Kompas.com - 25/09/2014, 16:17 WIB
Barang bukti uang tunai senilai Rp 1,5 miliar yang disita KPK dari kediaman Bupati Bogor Rachmat Yasin pada Rabu (7/5/2014). KOMPAS.COM/ICHA RASTIKABarang bukti uang tunai senilai Rp 1,5 miliar yang disita KPK dari kediaman Bupati Bogor Rachmat Yasin pada Rabu (7/5/2014).
|
EditorFarid Assifa
BANDUNG, KOMPAS.com - Mantan Bupati Bogor Rachmat Yasin menjalani sidang perdananya di Pengadilan Negeri Bandung, Jalan RE Martadinata, Bandung, Jawa Barat, Kamis (25/9/2014) hari ini. Rachmat Yasin sebagai terdakwa kasus dugaan suap tukar lahan kawasan hutan untuk PT Bukit Jonggol Asri, Bogor senilai Rp 4,5 miliar.

Sidang dipimpin oleh Majelis Hakim Nurhakim dengan agenda pembacaan dakwaan oleh Jaksa Penuntut Umum (JPU) dari Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Rachmat Yasin duduk di kursi terdakwa dengan memakai kemeja warna hijau. Rachmat Yasin didakwa telah menerima uang suap sebesar Rp 4,5 miliar dari total yang dijanjikan sebelumnya, yakni Rp 5 miliar.

"Uang itu (Rp 4,5 miliar) diberikan untuk menggerakkan terdakwa agar memproses dan menerbitkan surat rekomendasi tukar menukar kawasan hutan atas nama PT BJA seluas 2.754 hektar yang berada di wilayah Kabupaten Bogor, Jawa Barat," kata jaksa penuntut umum yang sedang membacakan dakwaan.

Pada tanggal 10 Desember 2012, terdakwa menerima permohonan rekomendasi tukar menukar kawasan hutan seluas 2.754 hektar di Kecamatan Jonggol, Kecamatan Sukamakmur dan Kecamatan Citeureup, Kabupaten Bogor, sebagaimana surat No. 328/BOD-BJA/XII/2012 tertanggal 10 Desember 2012 yang diajukan PT BJA. Tanah itu rencananya akan dijadikan sebagai Kota Satelit Jonggol City (KSJC).

Atas permohonan tersebut, terdakwa mendisposisikan kepada Kepala Dinas Pertanian dan Kehutanan Kabupaten Bogor, M Zairin. Kemudian M Zairin mendisposisikan kembali surat permohonan itu kepada Kepala Seksi Pelayanan Usaha, Judi Rachmat Sulaeli.

Untuk melengkapi syarat administrasi permohonan PT BJA, Judi berkoordinasi dengan FX Yohan YAP dan Heru Tandaputra yang ditugaskan oleh Kwee Cahyadi Kumala. Pada 18 April 2013, M Zairin serta beberapa staf mengikuti paparan di ruang rapat Distanhut dari tim teknis PT BJA yang didampingi oleh FX Yohan YAP dan Heru Tandaputra dan menghasilkan kesimpulan perlu dilakukan peninjauan lapangan.

Pada 14 Agustus 2013, M Zairin membuat pertimbangan teknis yang dijadikan dasar oleh terdakwa untuk menerbitkan surat No 522/277 - Distanhut tanggal 20 Agustus 2013 perihal rekomendasi tukar menukar kawasan hutan atas nama PT BJA yang ditujukan kepada Menteri Kehutanan, yang pada pokoknya terdakwa memberikan rekomendasi kepada PT. BJA.

Dapatkan informasi, inspirasi dan insight di email kamu.
Daftarkan email

Setelah diterbitkan, dilakukan beberapa kali pertemuan yang tujuan utamanya PT BJA akan memberikan hadiah sebagai tanda terima kasih kepada terdakwa (Rachmat Yasin) karena telah menerbitkan surat rekomendasi itu.

Pada 3 Februari 2014 setelah menerima uang dari Robin Zulkarnaen, FX Yohan YAP dan Heru Tandaputra menemui terdakwa di rumah dinas bupati dan selanjutnya menyerahkan uang Rp 1 miliar dengan kondisi terbungkus dalam 1 kardus warna coklat. Saat itu, FX Yohan mengatakan kepada terdakwa bahwa uang tersebut titipan dari Kwee Cahyadi Kumala.

Pada Maret 2014, FX Yohan diberitahu oleh Robin Zulkarnaen bahwa terdakwa membutuhkan uang sejumlah Rp 2 miliar. Atas permintaan Bupati itu, Heru mendatangi rumah Bupati dan menyerahkan uang senilai Rp 2 miliar melalui Tenny Ramdhani sebagai sekretaris pribadi Bupati.

Pada 7 Mei 2014, Zairin dan FX Yohan melakukan pertemuan di Taman Budaya di Jalan Siliwangi Sentul City, Kabupaten Bogor. Dengan mengendarai mobil dinas Toyota Kijang Innova warna abu-abu metalik bernomor polisi F 1573 F, M Zairin dan FX Yohan YAP menuju kantor Gedung Marketing Office PT BJA untuk mengambil uang sisa komitmen dari Kwee Cahyadi Kumala untuk diserahkan kepada terdakwa Rachmat Yasin.

