Banyak Pelanggaran, Komnas HAM Rekomendasikan Proyek PLTU Batang Dipindah

Kompas.com - 15/10/2014, 17:21 WIB
Ilustrasi. Warga dari sejumlah desa yang akan terkena proyek pembangunan Pembangkit Listrik Tenaga Uap (PLTU) Kabupaten Batang, Jawa Tengah, berunjuk rasa di depan Kantor DPRD Jawa Tengah, Jalan Pahlawan, Kota Semarang, beberapa waktu lalu. Kompas/Raditya Mahendra YasaIlustrasi. Warga dari sejumlah desa yang akan terkena proyek pembangunan Pembangkit Listrik Tenaga Uap (PLTU) Kabupaten Batang, Jawa Tengah, berunjuk rasa di depan Kantor DPRD Jawa Tengah, Jalan Pahlawan, Kota Semarang, beberapa waktu lalu.
|
EditorCaroline Damanik

SEMARANG, KOMPAS.com - Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM) merekomendasikan pemberhentian proyek pembangunan Pembangkit Listrik Tenaga Uap (PLTU) di Kabupaten Batang, Jawa Tengah, atau memindahkan proyek yang sudah berjalan selama tiga tahun itu ke lahan yang tidak bermasalah.

Rekomendasi itu muncul karena menurut Komnas HAM juga telah terjadi banyak pelanggaran HAM terkait proyek itu. Komisioner Komnas HAM Dianto Bachriadi mengatakan pihaknya sudah dua kali mengeluarkan rekomendasi tersebut.

"Sekarang ini semakin tidak jelas, kami melihat hak-hak warga terabaikan dalam banyak hal atau kurang terpenuhi, kalaupun ada yang terpenuhi itu tidak optimal," ujarnya di Semarang, Rabu (15/10/2014).

Hal itu disampaikan seusai melakukan pertemuan dengan Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo untuk membahas kelanjutan proyek PLTU tersebut. Hadir pula dalam pertemuan jajaran Kodam IV/Diponegoro, Polda Jateng, PT PLN serta Pemerintah Kabupaten Batang.

Dianto mengatakan bahwa sejumlah pelanggaran HAM yang terjadi antara lain adanya intimidasi, munculnya kekerasan, hak informasi yang tidak terpenuhi, kenyamanan hidup dan ketenangan kehidupan sosial yang berkurang, serta terabaikannya hak-hak ekonomi warga.

Menurut dia, terdapat dua hal yang saat ini menjadi perhatian, yakni situasi yang tidak jelas apakah proyek ini dilanjut atau tidak, serta adanya intimidasi pada proses pembebasan tanah yang masih tersisa sekitar 7 hektar. Dia mengatakan bahwa ketidakpastian proyek itu membuat kehidupan masyarakat menjadi lebih tidak nyaman.

"Sudah tidak nyaman, ditambah tidak nyaman lagi karena ketidakjelasan ini, jadi lebih baik yang di lokasi itu dihentikan saja," ujarnya.

Pemerintah, lanjutnya, seharusnya bisa melakukan evaluasi bahwa proyek ini sudah sangat berat untuk dilanjutkan. Namun sekarang, pemerintah justru memberikan kewenangan kepada PT PLN untuk mengambil alih proses pembebasan tanah dengan skema baru berdasarkan Undang-Undang pengadaan tanah untuk kepentingan umum.

Dia mengatakan, PLTU Batang bukanlah proyek pemerintah, tetapi proyek yang diimplementasikan dengan skema public private partnership.

"Jadi pemerintah butuh, lalu ada investor swasta yang mendanai dan pemerintah biasanya menyertakan modal dalam bentuk lahan," katanya.

Halaman:


Dapatkan Voucher Belanja jutaan rupiah, dengan #JernihBerkomentar di bawah ini! *S&K berlaku
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Saksi Sidang Cerai Dipukul Saat Tunggu Persidangan, Pelakunya Mengaku Sakit Hati

Saksi Sidang Cerai Dipukul Saat Tunggu Persidangan, Pelakunya Mengaku Sakit Hati

Regional
Kepsek Meninggal karena Covid-19, 2 Anak dan Seorang Menantunya Tertular

Kepsek Meninggal karena Covid-19, 2 Anak dan Seorang Menantunya Tertular

Regional
Berdalih Temani Tidur, Pria di Semarang Justru Cabuli Anak Tiri

Berdalih Temani Tidur, Pria di Semarang Justru Cabuli Anak Tiri

Regional
Tengah Memancing, Pria Ini Hilang Tergulung Ombak di Hadapan Anak Istri

Tengah Memancing, Pria Ini Hilang Tergulung Ombak di Hadapan Anak Istri

Regional
Tamatan SMA Tipu Profesor PTN di Jambi dari Dalam Lapas, Korban Rugi Rp 183 Juta

Tamatan SMA Tipu Profesor PTN di Jambi dari Dalam Lapas, Korban Rugi Rp 183 Juta

Regional
Setelah 7 Hari, Pencarian WN Amerika yang Hilang di Teluk Ambon Dihentikan

Setelah 7 Hari, Pencarian WN Amerika yang Hilang di Teluk Ambon Dihentikan

Regional
Orangtuanya Positif Covid-19, Pasangan di Gunungkidul Harus Tunda Pernikahan

Orangtuanya Positif Covid-19, Pasangan di Gunungkidul Harus Tunda Pernikahan

Regional
2 Kepala Dinas Meninggal karena Covid-19, Seluruh Kantor SKPD di Kabupaten Banjar Disterilkan

2 Kepala Dinas Meninggal karena Covid-19, Seluruh Kantor SKPD di Kabupaten Banjar Disterilkan

Regional
7 Orang Tewas akibat Truk Tabrak 4 Sepeda Motor, Begini Kronologinya...

7 Orang Tewas akibat Truk Tabrak 4 Sepeda Motor, Begini Kronologinya...

Regional
Dampak Covid-19, PAD Kota Ambon Terjun Bebas

Dampak Covid-19, PAD Kota Ambon Terjun Bebas

Regional
Pesan Sultan HB X Jelang Peringatan Kemerdekaan: Jangan Ada yang Merasa Mayoritas

Pesan Sultan HB X Jelang Peringatan Kemerdekaan: Jangan Ada yang Merasa Mayoritas

Regional
Sempat Terlihat Menyapu di Pagi Hari, Dewi Ditemukan Tewas di Ruang Tamu Beberapa Jam Kemudian

Sempat Terlihat Menyapu di Pagi Hari, Dewi Ditemukan Tewas di Ruang Tamu Beberapa Jam Kemudian

Regional
Tingkatkan Kemampuan Petugas Indra, Dompet Dhuafa Gelar Workshop Pemeriksaan Mata Dasar

Tingkatkan Kemampuan Petugas Indra, Dompet Dhuafa Gelar Workshop Pemeriksaan Mata Dasar

Regional
Tiru Jawa Barat, Ambon Akan Terapkan PSBB Lokal di Setiap Desa

Tiru Jawa Barat, Ambon Akan Terapkan PSBB Lokal di Setiap Desa

Regional
Mahasiswa Kedokteran Asal Tegal Terkonfirmasi Positif Covid-19

Mahasiswa Kedokteran Asal Tegal Terkonfirmasi Positif Covid-19

Regional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X