Kompas.com - 20/11/2014, 20:12 WIB
Ganjar saat menerima suvenir uang Rp 200.000 dari pejabat BI, Senin (18/8/2014). TRIBUNJATENG/ RAJA F PUJANGGAGanjar saat menerima suvenir uang Rp 200.000 dari pejabat BI, Senin (18/8/2014).
|
EditorCaroline Damanik

SEMARANG, KOMPAS.com - Upah minimum kabupaten/kota (UMK) 2015 pada 35 daerah di Jawa Tengah sudah ditetapkan oleh Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo, Kamis (20/11/2014). Dari seluruh wilayah, semua besaran UMK berada di atas Rp 1 juta.

UMK di wilayah Kabupaten Banyumas dan Kabupaten Cilacap menjadi yang terendah yakni Rp 1.100.000. Di Kabupaten Cilacap sendiri UMK senilai itu hanya ditetapkan untuk wilayah barat pada 14 kecamatan, sedangkan besaran UMK yang tertinggi di wilayah Jawa Tengah yakni di Kota Semarang sebesar Rp 1.685.000.

Ganjar mengatakan penetapan UMK ini ditetapkan melalui Keputusan Gubernur Jawa Tengah Nomor 560/85 Tahun 2014 tertanggal 20 November 2014.

"Proses penetapan UMK didasarkan pada kebutuhan hidup layak (KHL), memperhatikan produktivitas dan pertumbuhan ekonomi, memperhatikan rekomendasi dari Dewan Pengupahan Provinsi, serta pastinya memperhatikan kenaikan harga BBM bersubsidi," ujarnya usai pertemuan dengan perwakilan Dinas Tenaga Kerja dari 35 kabupaten/kota terkait sosialisasi penetapan UMK 2015.

Besaran UMK 2015 rata-rata mengalami kenaikan sebesar 14,96 persen atau Rp 157.929. Ada 31 kabupaten/kota yang dinilai sudah 100 persen sesuai KHL bahkan lebih. Sisanya, yakni Kabupaten Grobogan, Kota Magelang, Kabupaten Cilacap wilayah kota, barat dan timur, serta Kabupaten Tegal belum mencapai 100 persen KHL.

Terkait penetapan ini, Ganjar meminta masing-masing kepala daerah untuk melakukan sosialisasi terhadap Asosiasi Pengusaha Indonesia dan serikat buruh serta memfasilitasi perusahaan yang tidak mampu untuk mengajukan penangguhan UMK pada pekerja yang masa kerjanya kurang dari satu tahun. Pengawas tenaga kerja juga diharapkan bisa segera melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan UMK tersebut.

"Perusahaan yang tidak melaksanakan kewajibannya jelas akan dikenai sanksi sesuai Pasal 90 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003," ungkapnya.

"Pada penetapan ini pasti ada pihak yang tidak bisa menerima sepenuhnya, saya paham betul jika ada yang tidak 'sreg' tapi inilah hasil optimal dari seluruh komunikasi dan demokratisasi," tambahnya kemudian.

Sementara itu, Plt Kepala Dinas Tenaga Kerja Transmigrasi dan Kependudukan Jateng Wika Bintang menambahkan jika ada perusahaan yang merasa keberatan pada besaran UMK 2015, bisa segera mengajukan permohonan penangguhan UMK.

"Permohonan diajukan pada Gubernur melalui Disnakertransduk Provinsi Jateng, paling lambat 20 Desember atau 10 hari sebelum UMK diberlakukan," tandasnya.



Rekomendasi untuk anda
25th

Tulis komentar dengan menyertakan tagar #JernihBerkomentar dan #MelihatHarapan di kolom komentar artikel Kompas.com. Menangkan E-Voucher senilai Jutaan Rupiah dan 1 unit Smartphone.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Cegah Kerumunan, Prosesi Dugderan di Kota Semarang Berjalan Sederhana

Cegah Kerumunan, Prosesi Dugderan di Kota Semarang Berjalan Sederhana

Regional
Ajak Masyarakat Hormati Orang Tua, Ridwan Kamil: Jangan Sampai Ada Lansia Terlantar

Ajak Masyarakat Hormati Orang Tua, Ridwan Kamil: Jangan Sampai Ada Lansia Terlantar

Regional
Jadi Percontohan Nasional, Seleksi Anggota Paskibraka Jateng Gandeng BPIP

Jadi Percontohan Nasional, Seleksi Anggota Paskibraka Jateng Gandeng BPIP

Regional
Gerakan Perekonomian Jabar, Disparbud Setempat Gelar Gekraf 2021

Gerakan Perekonomian Jabar, Disparbud Setempat Gelar Gekraf 2021

Regional
Khawatir Krisis Pangan, Wagub Jabar Minta Petani Tidak Alih Fungsikan Sawah

Khawatir Krisis Pangan, Wagub Jabar Minta Petani Tidak Alih Fungsikan Sawah

Regional
Teken MoU dengan Tourism Malaysia, Jaswita Jabar: Kerja Sama Ini Menguntungkan

Teken MoU dengan Tourism Malaysia, Jaswita Jabar: Kerja Sama Ini Menguntungkan

Regional
Tinjau Penataan Kawasan Candi Borobudur, Ganjar: Progresnya Bagus

Tinjau Penataan Kawasan Candi Borobudur, Ganjar: Progresnya Bagus

Regional
Bebas Penyakit Frambusia, Kota Madiun Raih Penghargaan dari Kemenkes

Bebas Penyakit Frambusia, Kota Madiun Raih Penghargaan dari Kemenkes

Regional
Begini Respons Wali Kota Maidi Usai Dapat Penghargaan Pembina K3 Terbaik

Begini Respons Wali Kota Maidi Usai Dapat Penghargaan Pembina K3 Terbaik

Regional
Program Pemberdayan Hidroponik di Sulsel Diapresiasi Dompet Dhuafa, Mengapa?

Program Pemberdayan Hidroponik di Sulsel Diapresiasi Dompet Dhuafa, Mengapa?

Regional
Dukung Pemerintah, Shopee Hadirkan Pusat Vaksinasi Covid-19 di Bandung

Dukung Pemerintah, Shopee Hadirkan Pusat Vaksinasi Covid-19 di Bandung

Regional
Lewat EDJ, Pemrov Jabar Berkomitmen Implementasikan Keterbukaan Informasi Publik

Lewat EDJ, Pemrov Jabar Berkomitmen Implementasikan Keterbukaan Informasi Publik

Regional
Pemkot Tangsel Sampaikan LPPD 2020, Berikut Beberapa Poinnya

Pemkot Tangsel Sampaikan LPPD 2020, Berikut Beberapa Poinnya

Regional
Kang Emil Paparkan Aspirasi Terkait RUU EBT, Berikut 2 Poin Pentingnya

Kang Emil Paparkan Aspirasi Terkait RUU EBT, Berikut 2 Poin Pentingnya

Regional
Diluncurkan, Program SMK Membangun Desa di Jabar Gandeng 27 Desa

Diluncurkan, Program SMK Membangun Desa di Jabar Gandeng 27 Desa

Regional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X