Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Tugas TNI AL Tak Hanya Kejar Kapal Pencuri Ikan

Kompas.com - 29/12/2014, 22:47 WIB
Kontributor Kompas TV, Alfian Kartono

Penulis

MERAUKE, KOMPAS.com – Perairan Indonesia mulai lengang pasca-kebijakan Pemerintah untuk menenggelamkan kapal asing yang tertangkap melakukan ilegal fishing. Menurut Kepala Staf TNI Angkatan Laut Laksamana TNI Marsetio, pihaknya sudah menenggelamkan 6 kapal penangkap ikan berbendera asing yang tertangkap tidak memiliki izin di perairan Indonesia.

“Begitu tangkap, bodong, tidak ada surat-surat, kita langsung tenggelamin. Kita (TNI AL) bekerja berdasarkan hukum. Kalau kebijakan pemerintah sita, ya kita sita, tenggelamin ya kita tenggelamin,” tegas Marsetio saat mendamping Panglima TNI Jenderal TNI Moeldoko meninjau perbatasan RI-PNG di Sota, Merauke, Senin (29/12/2014).

Dijelaskan Marsetio, peran memberantas illegal fishing di perairan Indonesia hanyalah salah satu dari tugas TNI Angkatan Laut.

“TNI Angkatan Laut berperan sebagai kekuatan militer yang tugas utamanya menjaga kedaulatan NKRI. Selain itu, latihan bersama, melakukan misi perdamaian dan berperan melakukan tindak polisionil dengan menangkap pelaku illegal fishing,” ungkap Marsetio.

Perkuat pengawasan

Wilayah perairan Indonesia timur, seperti perairan Laut Aru dan Arafuru terkenal kaya akan sumber laut dan menjadi sasaran pelaku illegal fishing dengan memanfaatkan lemahnya pengawasan dari aparat. Untuk meningkatkan pengawasan wilayah laut Indonesia Timur, Marsetio mengaku pihaknya sedang membangun Pangkalan TNI-AL Armada Timur yang berpusat di Sorong, Papua Barat.

Selain membangun pangkalan, Marsetio juga mengungkapkan rencana pemerintah Indonesia menambah kekuatan kapal perang dengan membeli kapal selam dari Korea Selatan dan berencana membangun 2 Kapal Selam di PT PAL.

“Berdasarkan Renstra TNI-AL hingga 2018, akan ada penambahan 3 Kapal Selam. Tiga kapal selam yang dipesan dari Korea Selatan akan selesai 2018, sehingga pada tahun itu kita sudah total mengoperasikan 5 buah Kapal Selam,” jelas Marsetio.

Marsetio mengaku kendala utama pengawasan laut Indonesia Timur adalah minimnya dana pengadaan bahan bakar untuk operasional kapal perang.

“Untuk menjaga kedaulatan wilayah laut Indonesia Timur, TNI-AL Armada Timur mengoperasikan 78 kapal. Namun untuk operasional bahan bakar kapal perang hanya sekitar 26-27 persen,” terang Marsetio.

Menurut dia, hasil dari koordinasi TNI-AL dengan pemerintah, rencananya pada tahun 2015 mendatang pemerintah akan memenuhi kebutuhan operasional bahan bakar TNI AL.

“Jika semua kebutuhan operasional bahan bakar kapal perang terpenuhi sesuai janji pemerintah, kami yakin TNI AL akan eksis menjaga kedaulatan laut NKRI,” tandas Marsetio.

 
 
 
Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com