Kompas.com - 11/01/2015, 20:17 WIB
Penulis Icha Rastika
|
EditorGlori K. Wadrianto
JAKARTA, KOMPAS.com - Institute for Criminal Justice Reform (ICJR) mendesak pemerintah untuk mencabut pasal pencemaran nama baik dan penghinaan. Menurut anggota ICJR Wahyudi Djafar, kedua pasal tersebut kerap dijadikan mekanisme balas dendam di samping menjaga reputasi.

"Kita bisa ambil kesimpulan, alasan penghinaan nama baik bukan saja menjaga reputasi tapi mekanisme balas dendam," kata Wahyudi di Jakarta, Minggu (11/1/2015).

Menurut Wahyudi, kerap terjadi ketimpangan antara pencemaran nama baik yang dilakukan dengan objek pelaporannya. Tak jarang objek yang dilaporkan mencemarkan nama baik atau penghinaan adalah golongan yang lebih lemah. Sedangkan mereka yang melaporkan biasanya memiliki kekuatan ekonomi, atau politik.

"Misalnya pelaporan aktivis antikorupsi di Semarang, dilaporkan politikus di Jakarta, ini memperlihatkan relasi timpang antara pencemaran nama baik dengan objek pelaporan. Misalnya PNS dilaporkan bupatinya, masyarakat umum dilaporkan pengusaha besar," papar Wahyudi.

Menurut catatan ICJR, pelaporan dugaan pencemaran nama baik di dunia banyak terjadi ketika masa pemilihan umum. Rata-rata pelaporan berkaitan dengan saling serang antar kandidat yang bertaruh dalam pemilu.

Selain itu, Wahyudi menilai ada kecenderungan kasus dugaan pencemaran nama baik berawal dari masalah sepele. Ia menceritakan kisah sepasang suami istri di Yogyakarta yang tengah dalam proses perceraian. "Dia mau bercerai dengan suaminaya, dia ubah statusnya di Facebook dari single jadi menikah dengan pacar barunya, lalu dia dilaporkan ke polisi dan harus mendekam di penjara," kata Wahyudi.

Kendati berawal dari urusan sepel, pasal pencemaran nama baik memuat ancaman pidana yang tergolong tinggi, yakni hukuman penjara selama enam tahun serta denda Rp 10 miliar. Dengan ancaman hukuman di atas lima tahun tersebut, penyidik berhak menahan orang yang dilaporkan atas tuduhan itu.

"Ini tugas kita semua untuk meninjau ulang seluruhnya karena faktanya mengekang kebebasan berpendapat dan berekspresi," ucap Wahyudi.

Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari Kompas.com. Mari bergabung di Grup Telegram "Kompas.com News Update", caranya klik link https://t.me/kompascomupdate, kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.

 
Pilihan Untukmu


Video Pilihan

Rekomendasi untuk anda
26th

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar dan menangkan e-voucher untuk 90 pemenang!

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Awasi Perkembangan Inflasi, Maidi Pilih 'Ngantor' di Pasar Besar Madiun

Awasi Perkembangan Inflasi, Maidi Pilih "Ngantor" di Pasar Besar Madiun

Regional
Bobby Berikan Subsidi Ongkos Angkot untuk Masyarakat Medan

Bobby Berikan Subsidi Ongkos Angkot untuk Masyarakat Medan

Regional
Luncurkan JSDDD, Jembrana Jadi Kebupaten Pertama yang Gunakan Data Desa untuk Pembangunan

Luncurkan JSDDD, Jembrana Jadi Kebupaten Pertama yang Gunakan Data Desa untuk Pembangunan

Regional
Di Masa Depan, Orang Papua Harus Mengelola 'Emas' Sendiri

Di Masa Depan, Orang Papua Harus Mengelola "Emas" Sendiri

Regional
Tekan Inflasi, Siswa SD dan SMP di Kota Madiun Tanam Cabai di Sekolah

Tekan Inflasi, Siswa SD dan SMP di Kota Madiun Tanam Cabai di Sekolah

Regional
BERITA FOTO: Tanah Bergerak, Akses Jalan Kampung Curug Rusak Parah

BERITA FOTO: Tanah Bergerak, Akses Jalan Kampung Curug Rusak Parah

Regional
Yogyakarta Mengembalikan 'Remiten' dari Mahasiswa

Yogyakarta Mengembalikan "Remiten" dari Mahasiswa

Regional
Temui Dubes RI di Mesir, Gubernur Syamsuar: Kami Sedang Bangun Pariwisata Syariah

Temui Dubes RI di Mesir, Gubernur Syamsuar: Kami Sedang Bangun Pariwisata Syariah

Regional
Kunjungi Al-Azhar Kairo Mesir, Gubernur Syamsuar: Kita Coba Jalin Kerja Sama Antar-perguruan Tinggi

Kunjungi Al-Azhar Kairo Mesir, Gubernur Syamsuar: Kita Coba Jalin Kerja Sama Antar-perguruan Tinggi

Regional
Di Balik Misteri Terbunuhnya PNS Saksi Kunci Kasus Korupsi

Di Balik Misteri Terbunuhnya PNS Saksi Kunci Kasus Korupsi

Regional
Walkot Bobby Kenalkan UMKM dan Musisi Medan di M Bloc Space

Walkot Bobby Kenalkan UMKM dan Musisi Medan di M Bloc Space

Regional
Tingkatkan Efektifitas Perjalanan Warga, Wali Kota Bobby Resmikan Kehadiran Aplikasi Moovit di Medan

Tingkatkan Efektifitas Perjalanan Warga, Wali Kota Bobby Resmikan Kehadiran Aplikasi Moovit di Medan

Regional
Cegah Dampak Inflasi dan Kenaikan BBM, Khofifah Pastikan Jatim Siapkan Anggaran Perlindungan Sosial Rp 257 Miliar

Cegah Dampak Inflasi dan Kenaikan BBM, Khofifah Pastikan Jatim Siapkan Anggaran Perlindungan Sosial Rp 257 Miliar

Regional
Wadahi dan Latih Para Pelaku UMKM, Pemkot Medan Akan Bangun Plaza UMKM

Wadahi dan Latih Para Pelaku UMKM, Pemkot Medan Akan Bangun Plaza UMKM

Regional
Jateng Catatkan Inflasi Terendah Ketiga Se-Indonesia

Jateng Catatkan Inflasi Terendah Ketiga Se-Indonesia

Regional
komentar di artikel lainnya
Close Ads
Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.