Kasus Intoleransi, DI Yogyakarta Diminta Waspada

Kompas.com - 19/01/2015, 16:31 WIB
Ilustrasi KOMPAS IMAGES/DHONI SETIAWANIlustrasi
EditorCaroline Damanik

YOGYAKARTA, KOMPAS.com — Beberapa tahun belakangan, di Daerah Istimewa Yogyakarta, marak terjadi pelanggaran kebebasan beragama dan berkeyakinan. Kondisi ini perlu diantisipasi dengan cara aparat pemerintah lebih aktif mencegah gejala-gejala intoleransi sambil mengembangkan kesadaran untuk saling menghargai perbedaan di masyarakat.

Sosiolog dari Universitas Gadjah Mada (UGM) Yogyakarta, Arie Sujito, di Yogyakarta, pekan lalu, mengungkapkan, dalam lima tahun terakhir, frekuensi kasus pelanggaran kebebasan beragama serta perbedaan pendapat dan afiliasi semakin menunjukkan gejala disintegrasi sosial. Semua itu terjadi karena negara, khususnya pemerintah daerah, kurang efektif melindungi warga.

"Orang akhirnya mempunyai penilaian, Yogyakarta bermasalah, tidak toleran, dan kurang nyaman karena warganya tidak terlindungi,” katanya.

Laporan akhir tahun 2014 The Wahid Institute mencatat, Yogyakarta berada di urutan kedua sebagai daerah dengan jumlah kasus pelanggaran kebebasan beragama dan berkeyakinan serta intoleransi terbanyak. Jumlah pelanggaran di Indonesia pada 2014 mencapai 154 peristiwa atau turun 40 persen dibandingkan dengan 2013 yang mencapai 245 peristiwa.

Dari jumlah tersebut, kasus terbanyak terjadi di Jawa Barat (55 peristiwa) disusul Daerah Istimewa Yogyakarta (21 peristiwa), Sumatera Utara (18 peristiwa), DKI Jakarta (14 peristiwa), Jawa Tengah (10 peristiwa), dan Sulawesi Selatan (10 peristiwa).

Laporan menyebutkan, aktor pelanggaran paling banyak justru aparat negara, khususnya kepolisian dan pemerintah kabupaten/kota. Kasusnya, antara lain, berupa larangan atau penyegelan rumah ibadah, kriminalisasi atas dasar agama, dan diskriminasi atas dasar agama.

Pemerintah harus proaktif

Menurut Arie Sujito, meningkatnya pelanggaran di Yogyakarta tak terlepas dari perubahan sosial di wilayah itu, seperti maraknya pembangunan mal, hotel, tata kota yang tak terkontrol, dan ruang-ruang publik semakin hilang.

Hal ini mendorong masyarakat menjadi kian pragmatis, apatis, dan kepedulian sosial kian menipis. Para jajaran pimpinan, dari bupati, wali kota, hingga gubernur, mesti lebih proaktif merespons masalah-masalah tersebut.

Di tengah lemahnya fungsi aparat pemerintahan, pengembangan kebebasan beragama dan toleransi perlu disokong oleh perguruan tinggi, tokoh agama, dan tokoh masyarakat. "Jangan sampai menunggu masalah muncul dan baru berbicara atau merespons. Dalam 5-10 tahun ke depan, masalah defisit kolektivitas dan kepedulian masyarakat ini harus segera diantisipasi," kata Arie.

Sekretaris Daerah DIY Ichsanuri mengungkapkan, bertempat di Markas Polda DIY pertengahan 2013, beberapa elemen masyarakat dan pemerintah menandatangani nota kesepahaman penghentian kekerasan untuk menangani konflik sosial. "Agar tidak terjadi intoleransi dan kekerasan lain di Yogyakarta, dibuatlah memorandum of understanding (MOU) bersama. Masing-masing lembaga sesuai fungsinya menjaga ketertiban," ujarnya. (ABK)



25th

Tulis komentar dengan menyertakan tagar #JernihBerkomentar dan #MelihatHarapan di kolom komentar artikel Kompas.com. Menangkan E-Voucher senilai Jutaan Rupiah dan 1 unit Smartphone.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Penjelasan Pemilik Ambulans yang Digunakan untuk Seserahan Pernikahan

Penjelasan Pemilik Ambulans yang Digunakan untuk Seserahan Pernikahan

Regional
Baru Dikubur 2 Hari, Makam Bocah SD Dibongkar Polisi, Ini Penyebabnya

Baru Dikubur 2 Hari, Makam Bocah SD Dibongkar Polisi, Ini Penyebabnya

Regional
Kepala BNPT Minta Masjid Jadi Benteng Pertahanan dari Paham Radikalisme

Kepala BNPT Minta Masjid Jadi Benteng Pertahanan dari Paham Radikalisme

Regional
15 Kabupaten di Jateng Jadi Sasaran Tempat Pembangunan Rumah Tahan Gempa

15 Kabupaten di Jateng Jadi Sasaran Tempat Pembangunan Rumah Tahan Gempa

Regional
30 Napi Lapas Kerobokan Positif Covid-19, Jadi Klaster Baru di Bali

30 Napi Lapas Kerobokan Positif Covid-19, Jadi Klaster Baru di Bali

Regional
Ini Kunci Kesuksesan Teluk Kabung Selatan, Satu-satunya Kelurahan di Padang Bebas dari Covid-19

Ini Kunci Kesuksesan Teluk Kabung Selatan, Satu-satunya Kelurahan di Padang Bebas dari Covid-19

Regional
Hendak Ambil Madu di Kebun Sawit, Pemuda ini Tewas Disengat Kawanan Tawon

Hendak Ambil Madu di Kebun Sawit, Pemuda ini Tewas Disengat Kawanan Tawon

Regional
11 Orang Tewas Tertimbun Longsor, 3 Pekerja Tambang Ilegal Jadi Tersangka

11 Orang Tewas Tertimbun Longsor, 3 Pekerja Tambang Ilegal Jadi Tersangka

Regional
Viral, Video Jerit dan Tangis Saat Makam Dibongkar karena Masalah Mantan Menantu, Ini Faktanya

Viral, Video Jerit dan Tangis Saat Makam Dibongkar karena Masalah Mantan Menantu, Ini Faktanya

Regional
Kisah Pilu Bocah Balita di Medan, Orangtuanya Dipenjara dan Dianiaya Saat Tinggal dengan Pamannya

Kisah Pilu Bocah Balita di Medan, Orangtuanya Dipenjara dan Dianiaya Saat Tinggal dengan Pamannya

Regional
Jokowi Ingin Fakultas Kehutanan UGM Kembangkan Inovasi, di Antaranya 'Precision Forestry'

Jokowi Ingin Fakultas Kehutanan UGM Kembangkan Inovasi, di Antaranya "Precision Forestry"

Regional
Dikira Boneka, Ternyata Jasad Orok di Dalam Parit

Dikira Boneka, Ternyata Jasad Orok di Dalam Parit

Regional
Ini Pemicu Pembunuhan Seorang Wanita Hamil di Bandung

Ini Pemicu Pembunuhan Seorang Wanita Hamil di Bandung

Regional
Bantu Pemerintah Tangani Covid-19, UKSW Bangun Laboratorium Biomolekuler BSL 3

Bantu Pemerintah Tangani Covid-19, UKSW Bangun Laboratorium Biomolekuler BSL 3

Regional
Pria Ini Kepergok Curi Motor, Lari Dikejar Warga tapi Jatuh hingga Patah Tulang

Pria Ini Kepergok Curi Motor, Lari Dikejar Warga tapi Jatuh hingga Patah Tulang

Regional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X