Mahasiswa memandang bahwa pemerintahan Joko Widodo-Jusuf Kalla telah mengkhianati rakyat dengan menaikkan harga BBM. Kepercayaan rakyat memilih Jokowi-JK menjadi pemimpin negara disalahgunakan dengan menaikkan harga BBM secara mendadak.
"Kabinet Jokowi-JK adalah pemerintah yang tidak pro-rakyat. Belum lama dilantik sudah menaikkan harga BBM," tegas Ardy Syihaab, koordinator LMND, Senin (17/11/2014) malam.
Ardy mengungkapkan, imbas dari kenaikan harga BBM akan sangat terasa bagi rakyat kecil. Salah satunya adalah naiknya harga sembako dan barang-barang lainya.
"Secara terang-terangan telah melanggar janjinya menyejahterakan rakyat kecil," ucapnya.
Karena itu, LMND secara tegas menolak kenaikan harga BBM dan mendesak pemerintahan Joko Widodo-Jusuf Kalla mencabut keputusan itu.
Seperti diketahui, sekitar pukul 21.20 WIB Presiden RI Joko Widodo mengumumkan kenaikan harga BBM bersubsidi dari Rp 6.500 menjadi Rp 8.500. Kenaikan harga berlaku sejak Selasa (18/11/2014) pukul 00.00 WIB. (Baca juga: Jokowi Tetapkan Harga Premium Rp 8.500 dan Solar Rp 7.5000).
Jokoiwi menyebutkan kenaikan harga BBM karena ketiadaan anggaran untuk membangun infrastruktur dan pelayanan kesehatan. Anggaran ini tidak tersedia karena dihamburkan untuk subsidi BBM. (Baca juga: Jokowi Naikkan Harga BBM karena Anggaran Infrastruktur dan Kesehatan Minim)
Sebagai kompensasi, lanjut Jokowi, pihaknya sudah menyiapkan kompensasi perlindungan sosial berupa paket Kartu Keluarga Sejahtera, Kartu Indonesia Sehat, dan Kartu Indonesia Pintar. (Baca juga:Ini "Kompensasi" Kenaikan Harga BBM Menurut Jokowi dan Mulai Selasa, "Kartu Sakti" Bisa Dicairkan di Kantor Pos).
Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.