Kompas.com - 19/09/2014, 00:53 WIB
|
EditorFidel Ali Permana


BANDUNG, KOMPAS.com
- Komisioner Komisi Kepolisian Nasional M Nasser menyarankan agar Kompolnas dibubarkan saja karena seperti tidak memiliki manfaat apa-apa bagi Polri.

"Kalau tetap begini, Kompolnas itu sebaiknya dibubarkan saja. Kompolnas tidak perlu lagi dipertahankan kalau dibiarkan seperti sekarang ini. Ini tentu usul penyampaian kepada pemerintahan yang baru atau presiden terpilih Jokowi-JK," kata Nasser di Bandung, Jawa Barat, Kamis, (18/9/2014).

Meski minta agar Kompolnas dibubarkan, Nasser berpendapat Kompolnas bisa tetap bertahan, jika diperkuat. "Ada dua pilihan, apakah mau dibubarkan saja, ataukah diperkuat," katanya.

Menurutnya, ada beberapa point untuk memperkuat Kompolnas. Pertama, kata Nasser, letakan Kompolnas pada struktur perundang-undangan yang benar dengan cara membuat Undang-undang Kompolnas yang sesuai perintah TAP MPR No. 7 tahun 2.000.

"Disitu ada jelas perintah undang-undang. Artinya, posisi Kompolnas tidak seperti sekarang ini yang seolah-olah hanya sebagai tempelan saja. Daripada kita berharap-harap, sebaiknya carikan mekanisme lain untuk pengawasan Polri," katanya.

Nasser mengatakan, pengawasan eksternal seperti apa yang dilakukan, hanya untuk melegitimasi bahwa Polri itu ada pengawasanya. Memang, lanjut dia, di negara-negara modern, seluruh penegak hukum itu ada pengawasnya.

"Misalnya, hakim diawasi oleh Komisi Yudisial, hakim jumlahnya 8.400 orang diawasi oleh anggota Komisi Yudisial yang berjumlah 7 orang. Jaksa yang jumlahnya 22.600 orang diawasi oleh 9 orang Komisi Kejaksaan. Tetapi, polisi yang jumlahnya 440.000 orang ini hanya diawasi oleh 6 orang, sehingga, menurut saya dari sisi jumlah pun sudah tidak memadai, belum lagi, sisi-sisi yang lain yang sebetulnya jauh, lebih membuktikan, bahwa tidak ada gunanya lagi Kompolnas itu," ujarnya.

Diberitakan sebelumnya, Nasser mengeluhkan institusinya seperti tak bermanfaat bagi Polri. Setiap saran, kritik dan masukan dari Kompolnas sama sekali tak dilaksanakan oleh Polri.

"Saya melihat bahwa kehadiran Kompolnas itu sama sekali tidak ada manfaatnya. Saya tidak melihat bahwa apa yang dihasilkan atau apa yang disampaikan Kompolnas kepada Polri dan atau output dari Kompolnas itu sendiri dapat menjadi masukan untuk mengubah kultur Polri dan mengubah kinerja Polri menjadi lebih baik," kata Nasser.

Menurut Nasser, Kompolnas mempunyai kewenangan untuk mengawasi apapun menyangkut tugas dan kinerja Polri. Namun, Kompolnas seolah tidak dianggap dan tidak didengar oleh Polri. Bahkan, apa yang disampaikan Kompolnas kepada Polri, hampir selalu tidak didengar dan bahkan diabaikan.

"Kita sudah melakukan tugas kita dengan sebaik-baiknya dan dengan semaksimal mungkin. Tapi, kenapa apa yang disampaikan Kompolnas hampir semuanya tidak diterima oleh Polri? Walaupun secara tertulis, secara administrasi formal, dia (Polri) bilang telah terima, tapi, pada kenyataannya, itu tidak dilaksanakan, tidak sama sekali," keluh Nasser.

Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari Kompas.com. Mari bergabung di Grup Telegram "Kompas.com News Update", caranya klik link https://t.me/kompascomupdate, kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.



