Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Manajemen Hotel Ancam Pecat Karyawannya karena Pemerintah Larang Rapat di Luar

Kompas.com - 04/12/2014, 01:13 WIB

TERNATE, KOMPAS.com- Sebagian besar pengusaha hotel di Maluku Utara (Malut) berencana melakukan Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) jika pendapatan mereka merosot akibat adanya kebijakan pemerintah melarang instansi pemerintah menggelar kegiatan di hotel.

Manager Pemasaran Hotel Amara Internasional, Firja Alweni mengatakan di Ternate, Rabu, selama ini pendapatan hotel mereka mencapai Rp1,2 miliar per bulan, diproyeksi akan merosok sampai 55 persen akibat adanya kebijakan pemerintah tersebut.

Selama ini, sekitar 55 persen dari hotel bintang empat itu setiap bulannya berasal dari kegiatan berbagai instansi pemerintah di hotel, namun dengan adanya kebijakan larangan instansi pemerintah menggelar kegiatan di hotel dipastikan tidak ada lagi penerimaan seperti itu.

"Untuk menyelamatkan operasional hotel, manajemen terpaksa akan melakukan PHK terhadap karyawan, dimana dari 300 karyawan hotel ini dan yang akan di PHK bisa mencapai 150 orang," katanya.

Menurut Firja, selama ini, manajemen hotel selama ini seringkali bergantung pada dukungan pemilik hotel jika kondisi keuangan tak stabil, namun dengan larangan pemerintah untuk tidak bisa menggunakan hotel dalam berbagai kegiatan, dipastikan sangat berpengaruh terhadap pendapatan hotel.

Akibat larangan itu, sejumlah instansi pemerintah yang berencana menggunakan hotel untuk kegiatannya terpaksa dibatalkan, karena khawatir akan disalahkan akibat keputusan mereka menggunakan hotel.

Kasubbag Humas dan Umum Perwakilan BKKBN Provinsi Malut, Ansar Djainahu ketika dikonfirmasi mengakui, pihaknya untuk hari ini ada kegiatan yang melibatkan seluruh kepala BPKKBD se-Malut selama dua hari.

Tetapi, karena adanya larangan instansi pemerintah menggunakan hotel dalam berbagai kegiatan, akibatnya semua peserta dialihkan ke ruangan kantor Perwakilan BKKBN Malut yang hanya berkapasitas 20 orang, padahal dalam kegiatan tersebut melibatkan peserta sekitar 40 orang.

Sementara itu, Wakil Gubernur Malut Muhammad Natsir Thaib ketika dikonfirmasi menyatakan, dirinya akan memberikan sanksi kepada pimpinan SKPD yang masih melakukan kegiatan di hotel.

"Saya telah perintahkan kepada seluruh pimpinan SKPD untuk tidak menggunakan fasilitas hotel dalam berbagai kegiatan, bahkan ada kegiatan Dinas Kehutanan di Amara Internasional Hotel terpaksa dibatalkan, ini juga bermanfaat bagi penghematan anggaran daerah," katanya.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Sumber Antara
Video rekomendasi
Video lainnya


Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com