Intel Kodim Mintai Formulir C1 di Sulawesi Selatan (2)

Tindakan oknum tentara itu mengundang reaksi dari pemantau pemilu. Jaringan Pendidikan Pemilih untuk Rakyat (JPPR) menilai, tindakan tersebut tak dibenarkan dan masuk kategori pelanggaran serius pemilu. Dokumen C1 hanya boleh dipegang saksi, mewakili peserta pemilu, KPU, dan Panwaslu.

"Pihak lain tak perlu meminta, apalagi memaksa KPU memberi C1," kata Koordinator Nasional JPPR, M Afifuddin.

Hal senada diungkapkan mantan Ketua KPU Makassar, Nurmal Idrus. Dia menyebut permintaan TNI terhadap C1 sebagai sesuatu yang janggal, dan bisa masuk pelanggaran pemilu jika dikabulkan.

"Tindakan ini mengarah pada intimidasi terhadap penyelenggara pemilu," ujarnya.

Pengamat politik Unismuh, Arqam Azikin, mempertegas fungsi aparat keamanan, baik itu kepolisian maupun TNI dalam penyelenggaraan pemilu.

Hal ini diungkapkan Arqam terkait adanya perintah Pangdam VII Wirabuana yang meminta formulir C1 hasil penghitungan suara ke KPU dan Panwaslu di Sulsel.

"Justru TNI dan Polisi bertanggung jawab menjaga penyelenggara agar tidak ada upaya intimidasi, baik dari peserta pemilu maupun pihak lainnya. Jadi, TNI dan Polri turut bertanggung jawab terhadap independensi lembaga ini," kata Arqam.

KPU daerah

Dikonfirmasi terpisah, empat komisioner pemilu menyebut tak ada permintaan resmi dari tentara. Ketua KPU Parepare Nur Nahdiah memastikan tidak ada anggota TNI yang meminta C1.

"Saya memang dengar ada yang meminta data C1, seperti di Makassar dan Pangkep," kata Nur Nahdiah.

Namun, dia mengatakan bahwa memang ada anggota TNI yang memotret formulir C1 saat proses rekapitulasi digelar di tingkat kelurahan.

"Kalau di tingkat kelurahan memang ada. Tapi itu sebatas foto saja, sama yang dilakukan teman-teman panwas," tambahnya.

Dia juga mengatakan bahwa memotret C1 tidak bisa dilarang lantaran itu memang dokumen untuk publik.

Sementara itu, KPU Bulukumba dan Sinjai juga membantah jika ada dari pihak TNI yang mengambil C1 hasil Pilpres 9 Juli lalu di Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) ataupun di kantor KPU.

"Itu karena memang bukan peruntukannya mereka. C1 itu hanya bisa diambil oleh pihak KPU sendiri, para saksi, kecuali hasilnya yang bisa diakses melalui situs KPU dan semua orang bisa melihatnya," kata Awaluddin, Kepala Divisi Perencanaan KPU Bulukumba.

Kepala Divisi Humas KPU Sinjai Vitasaraswati juga mengonfirmasikan hal serupa. Dari Takalar, Ketua KPU Takalar Jussalim Sammak mengonfirmasikan hal serupa.

"Sampai saat ini tidak ada TNI yang datang ke KPU untuk minta C1. Tapi kalau waktu pengamanan memang TNI ada di sini," paparnya.

Komisioner Divisi Data KPU Gowa, Muchtar Muis, juga mengatakan belum menerima laporan dari tingkat PPK, PPS, dan KPPS terkait adanya sejumlah anggota TNI yang datang meminta data C1. Anggota KPU di Luwu Raya tidak pernah menerima oknum TNI, demikian halnya dengan Adli (anggota KPU Luwu), Amran Anas (anggota KPU Palopo), Abdul Aziz (anggota KPU Luwu Utara).

"Kita sudah ada surat edaran untuk tingkat KPU kabupaten/kota nomor 3195, yaitu dilarang memberikan data kepada seluruh warga siapa pun sebelum adanya pleno di tingkat KPU," kata Muchtar Muis.

Bisa diunduh

Formulir C1 termasuk dokumen vital penyelenggaraan pemilu. Di formulir itu terdapat data jumlah pemilih yang terdaftar, perolehan suara masing-masing capres, serta tanda tangan saksi dan KPPS. Dalam formulir ini juga terdapat informasi soal suara yang rusak, tidak digunakan, dan tidak sah.

Sebenarnya, formulir ini bisa diperoleh dengan mengunduhnya melalui laman resmi KPU, yaitu http://www.kpu.go.id/ kemudian klik "HASIL SCAN FORMULIR C1 PILPRES 2014" atau langsung klik ke http://pilpres2014.kpu.go.id/ dan klik scan C1.

TAMAT