Kompas.com - 19/01/2015, 16:31 WIB
Ilustrasi KOMPAS IMAGES/DHONI SETIAWANIlustrasi
EditorCaroline Damanik

YOGYAKARTA, KOMPAS.com — Beberapa tahun belakangan, di Daerah Istimewa Yogyakarta, marak terjadi pelanggaran kebebasan beragama dan berkeyakinan. Kondisi ini perlu diantisipasi dengan cara aparat pemerintah lebih aktif mencegah gejala-gejala intoleransi sambil mengembangkan kesadaran untuk saling menghargai perbedaan di masyarakat.

Sosiolog dari Universitas Gadjah Mada (UGM) Yogyakarta, Arie Sujito, di Yogyakarta, pekan lalu, mengungkapkan, dalam lima tahun terakhir, frekuensi kasus pelanggaran kebebasan beragama serta perbedaan pendapat dan afiliasi semakin menunjukkan gejala disintegrasi sosial. Semua itu terjadi karena negara, khususnya pemerintah daerah, kurang efektif melindungi warga.

"Orang akhirnya mempunyai penilaian, Yogyakarta bermasalah, tidak toleran, dan kurang nyaman karena warganya tidak terlindungi,” katanya.

Laporan akhir tahun 2014 The Wahid Institute mencatat, Yogyakarta berada di urutan kedua sebagai daerah dengan jumlah kasus pelanggaran kebebasan beragama dan berkeyakinan serta intoleransi terbanyak. Jumlah pelanggaran di Indonesia pada 2014 mencapai 154 peristiwa atau turun 40 persen dibandingkan dengan 2013 yang mencapai 245 peristiwa.

Dari jumlah tersebut, kasus terbanyak terjadi di Jawa Barat (55 peristiwa) disusul Daerah Istimewa Yogyakarta (21 peristiwa), Sumatera Utara (18 peristiwa), DKI Jakarta (14 peristiwa), Jawa Tengah (10 peristiwa), dan Sulawesi Selatan (10 peristiwa).

Laporan menyebutkan, aktor pelanggaran paling banyak justru aparat negara, khususnya kepolisian dan pemerintah kabupaten/kota. Kasusnya, antara lain, berupa larangan atau penyegelan rumah ibadah, kriminalisasi atas dasar agama, dan diskriminasi atas dasar agama.

Pemerintah harus proaktif

Terima kasih telah membaca Kompas.com.
Dapatkan informasi, inspirasi dan insight di email kamu.
Daftarkan email

Menurut Arie Sujito, meningkatnya pelanggaran di Yogyakarta tak terlepas dari perubahan sosial di wilayah itu, seperti maraknya pembangunan mal, hotel, tata kota yang tak terkontrol, dan ruang-ruang publik semakin hilang.

Hal ini mendorong masyarakat menjadi kian pragmatis, apatis, dan kepedulian sosial kian menipis. Para jajaran pimpinan, dari bupati, wali kota, hingga gubernur, mesti lebih proaktif merespons masalah-masalah tersebut.

Di tengah lemahnya fungsi aparat pemerintahan, pengembangan kebebasan beragama dan toleransi perlu disokong oleh perguruan tinggi, tokoh agama, dan tokoh masyarakat. "Jangan sampai menunggu masalah muncul dan baru berbicara atau merespons. Dalam 5-10 tahun ke depan, masalah defisit kolektivitas dan kepedulian masyarakat ini harus segera diantisipasi," kata Arie.

