Kasus Intoleransi, DI Yogyakarta Diminta Waspada - Kompas.com

Kasus Intoleransi, DI Yogyakarta Diminta Waspada

Kompas.com - 19/01/2015, 16:31 WIB
KOMPAS IMAGES/DHONI SETIAWAN Ilustrasi

YOGYAKARTA, KOMPAS.com — Beberapa tahun belakangan, di Daerah Istimewa Yogyakarta, marak terjadi pelanggaran kebebasan beragama dan berkeyakinan. Kondisi ini perlu diantisipasi dengan cara aparat pemerintah lebih aktif mencegah gejala-gejala intoleransi sambil mengembangkan kesadaran untuk saling menghargai perbedaan di masyarakat.

Sosiolog dari Universitas Gadjah Mada (UGM) Yogyakarta, Arie Sujito, di Yogyakarta, pekan lalu, mengungkapkan, dalam lima tahun terakhir, frekuensi kasus pelanggaran kebebasan beragama serta perbedaan pendapat dan afiliasi semakin menunjukkan gejala disintegrasi sosial. Semua itu terjadi karena negara, khususnya pemerintah daerah, kurang efektif melindungi warga.

"Orang akhirnya mempunyai penilaian, Yogyakarta bermasalah, tidak toleran, dan kurang nyaman karena warganya tidak terlindungi,” katanya.

Laporan akhir tahun 2014 The Wahid Institute mencatat, Yogyakarta berada di urutan kedua sebagai daerah dengan jumlah kasus pelanggaran kebebasan beragama dan berkeyakinan serta intoleransi terbanyak. Jumlah pelanggaran di Indonesia pada 2014 mencapai 154 peristiwa atau turun 40 persen dibandingkan dengan 2013 yang mencapai 245 peristiwa.

Dari jumlah tersebut, kasus terbanyak terjadi di Jawa Barat (55 peristiwa) disusul Daerah Istimewa Yogyakarta (21 peristiwa), Sumatera Utara (18 peristiwa), DKI Jakarta (14 peristiwa), Jawa Tengah (10 peristiwa), dan Sulawesi Selatan (10 peristiwa).

Laporan menyebutkan, aktor pelanggaran paling banyak justru aparat negara, khususnya kepolisian dan pemerintah kabupaten/kota. Kasusnya, antara lain, berupa larangan atau penyegelan rumah ibadah, kriminalisasi atas dasar agama, dan diskriminasi atas dasar agama.

Pemerintah harus proaktif

Menurut Arie Sujito, meningkatnya pelanggaran di Yogyakarta tak terlepas dari perubahan sosial di wilayah itu, seperti maraknya pembangunan mal, hotel, tata kota yang tak terkontrol, dan ruang-ruang publik semakin hilang.

Hal ini mendorong masyarakat menjadi kian pragmatis, apatis, dan kepedulian sosial kian menipis. Para jajaran pimpinan, dari bupati, wali kota, hingga gubernur, mesti lebih proaktif merespons masalah-masalah tersebut.

Di tengah lemahnya fungsi aparat pemerintahan, pengembangan kebebasan beragama dan toleransi perlu disokong oleh perguruan tinggi, tokoh agama, dan tokoh masyarakat. "Jangan sampai menunggu masalah muncul dan baru berbicara atau merespons. Dalam 5-10 tahun ke depan, masalah defisit kolektivitas dan kepedulian masyarakat ini harus segera diantisipasi," kata Arie.

Sekretaris Daerah DIY Ichsanuri mengungkapkan, bertempat di Markas Polda DIY pertengahan 2013, beberapa elemen masyarakat dan pemerintah menandatangani nota kesepahaman penghentian kekerasan untuk menangani konflik sosial. "Agar tidak terjadi intoleransi dan kekerasan lain di Yogyakarta, dibuatlah memorandum of understanding (MOU) bersama. Masing-masing lembaga sesuai fungsinya menjaga ketertiban," ujarnya. (ABK)


EditorCaroline Damanik

Terkini Lainnya

“Dulu Kami Takut Kalau Ada TNI atau Polri, tapi Sekarang Terbantu Secara Ekonomi”

“Dulu Kami Takut Kalau Ada TNI atau Polri, tapi Sekarang Terbantu Secara Ekonomi”

Nasional
Jokowi: Anggaran Jangan Habis untuk Rapat dan Perjalanan Dinas

Jokowi: Anggaran Jangan Habis untuk Rapat dan Perjalanan Dinas

Nasional
Kunjungi Timor Leste, Gubernur Viktor Berdansa Diiringi Alunan Suara Mari Alkatiri

Kunjungi Timor Leste, Gubernur Viktor Berdansa Diiringi Alunan Suara Mari Alkatiri

Regional
Kementerian PUPR Rencanakan NCICD untuk Tanggulangi Banjir Rob Jakarta

Kementerian PUPR Rencanakan NCICD untuk Tanggulangi Banjir Rob Jakarta

Megapolitan
Cerita Risma di Korea Utara: Rumah Sakit dan Sekolahnya Bagus-bagus, Tapi...

Cerita Risma di Korea Utara: Rumah Sakit dan Sekolahnya Bagus-bagus, Tapi...

Regional
Netizen Kesulitan Lihat Hasil Seleksi Awal CPNS Kemenag, Ini Solusinya

Netizen Kesulitan Lihat Hasil Seleksi Awal CPNS Kemenag, Ini Solusinya

Nasional
Militer AS Nyatakan 5 Anggota Marinir yang Hilang Sudah Tewas

Militer AS Nyatakan 5 Anggota Marinir yang Hilang Sudah Tewas

Internasional
Pos TNI yang Baru Didirikan di Distrik Yigi Diserang KKB, 2 Prajurit Terluka

Pos TNI yang Baru Didirikan di Distrik Yigi Diserang KKB, 2 Prajurit Terluka

Regional
Atap Kios Rasuna Garden Food Street yang Diterbangkan Angin Selesai Diperbaiki

Atap Kios Rasuna Garden Food Street yang Diterbangkan Angin Selesai Diperbaiki

Megapolitan
Banjir Bandang dan Longsor di Tiris Probolinggo, 2 Orang Hilang

Banjir Bandang dan Longsor di Tiris Probolinggo, 2 Orang Hilang

Regional
Ma'ruf Amin: Tidak Ada Kriminalisasi Ulama

Ma'ruf Amin: Tidak Ada Kriminalisasi Ulama

Nasional
Mayat Bayi Laki-laki Masih Bertali Pusar Tersangkut di Pintu Air

Mayat Bayi Laki-laki Masih Bertali Pusar Tersangkut di Pintu Air

Regional
Dua Pekan Terakhir, 187 Pohon Tumbang di Jakarta

Dua Pekan Terakhir, 187 Pohon Tumbang di Jakarta

Megapolitan
Viral, Video Kisah Haru Anak Polisi Memanggil Ibunya di Makam …

Viral, Video Kisah Haru Anak Polisi Memanggil Ibunya di Makam …

Regional
Di RUPS Bank BJB, Ridwan Kamil Bahas Bahayanya Rentenir 'Online'

Di RUPS Bank BJB, Ridwan Kamil Bahas Bahayanya Rentenir "Online"

Regional

Close Ads X