Tolak Relokasi, Ratusan PKL Tutup Jalan Protokol Kota Cirebon

Dengan menolak rencana relokasi, mereka berjalan kaki, menutupi jalan hingga membuat kemacetan panjang. Selama berjalan kaki, ratusan pedagang berorasi dan meneriakan kekecewaannya terhadap kebijakan pemerintah yang dianggap tidak pro rakyat.

Mereka juga menggotong keranda mayat, kemudian beberapa orang yang didandani pocong-pocongan, lengkap dengan poster-poster yang bertuliskan kekecewaan terhadap pemerintahan. Bahkan, setibanya di depan Kantor Wali Kota, pedagang menaburi dan melempari bunga tujuh rupa di keranda mayat yang dihadang petugas Kepolisian Resor Cirebon Kota.

“Wali Kota Cirebon sepertinya sudah meninggal. Rakyat sudah tak punya pemimpin. Dan Kita harus tetap berdagang kembali untuk dapat makan,” tegas Asep Rambo di jalanan, di depan Kantor Wali Kota.

Koordinator aksi, Yunus (45), menilai keputusan penertiban dan relokasi PKL terjadi secara sepihak, dan mendadak. Mereka yang biasa berdagang di Jalan Siliwangi, Kartini, Cipto Mangunkusumo, dan Pemuda, memutuskan akan tetap bertahan, dan menolak untuk direlokasikan ke kawasan British American Tobacco (BAT).

“Kami datang ke Kantor Wali Kota ini ingin bertemu Wali Kota, Wakil Wali Kota, Sekretaris Daerah, tapi tak ada satupun yang menemui kami. Jadi, malam ini (Senin, 8/9/2014), kami akan kembali berdagang di tempat semula, setelah beberapa hari di larang,” tegas Yunus.

Di lokasi awal, para PKL sudah mendapat banyak pelanggan, sedangkan di BAT, mereka adalah pendatang baru. Kawasan BAT pun dianggap masih sepi dari lalu lalang pengguna kendaraan, dan warga. Warga hanya sesekali menjadikan BAT sebagai tempat istirahat.

Agus Mulyadi, bagian perekonomian dan kesejahteraan rakyat pemerintah Kota Cirebon, yang hadir di tengah unjuk rasa, berusaha menjelaskan rencana relokasi namun tak mereka hiraukan. Tak mendapatkan hasil, ratusan PKL kemudian bergeser dan mendatangi kantor Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Cirebon.

Mereka yang ditemui Ketua DPRD Edi Suripno dan beberapa anggota dewan lainnya, kembali menyampaikan penolakan relokasi pemerintah. “Kami dengarkan aspirasi dan keluhan bapak ibu, terkait dengan keputusannya, kami harus berdiskusi bersama eksekutif, dan bahkan perwakilan dari para PKL,” kata Edi.