Video Pilihan

Rekomendasi untuk anda
26th

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar dan menangkan e-voucher untuk 90 pemenang!

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Di Italia, Ridwan Kamil Singgung Pemanasan Global hingga Kondisi Pascapandemi

Di Italia, Ridwan Kamil Singgung Pemanasan Global hingga Kondisi Pascapandemi

Regional
Bedegong Mountain Bike Digelar, Wagub Uu Sampaikan Dukungannya

Bedegong Mountain Bike Digelar, Wagub Uu Sampaikan Dukungannya

Regional
Semakin Terpesona dengan Energi Bersih Danau Toba

Semakin Terpesona dengan Energi Bersih Danau Toba

Regional
Plh Gubernur Jabar Segera Lantik Penjabat Bupati Bekasi

Plh Gubernur Jabar Segera Lantik Penjabat Bupati Bekasi

Regional
Lantik 21 PPIH Embarkasi Jakarta–Bekasi 2022, Wagub Jabar Berharap Petugas Berikan Pelayanan Prima

Lantik 21 PPIH Embarkasi Jakarta–Bekasi 2022, Wagub Jabar Berharap Petugas Berikan Pelayanan Prima

Regional
Menguak Keluh Kesah Warga Mentawir Kaltim akibat Air Sungai Tercemar Bekas Galian Tambang

Menguak Keluh Kesah Warga Mentawir Kaltim akibat Air Sungai Tercemar Bekas Galian Tambang

Regional
Wagub Jabar: Harkitnas Jadi Momentum Bangkitkan Semangat Usai Terpukul Pandemi

Wagub Jabar: Harkitnas Jadi Momentum Bangkitkan Semangat Usai Terpukul Pandemi

Regional
Gawai Adat Dayak: Melihat Manusia sebagai Makhluk Berdimensi Vertikal dan Horizontal

Gawai Adat Dayak: Melihat Manusia sebagai Makhluk Berdimensi Vertikal dan Horizontal

Regional
Serahkan Bantuan ke Korban Banjir di Desa Paledah, Wagub UU: Perlu Kolaborasi untuk Tanggulangi Banjir

Serahkan Bantuan ke Korban Banjir di Desa Paledah, Wagub UU: Perlu Kolaborasi untuk Tanggulangi Banjir

Regional
Tanahnya Diganti Rugi Miliaran Rupiah oleh Pemerintah, Warga Wadas Mendadak Jadi Miliarder

Tanahnya Diganti Rugi Miliaran Rupiah oleh Pemerintah, Warga Wadas Mendadak Jadi Miliarder

Regional
Peringati HUT Ke-281 Wonogiri, Bupati Jekek Ajak Masyarakat Bangkit dengan Harapan Baru

Peringati HUT Ke-281 Wonogiri, Bupati Jekek Ajak Masyarakat Bangkit dengan Harapan Baru

Regional
Kasus PMK Hewan Ternak di Wonogiri Masih Nol, Ini Penjelasan Bupati Jekek

Kasus PMK Hewan Ternak di Wonogiri Masih Nol, Ini Penjelasan Bupati Jekek

Regional
Jatim Raih 2 Penghargaan SPM Kemendagri, Gubernur Khofifah Sampaikan Hal Ini

Jatim Raih 2 Penghargaan SPM Kemendagri, Gubernur Khofifah Sampaikan Hal Ini

Regional
BUMDes di Klaten Diminta PT KAI Bayar Rp 30 Juta Per Tahun, Gus Halim Minta Keringanan

BUMDes di Klaten Diminta PT KAI Bayar Rp 30 Juta Per Tahun, Gus Halim Minta Keringanan

Regional
Indeks Reformasi Birokrasi Jabar Lampaui Target 78,68, Sekda Setiawan Sampaikan Pesan Ini

Indeks Reformasi Birokrasi Jabar Lampaui Target 78,68, Sekda Setiawan Sampaikan Pesan Ini

Regional
komentar di artikel lainnya
Close Ads
Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.