Bupati Mundjirin Wajibkan Kades Tahu Nama Warga yang Hamil

Sekretaris Daerah Pemkab Semarang Gunawan Wibisono mengatakan, tim ini beranggotakan 11 orang yang bertugas di antaranya menyusun rencana strategis program untuk mencapai Millenium Development Goals (MDGs) yakni di bawah 100 per 100.000 kelahiran hidup di Kabupaten Semarang pada 2015 ini.

"Senin (5/1/2014) kemarin tim sudah terbentuk. Itu sesuai perintah Bupati Semarang Mundjirin dalam menanggapi hasil evaluasi dewan mengenai kematian ibu dan anak," kata Soni, panggilan akrab Gunawan Wibisono, Selasa (6/1/2014) siang. 

Menurut Soni, berdasarkan data Dinas Kesehatan Kabupaten Semarang angka kematian ibu dan anak memang mengalami peningkatan. Dari sebelumnya 17 kasus per 2013, tahun kemarin naik menjadi 20 kasus.

Dengan terbentuknya Satgas Pengendalian Kematian Ibu dan Anak, lanjutnya, setidaknya ada beberapa tugas yang menjadi target jangka pendek yang harus dilakukan. "Mulai sekarang, kami kawal ibu-ibu yang hamil, by name, by address. Tiap ada ibu yang hamil, minimal kades harus tahu namanya, dilihat bagaimana kondisinya. Guna menyiapkan langkah-langkah tepat jelang masa kehamilan. Proses mengawal ibu hamil ini akan semakin intensif sampai tiga hari pasca kelahiran," ungkap dia.

Satgas Pengendalian Kematian Ibu dan Anak, menurut Soni, akan membangun jejaring kerja dengan melibatkan seluruh komponen, mulai di tingkat desa hingga kabupaten. Termasuk merangkul seluruh dokter kandungan baik swasta maupun Pemerintah.

Dia mencontohkan, ketika ada ibu yang hamil dari keluarga tidak mampu, seluruh pihak dapat segera mengambil peran dan saling berbagi tugas apabila bidan setempat merekomendasikan untuk dirujuk.

"Prinsipnya, seluruh pelayanan kesehatan dapat saling bekerja sama demi penanganan terbaik bagi ibu hamil. Semua ini hasil maping pengecekan data kasus-kasus kematian di wilayah ini," kata dia. (Baca: "Kematian Ibu dan Bayi Kok Meningkat, Padahal Bupatinya Dokter Kandungan")