Kasus Bansos, Ketua DPRD Jawa Tengah Diperiksa

Kompas.com - 13/01/2015, 17:17 WIB
Ketua DPRD Jawa Tengah, Rukma Setiabudi Kompas.com/Nazar NurdinKetua DPRD Jawa Tengah, Rukma Setiabudi
|
EditorCaroline Damanik

SEMARANG, KOMPAS.com
- Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Jawa Tengah, Rukma Setiabudi, diperiksa oleh majelis hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Semarang, Selasa (13/1/2014) sore.

Dia diperiksa setelah Jaksa Penuntut Umum (JPU) pada Kejaksaan Negeri Kebumen menyodorkan namanya yang berkaitan dengan dugaan korupsi Bantuan Sosial (Bansos) Pemprov Jawa Tengah di Kabupaten Kebumen tahun 2008.

Selain Rukma, jaksa juga memanggil mantan Wakil Gubernur Jawa Tengah, Rustriningsih. Keduanya akan dimintai keterangan dalam kapasitasnya sebagai saksi untuk terdakwa Rahmat, mantan Kepala Desa Kedungjati, Kecamatan Sempor, Kabupaten Kebumen.

Rahmat (50) diajukan lantaran berperan sebagai koordinator desa yang mengajukan dana Bansos di Kebumen. Nama Rukma dan Rustriningsih sebelumnya santer disebut para saksi dalam persidangan.

Para saksi pun menyebut keduanya berperan dalam penyaluran dana bansos di Kebumen. Rukma di tahun tersebut menjabat sebagai ketua Komisi D DPRD Jawa Tengah, sementara Rustri saat itu masih menjabat Bupati Kebumen. Penyimpangan sebagian uang bansos diduga tidak digunakan sebagaimana peruntukannya.

Indikasinya, menurut jaksa, separuh dana untuk modal penyuksesan pasangan Bibit Waluyo-Rustriningsih dalam Pemilu Gubernur Jawa Tengah tahun 2008.

"Saya aslinya tidak kenal terdakwa. Saya juga tidak tahu masalah ini, tapi sebagai warga negara yang baik akan datang ketika dipanggil dalam hukum," ujar Rukma sebelum sidang, Selasa sore tadi.

Pemeriksaan tersebut, ujar Rukma, sekaligus untuk klarifikasi dirinya dii persidangan dan kepada publik. Dia mengaku kerap disudutkan dalam beragam pemberitaan media massa yang menyebut namanya terlibat. Padahal dia mengaku tak tahu dan tidak kenal siapa yang menyebut namanya.

Pihaknya mengaku sebagai legislator tidak mempunyai kewenangan dalam menentukan siapa yang berhak menerima bantuan. Kewenangan penuh ada di tangan eksekutif.

"Bansos itu wilayahnya eksekutif. Selain itu, Kebumen juga bukan wilayah daerah pemilihan (dapil), jadi ini tidak ada hubungannya dengan saya," paparnya.

Perkara penyimpangan Bansos di Kebumen dipungut dari para kades hingga total berjumlah Rp 635 juta. Setiap penerima bantuan hanya diberikan Rp 5 juta dari bantuan yang dicariairkan antara Rp 40 juta hingga Rp 70 juta.

Dapatkan Smartphone dan Voucher Belanja dengan #JernihBerkomentar di artikel ini! *S&K berlaku


Dapatkan Smartphone dan Voucher Belanja dengan #JernihBerkomentar dibawah ini! *S&K berlaku
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.
komentar di artikel lainnya
Close Ads X