Kasus Intoleransi, DI Yogyakarta Diminta Waspada

Kompas.com - 19/01/2015, 16:31 WIB
Ilustrasi KOMPAS IMAGES/DHONI SETIAWANIlustrasi
EditorCaroline Damanik

YOGYAKARTA, KOMPAS.com — Beberapa tahun belakangan, di Daerah Istimewa Yogyakarta, marak terjadi pelanggaran kebebasan beragama dan berkeyakinan. Kondisi ini perlu diantisipasi dengan cara aparat pemerintah lebih aktif mencegah gejala-gejala intoleransi sambil mengembangkan kesadaran untuk saling menghargai perbedaan di masyarakat.

Sosiolog dari Universitas Gadjah Mada (UGM) Yogyakarta, Arie Sujito, di Yogyakarta, pekan lalu, mengungkapkan, dalam lima tahun terakhir, frekuensi kasus pelanggaran kebebasan beragama serta perbedaan pendapat dan afiliasi semakin menunjukkan gejala disintegrasi sosial. Semua itu terjadi karena negara, khususnya pemerintah daerah, kurang efektif melindungi warga.

"Orang akhirnya mempunyai penilaian, Yogyakarta bermasalah, tidak toleran, dan kurang nyaman karena warganya tidak terlindungi,” katanya.

Laporan akhir tahun 2014 The Wahid Institute mencatat, Yogyakarta berada di urutan kedua sebagai daerah dengan jumlah kasus pelanggaran kebebasan beragama dan berkeyakinan serta intoleransi terbanyak. Jumlah pelanggaran di Indonesia pada 2014 mencapai 154 peristiwa atau turun 40 persen dibandingkan dengan 2013 yang mencapai 245 peristiwa.

Dari jumlah tersebut, kasus terbanyak terjadi di Jawa Barat (55 peristiwa) disusul Daerah Istimewa Yogyakarta (21 peristiwa), Sumatera Utara (18 peristiwa), DKI Jakarta (14 peristiwa), Jawa Tengah (10 peristiwa), dan Sulawesi Selatan (10 peristiwa).

Laporan menyebutkan, aktor pelanggaran paling banyak justru aparat negara, khususnya kepolisian dan pemerintah kabupaten/kota. Kasusnya, antara lain, berupa larangan atau penyegelan rumah ibadah, kriminalisasi atas dasar agama, dan diskriminasi atas dasar agama.

Pemerintah harus proaktif

Menurut Arie Sujito, meningkatnya pelanggaran di Yogyakarta tak terlepas dari perubahan sosial di wilayah itu, seperti maraknya pembangunan mal, hotel, tata kota yang tak terkontrol, dan ruang-ruang publik semakin hilang.

Hal ini mendorong masyarakat menjadi kian pragmatis, apatis, dan kepedulian sosial kian menipis. Para jajaran pimpinan, dari bupati, wali kota, hingga gubernur, mesti lebih proaktif merespons masalah-masalah tersebut.

Di tengah lemahnya fungsi aparat pemerintahan, pengembangan kebebasan beragama dan toleransi perlu disokong oleh perguruan tinggi, tokoh agama, dan tokoh masyarakat. "Jangan sampai menunggu masalah muncul dan baru berbicara atau merespons. Dalam 5-10 tahun ke depan, masalah defisit kolektivitas dan kepedulian masyarakat ini harus segera diantisipasi," kata Arie.

Sekretaris Daerah DIY Ichsanuri mengungkapkan, bertempat di Markas Polda DIY pertengahan 2013, beberapa elemen masyarakat dan pemerintah menandatangani nota kesepahaman penghentian kekerasan untuk menangani konflik sosial. "Agar tidak terjadi intoleransi dan kekerasan lain di Yogyakarta, dibuatlah memorandum of understanding (MOU) bersama. Masing-masing lembaga sesuai fungsinya menjaga ketertiban," ujarnya. (ABK)



Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Oknum Polisi Cabuli Gadis ABG Pelanggar Lalu Lintas Ditetapkan Tersangka

Oknum Polisi Cabuli Gadis ABG Pelanggar Lalu Lintas Ditetapkan Tersangka

Regional
Tertular Rekan Kerja, 11 Tenaga Kesehatan di Madiun Positif Covid-19

Tertular Rekan Kerja, 11 Tenaga Kesehatan di Madiun Positif Covid-19

Regional
Ketua Umum PP Muhammadiyah: Keselamatan Masyarakat Jauh Lebih Utama

Ketua Umum PP Muhammadiyah: Keselamatan Masyarakat Jauh Lebih Utama

Regional
Anak Bungsu Wali Kota Jambi Meninggal Dunia

Anak Bungsu Wali Kota Jambi Meninggal Dunia

Regional
Wali Kota Pontianak: Istri Saya Positif Covid-19 Tanpa Gejala dan Diisolasi di Rumah

Wali Kota Pontianak: Istri Saya Positif Covid-19 Tanpa Gejala dan Diisolasi di Rumah

Regional
Pilkada Serentak di Tengah Pandemi Covid-19, Ganjar: Berbahaya

Pilkada Serentak di Tengah Pandemi Covid-19, Ganjar: Berbahaya

Regional
Video Viral Pengunjung Abai Protokol Kesehatan, Satpol PP DIY Panggil 15 Pengelola Angkringan

Video Viral Pengunjung Abai Protokol Kesehatan, Satpol PP DIY Panggil 15 Pengelola Angkringan

Regional
Desakan Penundaan Pilkada 2020, Wali Kota Solo: Kewenangan KPU

Desakan Penundaan Pilkada 2020, Wali Kota Solo: Kewenangan KPU

Regional
Kecelakaan Usai Beraksi, Begal Ini Ditangkap karena Ponsel Korban

Kecelakaan Usai Beraksi, Begal Ini Ditangkap karena Ponsel Korban

Regional
Kafan yang Dicuri dari Makam Seorang Wanita Ditemukan Bersamaan dengan Sebuah Boneka

Kafan yang Dicuri dari Makam Seorang Wanita Ditemukan Bersamaan dengan Sebuah Boneka

Regional
Madrasah Diobrak-abrik Geng Motor, Warga Kota Tasikmalaya Siaga

Madrasah Diobrak-abrik Geng Motor, Warga Kota Tasikmalaya Siaga

Regional
2 Komisioner KPU Muratara dan 6 Staf Positif Covid-19

2 Komisioner KPU Muratara dan 6 Staf Positif Covid-19

Regional
Kronologi Pria Diduga Gangguan Jiwa Bacok Warga hingga Tewas, Pelaku Masih Berkeliaran

Kronologi Pria Diduga Gangguan Jiwa Bacok Warga hingga Tewas, Pelaku Masih Berkeliaran

Regional
Pria Ini Tipu PSK, Tak Bayar dan Bawa Kabur Sepeda Motor

Pria Ini Tipu PSK, Tak Bayar dan Bawa Kabur Sepeda Motor

Regional
Dinkes Riau: Mayoritas Pasien Corona yang Meninggal Punya Diabetes

Dinkes Riau: Mayoritas Pasien Corona yang Meninggal Punya Diabetes

Regional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X