Dalam pembacaan dakawaan, terdakwa dikenakan Pasal 12 huruf a Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dengan Undang-undang No 20 tahun 2001 tentang perubahan atas Undang-undang No 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi junto pasal 55 ayat (1) ke-1 dan Pasal 64 ayat (1) KUHPidana dengan hukuman selama 20 tahun penjara dan denda Rp 1 miliar.

Majelis Hakim, Nurhakim sempat menawarkan kepada terdakwa untuk mengajukan eksepsi. Namun, terdakwa memilih tidak mengajukan keberatan.

"Saya enggak mengajukan keberatan, karena saya sudah memahami isi dakwaan, jadi saya tidak perlu mengajukan keberatan," kata terdakwa Rachmat.Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari Kompas.com. Mari bergabung di Grup Telegram "Kompas.com News Update", caranya klik link https://t.me/kompascomupdate, kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.



Video Pilihan

26th

Ada hadiah voucher grab senilai total Rp 6.000.000 dan 1 unit smartphone.

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Pemkab Tanah Bambu Minta Perusahaan Tambang Berpartisipasi dalam Pembangunan Daerah

Pemkab Tanah Bambu Minta Perusahaan Tambang Berpartisipasi dalam Pembangunan Daerah

Regional
Kejar Target Vaksinasi Dosis Kedua, Pemkab Lakukan Home Visit di 25 Kecamatan

Kejar Target Vaksinasi Dosis Kedua, Pemkab Lakukan Home Visit di 25 Kecamatan

Regional
Gelar Sosialisasi Sinergi APIP dan APH, Pemkab Luwu Utara Berkomitmen Ciptakan Pemerintahan Bersih

Gelar Sosialisasi Sinergi APIP dan APH, Pemkab Luwu Utara Berkomitmen Ciptakan Pemerintahan Bersih

Regional
Antisipasi Kelangkaan Pupuk Bersubsidi, Bupati Jekek Berharap Petani Kembangkan Modifikasi dan Inovasi

Antisipasi Kelangkaan Pupuk Bersubsidi, Bupati Jekek Berharap Petani Kembangkan Modifikasi dan Inovasi

Regional
Sebanyak 300 Pesepeda Gunung Ramaikan Event Wonderful Rongkong

Sebanyak 300 Pesepeda Gunung Ramaikan Event Wonderful Rongkong

Regional
Banjir Bandang Terjang Garut, JQR Dirikan Dapur Umum untuk Pengungsi dan Relawan

Banjir Bandang Terjang Garut, JQR Dirikan Dapur Umum untuk Pengungsi dan Relawan

Regional
Peringati HMPI dan BMPN, Perguruan Islam Al Syukro Dompet Dhuafa Tanam 1.000 Bibit Pohon

Peringati HMPI dan BMPN, Perguruan Islam Al Syukro Dompet Dhuafa Tanam 1.000 Bibit Pohon

Regional
Lika-liku Perjalanan Warga Desa Wanagiri di Bali untuk Mencari Air Bersih

Lika-liku Perjalanan Warga Desa Wanagiri di Bali untuk Mencari Air Bersih

Regional
ASN Dilarang Ambil Cuti Saat Libur Nataru, Kang Emil: Taat Saja

ASN Dilarang Ambil Cuti Saat Libur Nataru, Kang Emil: Taat Saja

Regional
Terobosan Walkot Bobby Dorong UMKM Naik Kelas di Medan

Terobosan Walkot Bobby Dorong UMKM Naik Kelas di Medan

Regional
Bantu Sumut Vaksinasi Pelajar SMA, Pemkot Medan Siapkan Logistik Vaksin

Bantu Sumut Vaksinasi Pelajar SMA, Pemkot Medan Siapkan Logistik Vaksin

Regional
Pemkot Jabar Sambut Baik Vaksinasi Covid-19 Massal yang Diselenggarakan PT MUJ

Pemkot Jabar Sambut Baik Vaksinasi Covid-19 Massal yang Diselenggarakan PT MUJ

Regional
Bobby Berhasil Percepat Pemulihan Ekonomi Medan, Akademisi USU Berikan Pujian

Bobby Berhasil Percepat Pemulihan Ekonomi Medan, Akademisi USU Berikan Pujian

Regional
Komisi III DPRD Kalsel Setuju Kewenangan Pajak Pertambangan Dikendalikan Pemda

Komisi III DPRD Kalsel Setuju Kewenangan Pajak Pertambangan Dikendalikan Pemda

Regional
Lewat 'Wonderful Rongkong', Luwu Utara Perkenalkan Potensi Pariwisata kepada Investor

Lewat "Wonderful Rongkong", Luwu Utara Perkenalkan Potensi Pariwisata kepada Investor

Regional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X
Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.