Sekretaris Daerah DIY Ichsanuri mengungkapkan, bertempat di Markas Polda DIY pertengahan 2013, beberapa elemen masyarakat dan pemerintah menandatangani nota kesepahaman penghentian kekerasan untuk menangani konflik sosial. "Agar tidak terjadi intoleransi dan kekerasan lain di Yogyakarta, dibuatlah memorandum of understanding (MOU) bersama. Masing-masing lembaga sesuai fungsinya menjaga ketertiban," ujarnya. (ABK)



Rekomendasi untuk anda
25th

Tulis komentar dengan menyertakan tagar #JernihBerkomentar dan #MelihatHarapan di kolom komentar artikel Kompas.com. Menangkan E-Voucher senilai Jutaan Rupiah dan 1 unit Smartphone.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Terima Penghargaan Green Leadership, Walkot Maidi: Jadi Kado Ulang Tahun Kota Madiun

Terima Penghargaan Green Leadership, Walkot Maidi: Jadi Kado Ulang Tahun Kota Madiun

Regional
Tinjau Vaksinasi di Tangsel, Wapres Minta Walkot Benyamin Lakukan 3 Hal Ini

Tinjau Vaksinasi di Tangsel, Wapres Minta Walkot Benyamin Lakukan 3 Hal Ini

Regional
Lewat DD Farm, Dompet Dhuafa Berdayakan Masyarakat Korban PHK

Lewat DD Farm, Dompet Dhuafa Berdayakan Masyarakat Korban PHK

Regional
Pemkab Ponorogo Berkolaborasi dengan Kemensos untuk Atasi Masalah Disabilitas Intelektual

Pemkab Ponorogo Berkolaborasi dengan Kemensos untuk Atasi Masalah Disabilitas Intelektual

Regional
Dibantu Kejari, Pemkot Semarang Berhasil Selamatkan Aset Negara Rp 94,7 Miliar

Dibantu Kejari, Pemkot Semarang Berhasil Selamatkan Aset Negara Rp 94,7 Miliar

Regional
Kembali Perketat PKM di Semarang, Walkot Hendi Paparkan Aturan Kegiatan Sosial Baru

Kembali Perketat PKM di Semarang, Walkot Hendi Paparkan Aturan Kegiatan Sosial Baru

Regional
Jalankan Program 'Sarjana Mengajar', Bupati Luwu Utara Rekrut SDM Berkualitas

Jalankan Program "Sarjana Mengajar", Bupati Luwu Utara Rekrut SDM Berkualitas

Regional
Tinjau Ujian Sekolah di Daerah Terpencil, Bupati Luwu Utara: Alhamdulilah Berjalan dengan Baik

Tinjau Ujian Sekolah di Daerah Terpencil, Bupati Luwu Utara: Alhamdulilah Berjalan dengan Baik

Regional
Bupati IDP Resmikan 'SPBU Satu Harga' di Seko, Masyarakat Kini Bisa Beli BBM Murah

Bupati IDP Resmikan "SPBU Satu Harga" di Seko, Masyarakat Kini Bisa Beli BBM Murah

Regional
Pengusaha Langgar Aturan, Walkot Bobby Robohkan Bangunan di Atas Drainase

Pengusaha Langgar Aturan, Walkot Bobby Robohkan Bangunan di Atas Drainase

Regional
100 Hari Kerja Walkot Bobby Fokus Atasi Sampah, Walhi: Ini Langkah Tepat

100 Hari Kerja Walkot Bobby Fokus Atasi Sampah, Walhi: Ini Langkah Tepat

Regional
Kejar Medali Emas, Provinsi Papua Kirim 14 Atlet Sepak Takraw ke PON XX 2021

Kejar Medali Emas, Provinsi Papua Kirim 14 Atlet Sepak Takraw ke PON XX 2021

Regional
Wabup Luwu Utara Resmikan Program Air Bersih untuk 60 KK di Desa Pombakka, Malangke Barat

Wabup Luwu Utara Resmikan Program Air Bersih untuk 60 KK di Desa Pombakka, Malangke Barat

Regional
Tinjau Vaksinasi di Tanjung Emas, Walkot Hendi Pastikan Vaksin Covid-19 Aman Digunakan

Tinjau Vaksinasi di Tanjung Emas, Walkot Hendi Pastikan Vaksin Covid-19 Aman Digunakan

Regional
Kejari Semarang Bantu Selamatkan Aset Negara Rp 94,7 Miliar, Pemkot Berikan Apresiasi

Kejari Semarang Bantu Selamatkan Aset Negara Rp 94,7 Miliar, Pemkot Berikan Apresiasi

Regional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X