Kompas.com - 15/10/2014, 17:21 WIB
Ilustrasi. Warga dari sejumlah desa yang akan terkena proyek pembangunan Pembangkit Listrik Tenaga Uap (PLTU) Kabupaten Batang, Jawa Tengah, berunjuk rasa di depan Kantor DPRD Jawa Tengah, Jalan Pahlawan, Kota Semarang, beberapa waktu lalu. Kompas/Raditya Mahendra YasaIlustrasi. Warga dari sejumlah desa yang akan terkena proyek pembangunan Pembangkit Listrik Tenaga Uap (PLTU) Kabupaten Batang, Jawa Tengah, berunjuk rasa di depan Kantor DPRD Jawa Tengah, Jalan Pahlawan, Kota Semarang, beberapa waktu lalu.
|
EditorCaroline Damanik

SEMARANG, KOMPAS.com - Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM) merekomendasikan pemberhentian proyek pembangunan Pembangkit Listrik Tenaga Uap (PLTU) di Kabupaten Batang, Jawa Tengah, atau memindahkan proyek yang sudah berjalan selama tiga tahun itu ke lahan yang tidak bermasalah.

Rekomendasi itu muncul karena menurut Komnas HAM juga telah terjadi banyak pelanggaran HAM terkait proyek itu. Komisioner Komnas HAM Dianto Bachriadi mengatakan pihaknya sudah dua kali mengeluarkan rekomendasi tersebut.

"Sekarang ini semakin tidak jelas, kami melihat hak-hak warga terabaikan dalam banyak hal atau kurang terpenuhi, kalaupun ada yang terpenuhi itu tidak optimal," ujarnya di Semarang, Rabu (15/10/2014).

Hal itu disampaikan seusai melakukan pertemuan dengan Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo untuk membahas kelanjutan proyek PLTU tersebut. Hadir pula dalam pertemuan jajaran Kodam IV/Diponegoro, Polda Jateng, PT PLN serta Pemerintah Kabupaten Batang.

Dianto mengatakan bahwa sejumlah pelanggaran HAM yang terjadi antara lain adanya intimidasi, munculnya kekerasan, hak informasi yang tidak terpenuhi, kenyamanan hidup dan ketenangan kehidupan sosial yang berkurang, serta terabaikannya hak-hak ekonomi warga.

Menurut dia, terdapat dua hal yang saat ini menjadi perhatian, yakni situasi yang tidak jelas apakah proyek ini dilanjut atau tidak, serta adanya intimidasi pada proses pembebasan tanah yang masih tersisa sekitar 7 hektar. Dia mengatakan bahwa ketidakpastian proyek itu membuat kehidupan masyarakat menjadi lebih tidak nyaman.

"Sudah tidak nyaman, ditambah tidak nyaman lagi karena ketidakjelasan ini, jadi lebih baik yang di lokasi itu dihentikan saja," ujarnya.

Dapatkan informasi, inspirasi dan insight di email kamu.
Daftarkan email

Pemerintah, lanjutnya, seharusnya bisa melakukan evaluasi bahwa proyek ini sudah sangat berat untuk dilanjutkan. Namun sekarang, pemerintah justru memberikan kewenangan kepada PT PLN untuk mengambil alih proses pembebasan tanah dengan skema baru berdasarkan Undang-Undang pengadaan tanah untuk kepentingan umum.

Dia mengatakan, PLTU Batang bukanlah proyek pemerintah, tetapi proyek yang diimplementasikan dengan skema public private partnership.

"Jadi pemerintah butuh, lalu ada investor swasta yang mendanai dan pemerintah biasanya menyertakan modal dalam bentuk lahan," katanya.

Halaman:


Video Pilihan

Rekomendasi untuk anda
26th

Ada hadiah voucher grab senilai total Rp 6.000.000 dan 1 unit smartphone.

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Bidik Pasar Ekspor dan Industri Halal, Kang Emil Promosikan Produk Unggulan Jabar di Dubai Expo 2021

Bidik Pasar Ekspor dan Industri Halal, Kang Emil Promosikan Produk Unggulan Jabar di Dubai Expo 2021

Regional
Gubernur Enembe Berharap Pacific Exposition 2021 Mampu Dongkrak Perekonomian di Timur Indonesia

Gubernur Enembe Berharap Pacific Exposition 2021 Mampu Dongkrak Perekonomian di Timur Indonesia

Regional
Enam Pesantren Jabar Akan Pamerkan Produknya di World Expo Dubai

Enam Pesantren Jabar Akan Pamerkan Produknya di World Expo Dubai

Regional
Lewat “Gerai Sehat Nurani”, Warga Sasak Panjang, Bogor Dapat Akses Kesehatan Terjangkau

Lewat “Gerai Sehat Nurani”, Warga Sasak Panjang, Bogor Dapat Akses Kesehatan Terjangkau

Regional
Kontingen Papua Sukses Raih Posisi 10 di Ajang STQHN XXVI

Kontingen Papua Sukses Raih Posisi 10 di Ajang STQHN XXVI

Regional
Apresiasi Film Dokumenter The Mentors, Ganjar: Film Ini Bagus

Apresiasi Film Dokumenter The Mentors, Ganjar: Film Ini Bagus

Regional
Dukung Pembangunan Infrastruktur di Jabar, PT Jasa Sarana Gandeng IIF dan MMI Jadi Mitra Strategis

Dukung Pembangunan Infrastruktur di Jabar, PT Jasa Sarana Gandeng IIF dan MMI Jadi Mitra Strategis

Regional
Jateng 4 Kali Berturut-turut Jadi Provinsi Terbaik Soal Keterbukaan Informasi, Begini Repons Ganjar

Jateng 4 Kali Berturut-turut Jadi Provinsi Terbaik Soal Keterbukaan Informasi, Begini Repons Ganjar

Regional
Dua Pesan Penting Ridwan Kamil untuk BUMD di Jabar

Dua Pesan Penting Ridwan Kamil untuk BUMD di Jabar

Regional
Teori Hati Bidan Eros Mengabdi di Baduy

Teori Hati Bidan Eros Mengabdi di Baduy

Regional
Usai PON XX, Pendapatan Sektor Konstruksi di Papua Meningkat hingga Rp 926 Miliar

Usai PON XX, Pendapatan Sektor Konstruksi di Papua Meningkat hingga Rp 926 Miliar

Regional
Salatiga dan Kabupaten Semarang Dilanda Gempa, Pemprov Jateng Siapkan Tenda Darurat

Salatiga dan Kabupaten Semarang Dilanda Gempa, Pemprov Jateng Siapkan Tenda Darurat

Regional
Kesembuhan Covid-19 di Papua Capai 96,7 Persen, Masyarakat Diminta Tak Lengah

Kesembuhan Covid-19 di Papua Capai 96,7 Persen, Masyarakat Diminta Tak Lengah

Regional
Tinjau PTM di Pangandaran, Wagub Uu Minta Sekolah Hasilkan Metode Belajar Kreatif

Tinjau PTM di Pangandaran, Wagub Uu Minta Sekolah Hasilkan Metode Belajar Kreatif

Regional
Terima Kunjungan Atlet Taekwondo Ungaran, Ganjar: Atlet Muda Harus Dipersiapkan Sejak Dini

Terima Kunjungan Atlet Taekwondo Ungaran, Ganjar: Atlet Muda Harus Dipersiapkan Sejak Dini

Regional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X
Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.