan Program Pamsimas, Kini Warga Desa Dodolo Nikmati Air Bersih

Regional
Gandeng KPK, Hendi Tegaskan Komitmen Cegah dan Berantas Korupsi

Gandeng KPK, Hendi Tegaskan Komitmen Cegah dan Berantas Korupsi

Regional
25 Persen Warga Sudah Divaksin, Menkes Tambah Jatah Vaksin Kota Madiun

25 Persen Warga Sudah Divaksin, Menkes Tambah Jatah Vaksin Kota Madiun

Regional
Kasus Covid-19 di Semarang Semakin Tinggi, Walkot Hendi Tutup 8 Ruas Jalan

Kasus Covid-19 di Semarang Semakin Tinggi, Walkot Hendi Tutup 8 Ruas Jalan

Regional
Belajar dari Pemkot Medan, Wali Kota Pariaman Akan Aplikasikan Strategi Pengelolaan Wisata Sejarah

Belajar dari Pemkot Medan, Wali Kota Pariaman Akan Aplikasikan Strategi Pengelolaan Wisata Sejarah

Regional
Banyak Warga Gelar Hajatan, Bupati IDP Minta Camat Berlakukan Syarat Khusus

Banyak Warga Gelar Hajatan, Bupati IDP Minta Camat Berlakukan Syarat Khusus

Regional
Lewat “Gebyar PON”, Panitia Buktikan Kesiapan Papua sebagai Tuan Rumah PON XX 2021

Lewat “Gebyar PON”, Panitia Buktikan Kesiapan Papua sebagai Tuan Rumah PON XX 2021

Regional
Walkot Hendi Prioritaskan Vaksin untuk Guru PAUD

Walkot Hendi Prioritaskan Vaksin untuk Guru PAUD

Regional
Kabupaten Wonogiri Dapat Penghargaan Tercepat Pendataan SDGs Desa, Gus Menteri: Ini Pertama Kali di Indonesia

Kabupaten Wonogiri Dapat Penghargaan Tercepat Pendataan SDGs Desa, Gus Menteri: Ini Pertama Kali di Indonesia

Regional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X