934 Ribu Hektare Kawasan Hutan Jambi dalam Kondisi Kritis

Kompas.com - 23/12/2014, 06:09 WIB
Ilustrasi KOMPAS/IWAN SETIYAWANIlustrasi
EditorBayu Galih

JAMBI, KOMPAS.com - Seluas 934 ribu hektare atau 44,31 persen dari 2,1 juta hektare hutan di Provinsi Jambi dalam kondisi kritis. Hal ini diketahui berdasarkan hasil riset yang dilakukan oleh Badan Pengelola REDD Republik Indonesia, Pemerintah Provinsi Jambi dan juga UNDP yang didasari dari buku statistik Dinas Kehutanan Provinsi Jambi tahun 2013.

Jumlah itu akan bertambah jika memasukkan 883 ribu hektare yang berubah dari status hutan primer menjadi hutan sekunder. Totalnya menjadi 86 persen dari seluruh luas kawasan hutan di Provinsi Jambi, kata Kepala Unit Tata Kelola Pemerintahan dan Pengurangan Kemiskinan UNDP Indonesia, Nurina Widagdo, Senin (22/12/2014).

Usai peluncuran buku "Tata kelola hutan sembilan kabupaten di Jambi", ia mengatakan, degradasi hutan terjadi di lokasi-lokasi yang ditetapkan sebagai kawasan hutan suaka alam dan kawasan hutan lindung. Kawasan hutan alam yang telah terdegradasi seluas 136 ribu hektare dan kawasan hutan lindung yang telah terdegradasi seluas 56 ribu hektare.

Nurina mengatakan bahwa kerusakan hutan ini berpotensi memangkas pendapatan pemerintah dari sektor kehutanan. Pendapatan yang diperoleh pemerintah tidak seimbang dengan dana yang dikeluarkan bagi upaya pemulihan kondisi hutan.

Pendapatan dari kehutanan di Jambi tercatat sebesar Rp 19 miliar dan dari dana reboisasi mencapai Rp 21,6 miliar. Sebaliknya biaya yang dibutuhkan untuk merehabilitasi kawasan hutan yang rusak, membutuhkan anggaran tidak kurang sebesar Rp 15,8 triliun.

Dana itu dibutuhkan untuk merehabilitasi 934 ribu hektare hutan yang kondisinya kritis dengan asumsi satu hektare diperlukan anggaran sebesar Rp 17 juta. Sementara dengan asumsi pendapatan dari dana reboisasi yang diterima yakni Rp 21 miliar/tahun diperlukan waktu selama 752 tahun untuk memulihkannya. 

Ditambah lagi untuk biaya pemulihan status hutan primer ke sekunder di dalam kawasan hutan biaya yang dibutuhkan yakni sebesar Rp4,4 triliun, dengan luas hutan 883 ribu hektare dan biaya yang diperlukan yakni Rp5 juta satu hektare.

Sementara kemampuan pemerintah merehabilitasi hutan hanya seluas 7.250 hektare/tahun. Artinya, dibutuhkan waktu 128 tahun untuk merehabilitasi 934 ribu hektare hutan yang kondisinya kritis.

Nurina mengatakan hasil riset yang dilakukan tim panel yang beranggotakan para ahli yang diketuai Prof Dr Hariadi dan juga Dr Sunaryo dari UNDP Indeks Tata Kelola Hutan di Jambi masih belum memadai.

"Rata-rata indeks tata kelola hutan di kabupaten di Provinsi Jambi jauh dari angka ideal, dari sembilan kabupaten, rata-rata indeks tata kelola hutan hanya mencapai 33,37 persen," katanya.

Halaman:


Sumber Antara
25th

Tulis komentar dengan menyertakan tagar #JernihBerkomentar dan #MelihatHarapan di kolom komentar artikel Kompas.com. Menangkan E-Voucher senilai Jutaan Rupiah dan 1 unit Smartphone.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Wali Kota Salatiga Perintahkan Pendampingan Disabilitas Dilakukan Menyeluruh

Wali Kota Salatiga Perintahkan Pendampingan Disabilitas Dilakukan Menyeluruh

Regional
Debat Pilkada Putaran Kedua, Gibran Ingin Solo Utara Jadi Pusat Perdagangan, Bajo Bangun Jalan Layang

Debat Pilkada Putaran Kedua, Gibran Ingin Solo Utara Jadi Pusat Perdagangan, Bajo Bangun Jalan Layang

Regional
Tenda Terendam Air Hujan, Ribuan Pengungsi Erupsi Gunung Ile Lewotolok Direlokasi

Tenda Terendam Air Hujan, Ribuan Pengungsi Erupsi Gunung Ile Lewotolok Direlokasi

Regional
Diterjang Puting Beliung, 23 Rumah Warga di Kalsel Porak-poranda

Diterjang Puting Beliung, 23 Rumah Warga di Kalsel Porak-poranda

Regional
BNPB: Jalur Evakuasi di Gunung Semeru Harus Segera Dibangun

BNPB: Jalur Evakuasi di Gunung Semeru Harus Segera Dibangun

Regional
Bupati Positif Covid-19, Puluhan Pejabat Pemkab Bantaeng Jalani 'Swab Test'

Bupati Positif Covid-19, Puluhan Pejabat Pemkab Bantaeng Jalani "Swab Test"

Regional
Bayi Laki-laki Ditemukan Tewas Terbungkus Plastik di Pinggir Jalan

Bayi Laki-laki Ditemukan Tewas Terbungkus Plastik di Pinggir Jalan

Regional
Strategi Paslon Majukan Daerah, Gibran Fokus Pemulihan Ekonomi, Bajo Gandeng Koalisi Rakyat

Strategi Paslon Majukan Daerah, Gibran Fokus Pemulihan Ekonomi, Bajo Gandeng Koalisi Rakyat

Regional
8 Demonstran Terlibat Ricuh di Depan KPU Sulsel Dikenakan Wajib Lapor

8 Demonstran Terlibat Ricuh di Depan KPU Sulsel Dikenakan Wajib Lapor

Regional
Satgas Sebut Pemerintah Pusat Keliru Sampaikan Data Covid-19 di Papua karena Masalah Sistem

Satgas Sebut Pemerintah Pusat Keliru Sampaikan Data Covid-19 di Papua karena Masalah Sistem

Regional
Imbas Kerumunan Penonton Sepak Bola di Serang, Seorang Kapolsek Dicopot

Imbas Kerumunan Penonton Sepak Bola di Serang, Seorang Kapolsek Dicopot

Regional
7 Kabupaten yang Gelar Pilkada di NTT Kekurangan Surat Suara

7 Kabupaten yang Gelar Pilkada di NTT Kekurangan Surat Suara

Regional
Video Viral Sebuah Bus Lawah Arah Saat Macet, Sopir Akhirnya Kabur karena Dipukuli Massa

Video Viral Sebuah Bus Lawah Arah Saat Macet, Sopir Akhirnya Kabur karena Dipukuli Massa

Regional
22 Nakes Positif Covid-19, Poli Rawat Jalan RSUD dr Moh Saleh Tutup 2 Hari

22 Nakes Positif Covid-19, Poli Rawat Jalan RSUD dr Moh Saleh Tutup 2 Hari

Regional
Menkopolhukam Perintahkan Aparat Tangkap Ali Kalora dan Pengikutnya Sebelum Natal

Menkopolhukam Perintahkan Aparat Tangkap Ali Kalora dan Pengikutnya Sebelum Natal

Regional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X