Hubungan Seksual Gay dan Lesbian di Aceh Terancam Hukuman Cambuk 100 Kali

Kompas.com - 24/09/2014, 22:22 WIB
Seorang terpidana maisir atau judi (kiri) mengamuk saat dicambuk di halaman Masjid Besar Pahlawan, Peuniti, Banda Aceh, Jumat (19/9/2014). SERAMBI INDONESIA / M ANSHARSeorang terpidana maisir atau judi (kiri) mengamuk saat dicambuk di halaman Masjid Besar Pahlawan, Peuniti, Banda Aceh, Jumat (19/9/2014).
EditorTri Wahono


BANDA ACEH, KOMPAS.com
 — Salah satu rancangan aturan baru dalam hukum syariah di Provinsi Aceh melarang hubungan seksual sesama jenis. Ancaman hukuman untuk pelaku hubungan seksual yang biasa dilakukan kalangan gay dan lesbian adalah hukuman cambuk dengan rotan 100 kali.

Dalam rancangan peraturan yang diterima kantor berita AFP itu, antara lain, berisi larangan hubungan seks anal antara pria dan menggosok-gosokkan anggota tubuh antar-perempuan untuk stimulasi. Pengaturan hukuman atas pelanggaran tersebut juga untuk pertama kalinya akan diberlakukan hukuman untuk warga non-Muslim.

Aceh telah menjalankan hukum syariah secara bertahap sejak 2001. Rancangan aturan baru tersebut menambah aturan syariah sebelumnya yang melarang konsumsi alkohol, judi, pertemanan antara laki-laki dan perempuan yang belum menikah, serta memperlihatkan luapan kasih sayang secara fisik di luar pernikahan, seperti sentuhan dan ciuman.

Hukum cambuk di Aceh sering kali dilakukan dengan tongkat rotan panjang dan ditujukan untuk mempermalukan, bukan menyebabkan kesakitan. Aturan itu mengizinkan pembayaran denda berbentuk emas atau hukuman penjara sebagai pengganti hukuman cambuk.

Delapan pria pada Jumat dicambuk karena berjudi di Banda Aceh, ditonton oleh sekitar 1.000 orang. Beberapa di antara warga yang berkerumun merekam adegan tersebut dengan video dan bersorak-sorai.

Rancangan peraturan kali ini merupakan versi yang diperhalus dari aturan sebelumnya, yang memicu kemarahan masyarakat internasional ketika disahkan oleh parlemen Aceh pada 2009 karena mencakup hukuman rajam sampai mati sebagai hukuman atas perzinahan. Aturan tersebut kemudian dibatalkan oleh gubernur.

Ramli Sulaiman dari Partai Aceh, yang mengepalai komisi pembuat rancangan peraturan tersebut, mengatakan, mayoritas anggota parlemen tampak mendukung rancangan aturan tersebut yang kemungkinan disahkan paling cepat Senin.

"Kami telah mempelajari pemberlakuan syariah di negara-negara, seperti Arab Saudi, Brunei Darussalam, dan Jordania, untuk membuat rancangan ini dan kami senang dengan hasilnya," ujar dia.

Namun, Direktur Jenderal Otonomi Daerah di Kementerian Dalam Negeri Djohermansyah Djohan mengatakan, sebelumnya bahwa pihaknya dapat membatalkan aturan tersebut jika melanggar hak asasi manusia.

Amnesty International telah mengekspresikan kekhawatiran atas aturan tersebut dan menyerukan pengakhiran hukuman cambuk di Aceh. Hal tersebut dinilai melanggar aturan internasional mengenai penyiksaan dan juga melanggar konstitusi Indonesia.



Dapatkan Voucher Belanja jutaan rupiah, dengan #JernihBerkomentar di bawah ini! *S&K berlaku
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Kota Madiun Lombakan Kedisiplinan Protokol Kesehatan Covid-19, Juara Satu Dapat Satu Ton Beras

Kota Madiun Lombakan Kedisiplinan Protokol Kesehatan Covid-19, Juara Satu Dapat Satu Ton Beras

Regional
Pasar Cihapit Jadi Tongkrongan Anak Muda Gaul di Bandung, Dulunya Kamp Tawanan Jepang

Pasar Cihapit Jadi Tongkrongan Anak Muda Gaul di Bandung, Dulunya Kamp Tawanan Jepang

Regional
Berebut Tanah Yayasan, Ibu dan Anak di Purbalingga Saling Lapor ke Polisi

Berebut Tanah Yayasan, Ibu dan Anak di Purbalingga Saling Lapor ke Polisi

Regional
Bertambah 28, Total 2.822 Kasus Positif Covid-19 di Sulut

Bertambah 28, Total 2.822 Kasus Positif Covid-19 di Sulut

Regional
Didatangai Ketua DPRD, Siswi di Magetan yang Tinggal di Bekas Kandang Ayam Menangis Ingin Tetap Sekolah

Didatangai Ketua DPRD, Siswi di Magetan yang Tinggal di Bekas Kandang Ayam Menangis Ingin Tetap Sekolah

Regional
Ketua Komisi X: Para Siswa Sudah Rindu Suasana Sekolah

Ketua Komisi X: Para Siswa Sudah Rindu Suasana Sekolah

Regional
Polisi Sebut Warga yang Gagalkan Penangkapan Buronan Narkoba oleh BNNK Diduga Masih Ada Hubungan Keluarga

Polisi Sebut Warga yang Gagalkan Penangkapan Buronan Narkoba oleh BNNK Diduga Masih Ada Hubungan Keluarga

Regional
49 Tenaga Medis RSUD Wonogiri Sembuh, 30 Orang Menunggu Hasil Swab

49 Tenaga Medis RSUD Wonogiri Sembuh, 30 Orang Menunggu Hasil Swab

Regional
Kontroversi Jerinx SID di Media Sosial hingga Berujung Laporan Polisi

Kontroversi Jerinx SID di Media Sosial hingga Berujung Laporan Polisi

Regional
3 Hari Pelarian Warga Jombang Positif Covid-19 di Pontianak, Menggelandang ke Hutan karena Ditolak Teman

3 Hari Pelarian Warga Jombang Positif Covid-19 di Pontianak, Menggelandang ke Hutan karena Ditolak Teman

Regional
Polisi Amankan 2 Orang yang Gagalkan Penangkapan Buronan Narkoba oleh BNNK, Petugas Dipukuli dan Mobil Digulingkan

Polisi Amankan 2 Orang yang Gagalkan Penangkapan Buronan Narkoba oleh BNNK, Petugas Dipukuli dan Mobil Digulingkan

Regional
Jalan Kaki Mengelilingi Batas Desa, Tradisi Unik Masyarakat Indramayu

Jalan Kaki Mengelilingi Batas Desa, Tradisi Unik Masyarakat Indramayu

Regional
927 Orang Langgar Protokol Kesehatan di Fasilitas Publik Pemprov Jabar

927 Orang Langgar Protokol Kesehatan di Fasilitas Publik Pemprov Jabar

Regional
Wakil Ketua Komisi IV: Pemerintah Sebaiknya Ikuti Rekomendasi PBNU Hentikan Ekspor Benih Lobster

Wakil Ketua Komisi IV: Pemerintah Sebaiknya Ikuti Rekomendasi PBNU Hentikan Ekspor Benih Lobster

Regional
Satu Keluarga Guru SMPN 11 di Kota Madiun Positif Corona

Satu Keluarga Guru SMPN 11 di Kota Madiun Positif Corona

Regional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X