Kompas.com - 08/09/2014, 20:24 WIB
|
EditorFarid Assifa
SEMARANG, KOMPAS.com - Pemerintah Provinsi Jawa Tengah akan menerapkan penggunaan bahasa Jawa di lingkungan kerja instansi Pemprov Jateng serta kabupaten/kota. Setidaknya, satu hari dalam sepekan akan diterapkan wajib memakai bahasa Jawa dalam percakapan di kantor.

"Sehari dalam sepekan harus ditentukan wajib berbahasa Jawa. Saat rapat paripurna boleh juga menggunakan bahasa Jawa. Tidak harus kromo (bahasa Jawa halus). Ngoko (tingkatan bahasa Jawa terendah) juga boleh," ujar Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo, Senin (8/9/2014).

Terkait dengan banyaknya ragam bahasa Jawa di Jawa Tengah, Ganjar mengatakan masyarakat diharapkan tetap menggunakan ragam tersebut dan menjaga dialek masing-masing daerah.

"Itu bagus, akan memperkaya kosakata juga. Dialek bahasa Jawanya Solo dengan pesisiran Pantura kan beda juga, Banyumas juga memiliki dialek sendiri. Dialek masing-masing daerah ini juga yang harus tetap dijaga," ujarnya.

Aturan ini, ungkap Ganjar, merupakan keseriusan Pemprov Jateng untuk melindungi, membina dan mengembangkan bahasa, sastra dan aksara Jawa. Keseriusan itupun diwujudkan dengan terbitnya Peraturan Gubernur Jawa Tengah No. 55/ 2014 tentang Perubahan atas Peraturan Gubernur Jawa Tengah No. 57/ 2013 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 9 Tahun 2013 tentang Bahasa, Sastra dan Aksara Jawa.

Peraturan gubernur tersebut dipandang perlu agar penggunaan bahasa, sastra dan aksara Jawa semakin melekat dalam kehidupan sehari-hari. "Sehingga masyarakat Jawa Tengah tidak kehilangan kepribadiannya," tandasnya.

Sebab di dalam bahasa Jawa, ungkapnya, terdapat unsur pendidikan kepribadian. Selain itu hal ini juga dimaksudkan untuk melindungi warisan tradisi dan ekspresi berbicara masyarakat penuturnya.

Bukan hanya dalam bertutur, Pemprov juga mewajibkan aksara Jawa ditulis sebagai pendamping bahasa Indonesia pada nama/identitas jalan, kantor pemerintah daerah dan kabupaten/kota serta instansi lain di Jawa Tengah. Pedoman penulisan tersebut akan menjadi tanggung jawab Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) yang membidangi kerja sama dengan perguruan tinggi.

Pada peraturan gubernur yang diundangkan per 22 Agustus 2014 tersebut, bahasa Jawa diharapkan tak hanya digunakan masyarakat sebagai bahasa pada khotbah keagamaan, rapat-rapat RT/ RW, lembaga adat dan kegiatan masyarakat lainnya, tetapi juga benar-benar sudah melekat dalam kehidupan sehari-hari yang juga digunakan di lingkungan keluarga.

Pelestarian bahasa, sastra dan aksara Jawa secara intensif juga sudah dilakukan di satuan pendidikan formal, mulai tingkat SD/sederajat hingga tingkat SMA/SMK. Pelaksanan mata pelajaran bahasa Jawa harus berdiri sendiri dengan alokasi jam pelajaran sedikitnya dua jam dalam sepekan.

Upaya pelestarian bahasa, sastra dan aksara Jawa di satuan pendidikan ini sudah dilakukan sejak Perda Nomor 9 Tahun 2013 tentang Bahasa, Sastra dan Aksara Jawa terbit. Pemprov Jateng juga terus mendorong diselenggarakannya lomba-lomba di bidang sastra Jawa serta melakukan pembinaan di sanggar-sanggar maupun pemberdayaan kelompok pegiat sastra Jawa.

Keseriusan pemerintah ini, ungkap Ganjar, perlu didukung partisipasi aktif dari seluruh masyarakat. Ia berharap masyarakat tetap menggunakan bahasa Jawa untuk komunikasi sehari-hari. "Mari bangga dengan bahasa daerah kita," pungkas Ganjar.

Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari Kompas.com. Mari bergabung di Grup Telegram "Kompas.com News Update", caranya klik link https://t.me/kompascomupdate, kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.



Video Pilihan

Rekomendasi untuk anda
26th

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar dan menangkan e-voucher untuk 90 pemenang!

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Gubernur Khofifah Optimistis Gelaran SPE 2022 Bisa Dorong Pertumbuhan Ekonomi di Jatim

Gubernur Khofifah Optimistis Gelaran SPE 2022 Bisa Dorong Pertumbuhan Ekonomi di Jatim

Regional
Bupati Jekek Minta Generasi Muda Beri Warna Baru untuk Dunia Pertanian

Bupati Jekek Minta Generasi Muda Beri Warna Baru untuk Dunia Pertanian

Regional
Ujaran Kebencian Jelang Pemilu 2024 Meningkat, Masyarakat Papua Diimbau Lakukan Hal Ini

Ujaran Kebencian Jelang Pemilu 2024 Meningkat, Masyarakat Papua Diimbau Lakukan Hal Ini

Regional
Cegah Penyebaran PMK, Bupati Wonogiri Perketat Pengawasan di Pasar Hewan

Cegah Penyebaran PMK, Bupati Wonogiri Perketat Pengawasan di Pasar Hewan

Regional
Patuh Sampaikan LHKPN, Gubernur Riau Syamsuar Dapat Apresiasi dari KPK

Patuh Sampaikan LHKPN, Gubernur Riau Syamsuar Dapat Apresiasi dari KPK

Regional
Mulai Juli 2022, Pemkab Wonogiri Cover Iuran BPJS Ketenagakerjaan Seluruh Perangkat RT dan RW

Mulai Juli 2022, Pemkab Wonogiri Cover Iuran BPJS Ketenagakerjaan Seluruh Perangkat RT dan RW

Regional
Lestarikan Lingkungan, Pemprov Papua Tanam 1.000 Pohon Sagu di Jayapura

Lestarikan Lingkungan, Pemprov Papua Tanam 1.000 Pohon Sagu di Jayapura

Regional
Melalui DD Farm, Dompet Dhuafa Sediakan Pakan Ternak untuk Warga Gunungkidul

Melalui DD Farm, Dompet Dhuafa Sediakan Pakan Ternak untuk Warga Gunungkidul

Regional
Sediakan Hewan Kurban di Sulteng, Dompet Dhuafa Berdayakan Peternak Lokal

Sediakan Hewan Kurban di Sulteng, Dompet Dhuafa Berdayakan Peternak Lokal

Regional
Peringati HUT Ke-104 Madiun, Walkot Maidi Paparkan Target dan Capaiannya

Peringati HUT Ke-104 Madiun, Walkot Maidi Paparkan Target dan Capaiannya

Regional
Gubernur Syamsuar Dukung Pebalap Asal Riau di Kejuaraan Dunia

Gubernur Syamsuar Dukung Pebalap Asal Riau di Kejuaraan Dunia

Regional
Jatim Distribusikan 1.000 Vaksin PMK Hewan Ternak, Khofifah Pantau Penyuntikannya di Sidoarjo

Jatim Distribusikan 1.000 Vaksin PMK Hewan Ternak, Khofifah Pantau Penyuntikannya di Sidoarjo

Regional
Gubernur Riau Minta Tenaga Honorer Diprioritaskan Jadi CPNS dan PPPK

Gubernur Riau Minta Tenaga Honorer Diprioritaskan Jadi CPNS dan PPPK

Regional
Pelantikan Menteri Baru, Gubernur Syamsuar: Alhamdulillah Putra Riau Terpilih Jadi Wamen ATR/BPN

Pelantikan Menteri Baru, Gubernur Syamsuar: Alhamdulillah Putra Riau Terpilih Jadi Wamen ATR/BPN

Regional
Akselerasi Penyelesaian PTSL di Jatim, Gubernur Khofifah Minta BPN Gelar Kembali Rakor dan Sinkronisasi GTRA

Akselerasi Penyelesaian PTSL di Jatim, Gubernur Khofifah Minta BPN Gelar Kembali Rakor dan Sinkronisasi GTRA

Regional
komentar di artikel lainnya
Close Ads
Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.