Upah Minimum di Kota Semarang Rp 1,68 Juta

Kompas.com - 20/11/2014, 20:12 WIB
Ganjar saat menerima suvenir uang Rp 200.000 dari pejabat BI, Senin (18/8/2014). TRIBUNJATENG/ RAJA F PUJANGGAGanjar saat menerima suvenir uang Rp 200.000 dari pejabat BI, Senin (18/8/2014).
|
EditorCaroline Damanik

SEMARANG, KOMPAS.com - Upah minimum kabupaten/kota (UMK) 2015 pada 35 daerah di Jawa Tengah sudah ditetapkan oleh Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo, Kamis (20/11/2014). Dari seluruh wilayah, semua besaran UMK berada di atas Rp 1 juta.

UMK di wilayah Kabupaten Banyumas dan Kabupaten Cilacap menjadi yang terendah yakni Rp 1.100.000. Di Kabupaten Cilacap sendiri UMK senilai itu hanya ditetapkan untuk wilayah barat pada 14 kecamatan, sedangkan besaran UMK yang tertinggi di wilayah Jawa Tengah yakni di Kota Semarang sebesar Rp 1.685.000.

Ganjar mengatakan penetapan UMK ini ditetapkan melalui Keputusan Gubernur Jawa Tengah Nomor 560/85 Tahun 2014 tertanggal 20 November 2014.

"Proses penetapan UMK didasarkan pada kebutuhan hidup layak (KHL), memperhatikan produktivitas dan pertumbuhan ekonomi, memperhatikan rekomendasi dari Dewan Pengupahan Provinsi, serta pastinya memperhatikan kenaikan harga BBM bersubsidi," ujarnya usai pertemuan dengan perwakilan Dinas Tenaga Kerja dari 35 kabupaten/kota terkait sosialisasi penetapan UMK 2015.

Besaran UMK 2015 rata-rata mengalami kenaikan sebesar 14,96 persen atau Rp 157.929. Ada 31 kabupaten/kota yang dinilai sudah 100 persen sesuai KHL bahkan lebih. Sisanya, yakni Kabupaten Grobogan, Kota Magelang, Kabupaten Cilacap wilayah kota, barat dan timur, serta Kabupaten Tegal belum mencapai 100 persen KHL.

Terkait penetapan ini, Ganjar meminta masing-masing kepala daerah untuk melakukan sosialisasi terhadap Asosiasi Pengusaha Indonesia dan serikat buruh serta memfasilitasi perusahaan yang tidak mampu untuk mengajukan penangguhan UMK pada pekerja yang masa kerjanya kurang dari satu tahun. Pengawas tenaga kerja juga diharapkan bisa segera melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan UMK tersebut.

"Perusahaan yang tidak melaksanakan kewajibannya jelas akan dikenai sanksi sesuai Pasal 90 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003," ungkapnya.

"Pada penetapan ini pasti ada pihak yang tidak bisa menerima sepenuhnya, saya paham betul jika ada yang tidak 'sreg' tapi inilah hasil optimal dari seluruh komunikasi dan demokratisasi," tambahnya kemudian.

Sementara itu, Plt Kepala Dinas Tenaga Kerja Transmigrasi dan Kependudukan Jateng Wika Bintang menambahkan jika ada perusahaan yang merasa keberatan pada besaran UMK 2015, bisa segera mengajukan permohonan penangguhan UMK.

"Permohonan diajukan pada Gubernur melalui Disnakertransduk Provinsi Jateng, paling lambat 20 Desember atau 10 hari sebelum UMK diberlakukan," tandasnya.



25th

Tulis komentar dengan menyertakan tagar #JernihBerkomentar dan #MelihatHarapan di kolom komentar artikel Kompas.com. Menangkan E-Voucher senilai Jutaan Rupiah dan 1 unit Smartphone.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Bayi Laki-laki Ditemukan Tewas Terbungkus Plastik di Pinggir Jalan

Bayi Laki-laki Ditemukan Tewas Terbungkus Plastik di Pinggir Jalan

Regional
Strategi Paslon Majukan Daerah, Gibran Fokus Pemulihan Ekonomi, Bajo Gandeng Koalisi Rakyat

Strategi Paslon Majukan Daerah, Gibran Fokus Pemulihan Ekonomi, Bajo Gandeng Koalisi Rakyat

Regional
8 Demonstran Terlibat Ricuh di Depan KPU Sulsel Dikenakan Wajib Lapor

8 Demonstran Terlibat Ricuh di Depan KPU Sulsel Dikenakan Wajib Lapor

Regional
Satgas Sebut Pemerintah Pusat Keliru Sampaikan Data Covid-19 di Papua karena Masalah Sistem

Satgas Sebut Pemerintah Pusat Keliru Sampaikan Data Covid-19 di Papua karena Masalah Sistem

Regional
Imbas Kerumunan Penonton Sepak Bola di Serang, Seorang Kapolsek Dicopot

Imbas Kerumunan Penonton Sepak Bola di Serang, Seorang Kapolsek Dicopot

Regional
7 Kabupaten yang Gelar Pilkada di NTT Kekurangan Surat Suara

7 Kabupaten yang Gelar Pilkada di NTT Kekurangan Surat Suara

Regional
Video Viral Sebuah Bus Lawah Arah Saat Macet, Sopir Akhirnya Kabur karena Dipukuli Massa

Video Viral Sebuah Bus Lawah Arah Saat Macet, Sopir Akhirnya Kabur karena Dipukuli Massa

Regional
22 Nakes Positif Covid-19, Poli Rawat Jalan RSUD dr Moh Saleh Tutup 2 Hari

22 Nakes Positif Covid-19, Poli Rawat Jalan RSUD dr Moh Saleh Tutup 2 Hari

Regional
Menkopolhukam Perintahkan Aparat Tangkap Ali Kalora dan Pengikutnya Sebelum Natal

Menkopolhukam Perintahkan Aparat Tangkap Ali Kalora dan Pengikutnya Sebelum Natal

Regional
Ganjar Minta Warga Tak Bepergian ke Luar Kota Saat Libur Natal dan Tahun Baru

Ganjar Minta Warga Tak Bepergian ke Luar Kota Saat Libur Natal dan Tahun Baru

Regional
Penyebab Sungai di Banyumas Dipenuhi Busa karena Limbah Kimia

Penyebab Sungai di Banyumas Dipenuhi Busa karena Limbah Kimia

Regional
Komisi IV Minta 6 Ketua RT di Babel Tak Ditahan dan Kegiatan Kapal Isap Dihentikan

Komisi IV Minta 6 Ketua RT di Babel Tak Ditahan dan Kegiatan Kapal Isap Dihentikan

Regional
Terperosok di Bekas Sumur yang Tertutup Banjir, Nenek 70 Tahun Tewas

Terperosok di Bekas Sumur yang Tertutup Banjir, Nenek 70 Tahun Tewas

Regional
Pelajar SMA Dibegal, Diancam Ditembak oleh Pelaku

Pelajar SMA Dibegal, Diancam Ditembak oleh Pelaku

Regional
27 Karyawan Metro TV Surabaya Positif Covid-19, Dokter Sebut Tanpa Gejala

27 Karyawan Metro TV Surabaya Positif Covid-19, Dokter Sebut Tanpa Gejala

Regional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X