Kompas.com - 24/09/2014, 11:19 WIB
|
EditorGlori K. Wadrianto
MALANG, KOMPAS.com — Puluhan mahasiswa yang tergabung dalam Front Mahasiswa Nasional (FMN) dan Gerakan Mahasiswa Nasional Indonesia (GMNI) Malang, Jawa Timur, melakukan aksi untuk memperingati 54 tahun Hari Tani Nasional.

Mereka meminta pemerintahan baru Joko Widodo-Jusuf Kalla melaksanakan reforma agraria demi kesejahteraan petani. Aksi mahasiswa itu digelar di depan Gedung DPRD Kota Malang, Rabu (24/9/2014).

Reforma agraria atau secara legal formal disebut juga dengan Pembaruan Agraria adalah proses restrukturisasi (penataan ulang susunan) kepemilikan, penguasaan, dan penggunaan sumber sumber agraria (khususnya tanah).

"Rezim SBY-Boediono telah mengkhianati mandat reforma agraria sejati dan menyuburkan konflik agraria. Karena itu, kita meminta pemerintahan baru Jokowi-JK bisa melaksanakan reforma agraria sejati," kata Robianto, koordinator aksi, di sela-sela aksi.

Dalam reforma agraria itu, kata Robianto, pemerintah harus membagikan tanah garapan yang layak dan sesuai untuk tiap rumah tangga buruh tani sampai tiga hektar. "Perluas tanah rumah tangga petani gurem sampai ukuran layak sebesar tiga hektar. Sediakan alat produksi tani yang murah," kata dia.

Sediakan pupuk, bibit, dan obat-obatan berkualitas serta ramah lingkungan. "Hapus tengkulak, lintah darat, penimbun, spekulan harga, dan mafia pertanahan. Berikan kredit ringan untuk petani," kata dia.

Selain itu, kata Robianto, pemerintah yang baru nantinya harus mencabut peraturan, perjanjian, dan program neoliberal. "UU Migas, UU tentang PMA, UU Pengadaan Tanah, UU Minerba, UU tentang Kehutanan, serta proyek MIFEE dan RUU MP3EI," ujar dia.

Pemerintahan baru diharapkan juga bisa menyelesaikan semua konflik agraria dengan penghapusan liberalisasi agraria dan perampasan tanah. Tolak pasar bebas khusus pertanian. "Pemerintah harus lindungi produk pertanian lokal. Stop impor komoditas yang sudah ada di dalam negeri," kata dia.

Selain itu, mahasiswa juga menolak kenaikan harga BBM, TDL, dan semua harga kebutuhan pokok. "Terakhir tuntutan kita, cabut semua peraturan anti-demokrasi. Salah satunya kita juga menolak RUU Pilkada yang jelas membunuh demokrasi," ujar Robianto.

RUU Pengadaan Tanah yang bisa mempercepat pembangunan sejumlah proyek dalam Masterplan Percepatan dan Perluasan Pembangunan Ekonomi Indonesia (MP3EI) tidak berpihak kepada petani, tetapi hanya menguntungkan pengusaha.

"Sejak SBY malah banyak kasus petani. Banyak petani yang dipenjara. Alat negara malah tidak membela petani. Presiden SBY bukan menjalankan reforma agraria, melainkan menindas petani. Semoga pemerintah yang baru, reforma agraria segera dijalankan dan melibatkan petani," kata dia.

Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari Kompas.com. Mari bergabung di Grup Telegram "Kompas.com News Update", caranya klik link https://t.me/kompascomupdate, kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.



Video Pilihan

Rekomendasi untuk anda
26th

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar dan menangkan e-voucher untuk 90 pemenang!

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Komitmen Tingkatkan Kesejahteraan Guru di Blora, Bupati Arief Sigap Lakukan Pendataan

Komitmen Tingkatkan Kesejahteraan Guru di Blora, Bupati Arief Sigap Lakukan Pendataan

Regional
Bupati Arief dan Kiai Marzuqi Ajak Masyarakat Blora Jaga Kerukunan Bangsa

Bupati Arief dan Kiai Marzuqi Ajak Masyarakat Blora Jaga Kerukunan Bangsa

Regional
Peringati HUT Ke-65 Riau, Gubernur Syamsuar Paparkan Keberhasilan Proker Pemprov Riau

Peringati HUT Ke-65 Riau, Gubernur Syamsuar Paparkan Keberhasilan Proker Pemprov Riau

Regional
Polemik Desain Rel Kereta Api Trans Sulawesi, Inkalindo Sulsel: Rel Elevated Lebih Ramah Lingkungan

Polemik Desain Rel Kereta Api Trans Sulawesi, Inkalindo Sulsel: Rel Elevated Lebih Ramah Lingkungan

Regional
Merajut Keseimbangan di Taman Nasional Komodo

Merajut Keseimbangan di Taman Nasional Komodo

Regional
70 Penghargaan dalam 4 Tahun, Bukti Kekompakan Bupati dan Wabup Banyuasin

70 Penghargaan dalam 4 Tahun, Bukti Kekompakan Bupati dan Wabup Banyuasin

Regional
Ekonomi Jateng Capai 5,66 Persen pada Kuartal II-2022, Ganjar: Ini Kerja Kolektif

Ekonomi Jateng Capai 5,66 Persen pada Kuartal II-2022, Ganjar: Ini Kerja Kolektif

Regional
Tak Punya Wisata Alam, Kabupaten OKI Percaya Diri Unggulkan Wisata Budaya

Tak Punya Wisata Alam, Kabupaten OKI Percaya Diri Unggulkan Wisata Budaya

Regional
Walkot Ridho Sebut “Fokus” Jadi Kunci Keberhasilan Program Kerja Pemkot Prabumulih

Walkot Ridho Sebut “Fokus” Jadi Kunci Keberhasilan Program Kerja Pemkot Prabumulih

Regional
Kinerja Ekonomi Jatim Triwulan II 2022 Tumbuh di Atas Rata-rata Nasional

Kinerja Ekonomi Jatim Triwulan II 2022 Tumbuh di Atas Rata-rata Nasional

Regional
Semarakkan HUT Ke-77 Kemerdekaan RI, Gubernur Syamsuar Bagikan Bendera Merah Putih di Riau

Semarakkan HUT Ke-77 Kemerdekaan RI, Gubernur Syamsuar Bagikan Bendera Merah Putih di Riau

Regional
Rayakan HUT Ke-828, Kabupaten Trenggalek Gelar Festival Kesenian Jaranan 2022

Rayakan HUT Ke-828, Kabupaten Trenggalek Gelar Festival Kesenian Jaranan 2022

Regional
Wujudkan Sumsel Maju untuk Semua, Pemprov Sumsel Fokus Pada 6 Prioritas Daerah

Wujudkan Sumsel Maju untuk Semua, Pemprov Sumsel Fokus Pada 6 Prioritas Daerah

Regional
Stunting di Musi Banyuasin Terus Menurun, Bupati Apriyadi Paparkan Strateginya

Stunting di Musi Banyuasin Terus Menurun, Bupati Apriyadi Paparkan Strateginya

Regional
Dukung Penurunan Stunting, Walkot Mahdi Gelar Acara “Rembuk Stunting Kota Metro 2022”

Dukung Penurunan Stunting, Walkot Mahdi Gelar Acara “Rembuk Stunting Kota Metro 2022”

Regional
komentar di artikel lainnya
Close Ads
Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.