Kasus Intoleransi, DI Yogyakarta Diminta Waspada

Kompas.com - 19/01/2015, 16:31 WIB
KOMPAS IMAGES/DHONI SETIAWAN Ilustrasi

YOGYAKARTA, KOMPAS.com — Beberapa tahun belakangan, di Daerah Istimewa Yogyakarta, marak terjadi pelanggaran kebebasan beragama dan berkeyakinan. Kondisi ini perlu diantisipasi dengan cara aparat pemerintah lebih aktif mencegah gejala-gejala intoleransi sambil mengembangkan kesadaran untuk saling menghargai perbedaan di masyarakat.

Sosiolog dari Universitas Gadjah Mada (UGM) Yogyakarta, Arie Sujito, di Yogyakarta, pekan lalu, mengungkapkan, dalam lima tahun terakhir, frekuensi kasus pelanggaran kebebasan beragama serta perbedaan pendapat dan afiliasi semakin menunjukkan gejala disintegrasi sosial. Semua itu terjadi karena negara, khususnya pemerintah daerah, kurang efektif melindungi warga.

"Orang akhirnya mempunyai penilaian, Yogyakarta bermasalah, tidak toleran, dan kurang nyaman karena warganya tidak terlindungi,” katanya.

Laporan akhir tahun 2014 The Wahid Institute mencatat, Yogyakarta berada di urutan kedua sebagai daerah dengan jumlah kasus pelanggaran kebebasan beragama dan berkeyakinan serta intoleransi terbanyak. Jumlah pelanggaran di Indonesia pada 2014 mencapai 154 peristiwa atau turun 40 persen dibandingkan dengan 2013 yang mencapai 245 peristiwa.

Dari jumlah tersebut, kasus terbanyak terjadi di Jawa Barat (55 peristiwa) disusul Daerah Istimewa Yogyakarta (21 peristiwa), Sumatera Utara (18 peristiwa), DKI Jakarta (14 peristiwa), Jawa Tengah (10 peristiwa), dan Sulawesi Selatan (10 peristiwa).

Laporan menyebutkan, aktor pelanggaran paling banyak justru aparat negara, khususnya kepolisian dan pemerintah kabupaten/kota. Kasusnya, antara lain, berupa larangan atau penyegelan rumah ibadah, kriminalisasi atas dasar agama, dan diskriminasi atas dasar agama.

Pemerintah harus proaktif

Menurut Arie Sujito, meningkatnya pelanggaran di Yogyakarta tak terlepas dari perubahan sosial di wilayah itu, seperti maraknya pembangunan mal, hotel, tata kota yang tak terkontrol, dan ruang-ruang publik semakin hilang.

Hal ini mendorong masyarakat menjadi kian pragmatis, apatis, dan kepedulian sosial kian menipis. Para jajaran pimpinan, dari bupati, wali kota, hingga gubernur, mesti lebih proaktif merespons masalah-masalah tersebut.

Di tengah lemahnya fungsi aparat pemerintahan, pengembangan kebebasan beragama dan toleransi perlu disokong oleh perguruan tinggi, tokoh agama, dan tokoh masyarakat. "Jangan sampai menunggu masalah muncul dan baru berbicara atau merespons. Dalam 5-10 tahun ke depan, masalah defisit kolektivitas dan kepedulian masyarakat ini harus segera diantisipasi," kata Arie.

Sekretaris Daerah DIY Ichsanuri mengungkapkan, bertempat di Markas Polda DIY pertengahan 2013, beberapa elemen masyarakat dan pemerintah menandatangani nota kesepahaman penghentian kekerasan untuk menangani konflik sosial. "Agar tidak terjadi intoleransi dan kekerasan lain di Yogyakarta, dibuatlah memorandum of understanding (MOU) bersama. Masing-masing lembaga sesuai fungsinya menjaga ketertiban," ujarnya. (ABK)


EditorCaroline Damanik

Terkini Lainnya

Potensi Ma'ruf Amin dan Sandiaga Uno Dinilai Belum Dioptimalkan

Potensi Ma'ruf Amin dan Sandiaga Uno Dinilai Belum Dioptimalkan

Nasional
Ganjar Pranowo Pastikan UNBK Hari Pertama Berjalan Lancar

Ganjar Pranowo Pastikan UNBK Hari Pertama Berjalan Lancar

Regional
Kronologi Kecelakaan Maut di Jambi, 5 Pegawai Bank Tewas Terjebak di Mobil yang Terbakar

Kronologi Kecelakaan Maut di Jambi, 5 Pegawai Bank Tewas Terjebak di Mobil yang Terbakar

Regional
Pentagon Sepakat Kucurkan Dana Rp 14 Triliun untuk Bangun Tembok Perbatasan

Pentagon Sepakat Kucurkan Dana Rp 14 Triliun untuk Bangun Tembok Perbatasan

Internasional
Ketika Jokowi dan Prabowo Mengaku Kerap Dihina dan Difitnah...

Ketika Jokowi dan Prabowo Mengaku Kerap Dihina dan Difitnah...

Nasional
Masih Bingung Pilih Calon Pemimpin? Saksikan 'KandidatFest'!

Masih Bingung Pilih Calon Pemimpin? Saksikan "KandidatFest"!

Nasional
26 Maret 1885, Kremasi Dilegalkan di Inggris

26 Maret 1885, Kremasi Dilegalkan di Inggris

Internasional
Tak Laporkan Dana Kampanye, 4 Parpol di Ngada Flores Didiskualifikasi dari Pileg 2019

Tak Laporkan Dana Kampanye, 4 Parpol di Ngada Flores Didiskualifikasi dari Pileg 2019

Regional
Ini Tarif Baru Ojek Online di Sumatera, Jawa dan Bali Mulai Mei 2019

Ini Tarif Baru Ojek Online di Sumatera, Jawa dan Bali Mulai Mei 2019

Regional
Transjakarta ke Pondok Cabe dan UI Diminati Masyarakat, tapi Terkendala Macet

Transjakarta ke Pondok Cabe dan UI Diminati Masyarakat, tapi Terkendala Macet

Megapolitan
Ratna Sarumpaet Keluhkan Kondisi Tahanan Polda Metro Jaya

Ratna Sarumpaet Keluhkan Kondisi Tahanan Polda Metro Jaya

Megapolitan
Mulai April 2019, Alat Perekam Transaksi 'Online' Digunakan di Kepulauan Riau

Mulai April 2019, Alat Perekam Transaksi "Online" Digunakan di Kepulauan Riau

Nasional
MRT Sasar Pekerja di Sudirman-Thamrin

MRT Sasar Pekerja di Sudirman-Thamrin

Megapolitan
Ayah Korban Penembakan Massal SD Sandy Hook Tewas, Diduga Bunuh Diri

Ayah Korban Penembakan Massal SD Sandy Hook Tewas, Diduga Bunuh Diri

Internasional
Moeldoko Sebut Bencana di Lombok dan Papua Masih Jadi Urusan Pemerintah Daerah

Moeldoko Sebut Bencana di Lombok dan Papua Masih Jadi Urusan Pemerintah Daerah

Regional

Close Ads X