20 Persen Ternak Mati dalam Pengangkutan, Jonan Diminta Sediakan Kapal Khusus

KUPANG, KOMPAS.com - Sebagai tindak lanjut dari kesepakatan kerja sama antara Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur dengan Pemprov DKI Jakarta terkait peternakan, anggota DPD RI asal provinsi NTT, Ibrahim Agustinus Medah mendesak Menteri Perhubungan Ignasius Jonan untuk menyediakan kapal khusus untuk mengangkut ternak dari NTT ke Jakarta. Desakan senator Ibrahim Medah itu disampaikan dalam rapat dengar pendapat antara Komite II DPD RI dengan Menteri Perhubungan di lantai III Kompleks Parlemen, Kamis (15/1/2015).

Menurut Medah, NTT sebagai salah satu provinsi penghasil ternak di Indonesia tiap tahun bisa mengirim hingga 100.000 ekor sapi ke luar NTT. Namun, karena menggunakan kapal barang yang bukan kapal khusus ternak, sekitar 20 persen ternak di antaranya mati.

"Ini jumlah yang sangat besar sehingga menimbulkan kerugian yang sangat besar pula bagi provinsi NTT," ujar Ibrahim Medah dalam siaran pers yang diterima Kompas.com di Kupang dari Ibrahim Medah.

Dikatakan Medah, jika disiapkan sebuah kapal khusus untuk ternak dengan fasilitas yang menunjang dari aspek pakan dan kebersihannya, maka angka kematian ternak di saat pengiriman dari NTT ke luar daerah akan berkurang. Tentu ini membawa keuntungan besar bagi daerah.

Pada kesempatan itu, Medah juga mendesak Menteri Perhubungan RI untuk menyediakan satu armada kapal perintis milik negara yang besar untuk melayani masyarakat NTT yang secara topografi adalah provinsi kepulauan.

"Iklim di NTT membutuhkan kapal perintis yang besar karena cuaca yang tidak bersahabat di NTT itu berlangsung hingga empat bulan lamanya. Ini sangat menghambat arus transportasi barang dan manusia antar pulau di NTT," kata mantan bupati Kabupaten Kupang dua periode itu.

Tidak hanya itu, Ibrahim Medah juga mendesak Menteri Perhubungan untuk segera membangun sebuah bandara komersil di Kota Kupang, lantaran bandara El Tari yang saat ini digunakan oleh publik merupakan lokasi tanah milik TNI-AU. Tanah itu juga masih berstatus sengketa dengan masyarakat adat setempat.

Mantan ketua DPRD Provinsi NTT itu menjelaskan, lantaran tanah di bandara El Tari Kupang itu milik TNI –AU, maka segala investasi penerbangan sipil di bandara itu mubazir. Karena itu Pemprov NTT sudah menyiapkan lahan untuk dibangun sebuah bandara sipil di Kupang.

"Saya yakin bapak Menteri Perhubungan sudah mencatat menyetujui dan akan melaksanakan pembangunan bandara sipil untuk NTT," kata Ibrahim Medah.