Dorong Ketapang Jadi Kota Maritim

NGABANG, KOMPAS.com - Kabupaten Ketapang, Kalimantan Barat berada di wilayah yang dulu disebut Kerajaan Tanjung Pura potensial dijadikan ikon sebagai kota maritim. Tanjung Pura adalah satu dari 10 kerajaan yang disebut dalam Sumpah Palapa Gajah Mada dan dikenal sebagai daerah maritim yang berkembang pada zaman itu.

"Oleh karena itu tidak ada alasannya bahwa pemerintah Kalbar tidak memperhatikan sejarah tentang Tanjung Pura ini. Harus ada kemauan politik dari pemerintah Kalbar untuk mengembalikan kejayaan sejarah Tanjung Pura sebagai wilayah maritim yang posisinya sangat strategis karena langsung berhadapan dengan Laut China Selatan,” ujar Putut Prabantoro, konsultan komunikasi Badan Keamanan Laut Republik Indonesia (Bakamla RI) dalam siaran pers yang diterima Kompas.com, Minggu (11/1/2015).

Putut menyatakan, Sumpah Palapa yang termuat dalam Kitab Pararaton diucapkan Gajah Mada ketika dilantik sebagai Patih Amangkubhumi Kerajaan Majapahit pada tahun 1336 Masehi (1258 Tahun Saka).

Sepuluh kota yang terdapat dalam Sumpah Palapa adalah Gurun (Pulau Gorom, Seram Bagian Timur), Seran (Seram), Tanjung Pura (Ketapang), Haru (Karo, Sumatera Utara), Pahang (Malaysia), Dompo (Sumbawa), Bali, Sunda, Palembang (Sriwijaya), dan Tumasik (Singapura).

Cara mengembalikan kejayaan itu, menurut Putut, adalah dengan memulai penelusuran sejarah dan mengembalikan eksistensi kejayaan Kalimantan Barat di berbagai bidang. Dengan mempelajari catatan sejarah, bahwa Kalimatan wilayah Barat menduduki arti penting dan strategis dalam peta Majapahit yang bertekad menyatukan seluruh nusantara.

Tercatat sejumlah negeri di Kalimantan Wilayah Barat yang kemudian masuk dalam wilayah Majapahit yakni, Kapuas, Katingan, Sampit, Kotalinga (Tanjung Lingga), Kota Waringin, Sambas, Lawai, Kendawangan, Landak, Samadang, Tirem, Sedu, Brunei, Kalka, Saludung, dan lain-lain.

Ia juga mendorong kepada masyarakat intelektual Kalbar untuk secara serius memperhatikan wilayah perbatasan dan benar-benar melakukan penjagaan kedaulatan di daerah tersebut. Perbatasan itu bukan hanya Entikong tetapi ada sepanjang garis dari barat ke timur utara.

Juga membentuk kegiatan ekonomi terpadu antara TNI dan masyarakat untuk meningkatkan ketahanan ekonomi masyarakat wilayah perbatasan. Diusulkan juga, pengawasan atas wilayah NKRI di daerah perbatasan dengan Malaysia melibatkan masyarakat dengan menggalakan pengawasan misalnya dengan memberdayakan jejaring media sosial.

Paparan tersebut disampaikan Putut yang juga Ketua Bidang Komunikasi Politik Presidium Pusat ISKA (Ikatan Sarjana Katolik Indonesia)di Pendopo Bupati, di Ngabang, Kabupaten Landak, Kalimantan Barat, Sabtu (10/1/2015) dalam seminar yang digelar ISKA.

Seminar dihadiri sekitar 250 peserta yang berasal dari berbagai kota di Kalbar dipandu oleh mantan Anggota DPR RI Agustinus Clarus, Ketua Korda ISKA Kalbar, dan Bupati Kabupaten Landak Adrianus Asia Sidot.