Kompas.com - 15/01/2015, 19:34 WIB
Kuasa hukum PT Indo Perkasa Usahatama (IPU), Yusril Ihza Mahendra KOMPAS.com/NAZAR NURDINKuasa hukum PT Indo Perkasa Usahatama (IPU), Yusril Ihza Mahendra
|
EditorCaroline Damanik

SEMARANG, KOMPAS.com
– Mantan Menteri Sekretaris Negara, Yusril Ihza Mahendra, meminta Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo tidak mengait-ngaitkan persoalan hukum dengan persoalan politik. Permintaan itu disampaikannya setelah bersidang di Pengadilan Negeri Semarang, Kamis (15/1/2015).

Yusril menilai, Ganjar mencoba membawa kasus sengketa hak pengelolaan lahan Pekan Raya dan Promosi Pembangunan (PRPP) yang sedang dalam proses persidangan ke masalah politik.

Yusril sendiri mewakili PT Indo Perkasa Usahatama (IPU) menggugat Gubernur Jawa Tengah, dan kasus ini masih dalam proses persidangan.

“Ini (sengketa lahan) murni kasus hukum. Jangan sekali-kali dibawa ke arah politik. Jangan dicampurkan,” ujar Yusril.

Mantan Menteri Hukum dan HAM itu juga menyangsikan keberanian Ganjar terkait sengket ini. Menurut Yusril, Gubernur Ganjar semula meminta agar persoalan diselesaikan melalui musyawarah. Namun, usaha itu tak kunjung selesai.

Masalah mendasarnya, lanjut Yusril, karena dua belah pihak tidak pernah saling bertemu. Berdasarkan pengakuannya, pernah dia beberapa kali mengirim surat ke Gubernur. Namun, selalu jawaban dari Gubernur tidak ditujukan kepadanya, melainkan langsung ke direksi Perusahaan PT IPU.

“Disurati lagi, jawabnya langsung ke IPU. Begitu seterusnya. Ganjar itu terus menghindari saya,” paparnya.

Hal yang berbeda, kata dia, gubernur sebelumnya, Bibit Waluyo, bersedia diajak untuk musyawarah. Lantaran masih terus bermasalah, perkara sengketa ini akhirnya dibawa pengadilan. Para pihak tinggal menunggu adu kuat dalam proses pembuktian dalam persidangan nantinya.

Dalam sidang siang tadi, baik Yusril maupun Jaksa Pengacara Negara dari Kejati Jateng menolak pemohon intervensi dari anggota masyarakat dan Lembaga Swadaya Masyarakat. Penolakan pada intinya menilai pihak ketiga tidak mempunyai kapasitas yang mumpuni, membela kepentingannya sendiri, dan bukan kepentingan masyarakat.

Sementara itu, Jaksa Negara menilai alasan pemohon untuk ikut bersidang dengan atas dasar segi kemanfaatan lahan di PRPP tidak berdasar. Jika pun bisa, anggota masyarakat diminta untuk mempunyai surat kuasa khusus dari seluruh rakyat Indonesia.



Rekomendasi untuk anda
25th

Tulis komentar dengan menyertakan tagar #JernihBerkomentar dan #MelihatHarapan di kolom komentar artikel Kompas.com. Menangkan E-Voucher senilai Jutaan Rupiah dan 1 unit Smartphone.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Ganjar Nilai Sistem Resi Gudang Grobogan Jadi Teladan Nasional, Mengapa?

Ganjar Nilai Sistem Resi Gudang Grobogan Jadi Teladan Nasional, Mengapa?

Regional
Anggap Warga Sudah Teredukasi Covid-19, Pemkab Wonogiri Longgarkan Kegiatan Ekonomi

Anggap Warga Sudah Teredukasi Covid-19, Pemkab Wonogiri Longgarkan Kegiatan Ekonomi

Regional
Diminta Khofifah Desain Masjid di Surabaya, Kang Emil: Alhamdulillah, Jadi Ladang Ibadah

Diminta Khofifah Desain Masjid di Surabaya, Kang Emil: Alhamdulillah, Jadi Ladang Ibadah

Regional
Pulihkan Ekonomi Jabar, Wagub Uu Dorong UMKM Manfaatkan Program Pemerintah

Pulihkan Ekonomi Jabar, Wagub Uu Dorong UMKM Manfaatkan Program Pemerintah

Regional
Mukhtar, Mantan Bomber Kantor Unicef Aceh Kini Jadi Petani Pepaya dan Porang

Mukhtar, Mantan Bomber Kantor Unicef Aceh Kini Jadi Petani Pepaya dan Porang

Regional
Lewat Produk UKM, Ganjar dan Dubes Ceko Diskusikan Sejumlah Potensi Kerja Sama

Lewat Produk UKM, Ganjar dan Dubes Ceko Diskusikan Sejumlah Potensi Kerja Sama

Regional
Serahkan Sertifikasi SNI ke Masker Ateja, Emil Akui Sedang Buat Kain Antivirus

Serahkan Sertifikasi SNI ke Masker Ateja, Emil Akui Sedang Buat Kain Antivirus

Regional
Bongkar Bangunan Bermasalah di Medan, Wali Kota Bobby: Mari Tingkatkan PAD

Bongkar Bangunan Bermasalah di Medan, Wali Kota Bobby: Mari Tingkatkan PAD

Regional
Positif Covid-19, Atalia Praratya Banjir Doa dan Dukungan

Positif Covid-19, Atalia Praratya Banjir Doa dan Dukungan

Regional
Ajak Pelajar Berbagi Selama Ramadhan, Disdik Jabar Gelar Rantang Siswa

Ajak Pelajar Berbagi Selama Ramadhan, Disdik Jabar Gelar Rantang Siswa

Regional
Mudahkan Rancang Perda, Gubernur Ridwan Kamil dan Kemendagri Luncurkan Aplikasi e-Perda

Mudahkan Rancang Perda, Gubernur Ridwan Kamil dan Kemendagri Luncurkan Aplikasi e-Perda

Regional
Kembali Gelar Bubos, Jabar Targetkan 127.000 Warga Dapat Takjil Buka Puasa

Kembali Gelar Bubos, Jabar Targetkan 127.000 Warga Dapat Takjil Buka Puasa

Regional
Jayakan Kembali Kota Lama Kesawan, Walkot Bobby Gandeng BPK2L Semarang

Jayakan Kembali Kota Lama Kesawan, Walkot Bobby Gandeng BPK2L Semarang

Regional
Ketua PWI Sumut Apresiasi Inisiatif Bobby Nasution Ajak Wartawan Berdialog

Ketua PWI Sumut Apresiasi Inisiatif Bobby Nasution Ajak Wartawan Berdialog

Regional
Bobby Nasution Akan Bangun Ruang Wartawan di Balai Kota Medan

Bobby Nasution Akan Bangun Ruang Wartawan di Balai Kota Medan

Regional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X