Penganut Sunda Wiwitan Tak Bisa Punya Akta Nikah?

Kompas.com - 14/11/2014, 08:53 WIB
Dewi Kanti, penghayat Sunda Wiwitan di Cigugur, Kuningan dokumentasi pribadiDewi Kanti, penghayat Sunda Wiwitan di Cigugur, Kuningan
|
EditorGlori K. Wadrianto
KUNINGAN, KOMPAS.com — Sudah sejak lama, diskriminasi menjadi "makanan sehari-hari" penghayat Sunda Wiwitan. Berbagai urusan administrasi kerap dipersulit karena satu alasan, berbeda keyakinan.

Seorang penghayat keyakinan tersebut, Dewi Kanti Setianingsih (39), mengaku, sejak menikah 2002 silam hingga sekarang, ia dan suaminya tak memiliki akta nikah. Alasannya klasik, yaitu karena Dewi Kanti penghayat Sunda Wiwitan.

Dampak tak memiliki akta nikah ini sangat luas. Dewi Kanti tak berhak atas berbagai tunjangan, seperti tunjangan kesehatan dari kantor suaminya. Sebab, meski faktanya sudah menikah, karena tak memiliki akta nikah, sang suami tetap dianggap sebagai bujang. Perusahaan pun tak berkewajiban memberikan tunjangan istri.

Begitu pun saat nanti Dewi hamil dan melahirkan, anak yang dikandungnya tak akan mendapatkan akta kelahiran. Imbasnya ialah merembet pada kehidupan si anak pada masa depan. "Pintu masuk diskriminasi kerap datang dari administrasi sipil, seperti KTP, akta kelahiran, akta perkawinan," ucap Dewi, belum lama ini.


Kondisi itu seperti rantai kehidupan yang akhirnya tersistematis. Ketika agama tidak dicantumkan dalam KTP, penghayat akan dipersulit dalam urusan administrasi, baik di sekolah, perbankan, maupun dalam pernikahan.

Bagi penghayat yang tidak siap dengan tekanan, mereka digiring masuk ke agama resmi. Misalnya, saat akan menikah, sebagian penghayat berbohong dengan mendaftar sebagai penganut agama yang diakui agar mendapat akta perkawinan.

Namun, bagi mereka yang bertahan dengan keyakinan semula seperti Dewi, akta perkawinan hanya angan-angan. Dewi mengatakan, selama ini, dalam aturan berupa SKB Menteri, UU PNPS 1965 tentang Penodaan Agama, dan lainnya, tidak secara jelas menyatakan agama yang diakui negara.

Semua peraturan itu menyebutkan beberapa agama yang dipeluk orang Indonesia. "Tapi, oleh aparatur diterjemahkan, itulah agama yang diakui negara. Di luar itu tak bisa dilayani," tutur dia.

Hingga kini, tak semua penghayat Sunda Wiwitan mengantongi e-KTP. Bahkan, ada penghayat yang "di-Khonghucu-kan" dalam e-KTP. Kondisi ini tidak hanya terjadi di Cigugur, Kuningan, tetapi juga di daerah lain. 

Baca juga: Beginilah Diskriminasi yang Dialami Penghayat Sunda Wiwitan...

Dapatkan Smartphone dan Voucher Belanja dengan #JernihBerkomentar di artikel ini! *S&K berlaku


Dapatkan Smartphone dan Voucher Belanja dengan #JernihBerkomentar dibawah ini! *S&K berlaku
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Temui Ortu Korban Susur Sungai, Sultan HB X Sampaikan Pesan

Temui Ortu Korban Susur Sungai, Sultan HB X Sampaikan Pesan

Regional
Empat Siswa SMPN 1 Turi Sleman yang Ikut Susur Sungai Belum Ditemukan

Empat Siswa SMPN 1 Turi Sleman yang Ikut Susur Sungai Belum Ditemukan

Regional
Kesaksian Salma, Siswa SMPN 1 Turi yang Selamat Susur Sungai, Arus Deras Tiba-tiba Datang

Kesaksian Salma, Siswa SMPN 1 Turi yang Selamat Susur Sungai, Arus Deras Tiba-tiba Datang

Regional
Tak Kunjung Ada Kabar, Ibu Siswi SMPN 1 Turi: Saya Mohon Doanya

Tak Kunjung Ada Kabar, Ibu Siswi SMPN 1 Turi: Saya Mohon Doanya

Regional
Pelaku Penusukan Anak Korban Kecelakaan di Musi Rawas Serahkan Diri

Pelaku Penusukan Anak Korban Kecelakaan di Musi Rawas Serahkan Diri

Regional
Kronologi Pria di Riau Banting Sepeda Motor karena Tak Terima Ditilang Polisi

Kronologi Pria di Riau Banting Sepeda Motor karena Tak Terima Ditilang Polisi

Regional
Dilaporkan Hilang, Dokter Muda di Palembang Ini Ternyata Liburan ke Lampung

Dilaporkan Hilang, Dokter Muda di Palembang Ini Ternyata Liburan ke Lampung

Regional
Berkas Perkara Bupati Aceh Barat Duel dengan Penagih Utang Dilimpahkan ke Polda

Berkas Perkara Bupati Aceh Barat Duel dengan Penagih Utang Dilimpahkan ke Polda

Regional
Wagub Kaltim Dukung Satu Calon dalam Pilkada Samarinda 2020, Bawaslu Sebut Tak Etis

Wagub Kaltim Dukung Satu Calon dalam Pilkada Samarinda 2020, Bawaslu Sebut Tak Etis

Regional
Tinjau Proyek Tol Sigli-Banda Aceh, Jokowi: Proses Pembebasan Lahan Berjalan Baik

Tinjau Proyek Tol Sigli-Banda Aceh, Jokowi: Proses Pembebasan Lahan Berjalan Baik

Regional
Siswa SMPN 1 Turi Tewas Saat Susur Sungai, Korban Pertama Ditemukan Tersangkut Batu

Siswa SMPN 1 Turi Tewas Saat Susur Sungai, Korban Pertama Ditemukan Tersangkut Batu

Regional
Sudah Ada Peringatan Akan Turun Hujan Sebelum Siswi SMPN 1 Turi Sleman Susur Sungai

Sudah Ada Peringatan Akan Turun Hujan Sebelum Siswi SMPN 1 Turi Sleman Susur Sungai

Regional
Serahkan SK Perhutanan Sosial, Jokowi: Kalau Sudah Diberi Segera Manfaatkan

Serahkan SK Perhutanan Sosial, Jokowi: Kalau Sudah Diberi Segera Manfaatkan

Regional
Formasi CPNS untuk Dokter Spesialis Banyak yang Kosong, Ini Penyebabnya

Formasi CPNS untuk Dokter Spesialis Banyak yang Kosong, Ini Penyebabnya

Regional
Detik-Detik Tembok Penahan yang Longsor di Jalan Bandung-Tasikmalaya

Detik-Detik Tembok Penahan yang Longsor di Jalan Bandung-Tasikmalaya

Regional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X