Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Protes Kebijakan Menteri Susi, Nelayan Lobster Bentrok dengan Polisi

Kompas.com - 19/01/2015, 17:34 WIB
Kontributor Mataram, Karnia Septia

Penulis

MATARAM, KOMPAS.com — Demo nelayan lobster di Lombok, Nusa Tenggara Barat (NTB), yang memprotes kebijakan Menteri Susi Pudjiastuti terkait aturan penjualan lobster pada Senin (19/1/2014) berakhir ricuh.

Seribuan lebih nelayan lobster yang datang dari Kabupaten Lombok Timur, Lombok Tengah, dan Lombok Barat tersebut mendatangi kantor Gubernur NTB untuk menyampaikan aspirasinya. Mereka menuntut pemerintah untuk menghapus Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 1/Permen-KP/2015 tentang Penangkapan Lobster, Kepiting, dan Rajungan.

Menurut Gampang, petani lobster asal Desa Mertak, Pujut, Lombok Tengah, aturan menteri tersebut justru merugikan petani lobster. Sebab, dalam aturan tersebut, pemerintah memberikan pembatasan spesifikasi berat bibit lobster menjadi minimal 300 gram. Padahal, para petani biasa mengekspor bibit lobster dengan berat 50-100 gram.

"Kalau saya lihat aturan ini mau menangnya sendiri. Kami minta aturan itu dihapus dan ekspor lobster kembali normal. Sudah seminggu ini kami tidak ada penghasilan," kata Gampang, Senin (19/1/2015).

Namun, aksi demo yang awalnya berlangsung tertib tersebut berakhir ricuh. Kericuhan berawal saat para pendemo merusak baliho di depan kantor gubernur dan memecah beberapa lampu taman. Situasi di depan kantor gubernur pun mulai memanas ketika beberapa orang pendemo melempari air mineral dan batu ke arah petugas. Petugas yang sudah siap berjaga membalas dengan semprotan water cannon dan tembakan gas air mata. Pendemo yang mayoritas adalah nelayan lobster pun lari kocar-kacir.

Satu buah truk yang terparkir di depan kantor gubernur menjadi sasaran aparat. Kaca bagian depan truk tersebut dipecah. Sementara itu, Zaini, yang saat itu berada di dalam truk, mengalami luka lecet akibat dipukul oknum aparat. Ketegangan mulai mereda ketika perwakilan dari para nelayan keluar dari kantor Gubernur NTB.

Menurut Taufik Hidayat, koordinator aksi Aliansi Masyarakat Nelayan untuk Nusa Tenggara Barat, Gubernur berjanji akan memanggil Kepala Balai Karantina Ikan untuk mencari solusi terbaik. Ia menyayangkan bentrok yang terjadi antara aparat kepolisian dan para pendemo.

"Terkait insiden perusakan mobil, menurut saya, ada miskomunikasi antara teman kami yang di dalam dan aparat di sini sehingga terjadi gesekan yang tidak kami harapkan. Kami sangat menyayangkan kejadian ini," kata dia.

Setelah ditenangkan, para pendemo membubarkan diri dengan tertib dan kembali ke daerahnya masing-masing.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com