Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Intel Kodim Mintai Formulir C1 di Sulawesi Selatan (2)

Kompas.com - 15/07/2014, 10:42 WIB

MAKASSAR, KOMPAS.com
 — Sebelumnya diberitakan, oknum intelijen Kodim dilaporkan mendatangi KPU dan meminta dokumen formulir C1 pemilu presiden dari KPU di empat kabupaten di Sulawesi Selatan, yaitu Bulukumba, Pangkep, Luwu, dan Parepare. Namun, pihak KPU menolak dan mempersilakan pihak tersebut untuk mengunduhnya melalui laman resmi KPU. (Baca: Intel Kodim Mintai Formulir C1 di Sulawesi Selatan (1).


Tindakan oknum tentara itu mengundang reaksi dari pemantau pemilu. Jaringan Pendidikan Pemilih untuk Rakyat (JPPR) menilai, tindakan tersebut tak dibenarkan dan masuk kategori pelanggaran serius pemilu. Dokumen C1 hanya boleh dipegang saksi, mewakili peserta pemilu, KPU, dan Panwaslu.

"Pihak lain tak perlu meminta, apalagi memaksa KPU memberi C1," kata Koordinator Nasional JPPR, M Afifuddin.

Hal senada diungkapkan mantan Ketua KPU Makassar, Nurmal Idrus. Dia menyebut permintaan TNI terhadap C1 sebagai sesuatu yang janggal, dan bisa masuk pelanggaran pemilu jika dikabulkan.

"Tindakan ini mengarah pada intimidasi terhadap penyelenggara pemilu," ujarnya.

Pengamat politik Unismuh, Arqam Azikin, mempertegas fungsi aparat keamanan, baik itu kepolisian maupun TNI dalam penyelenggaraan pemilu.

Hal ini diungkapkan Arqam terkait adanya perintah Pangdam VII Wirabuana yang meminta formulir C1 hasil penghitungan suara ke KPU dan Panwaslu di Sulsel.

"Justru TNI dan Polisi bertanggung jawab menjaga penyelenggara agar tidak ada upaya intimidasi, baik dari peserta pemilu maupun pihak lainnya. Jadi, TNI dan Polri turut bertanggung jawab terhadap independensi lembaga ini," kata Arqam.

KPU daerah

Dikonfirmasi terpisah, empat komisioner pemilu menyebut tak ada permintaan resmi dari tentara. Ketua KPU Parepare Nur Nahdiah memastikan tidak ada anggota TNI yang meminta C1.

"Saya memang dengar ada yang meminta data C1, seperti di Makassar dan Pangkep," kata Nur Nahdiah.

Namun, dia mengatakan bahwa memang ada anggota TNI yang memotret formulir C1 saat proses rekapitulasi digelar di tingkat kelurahan.

"Kalau di tingkat kelurahan memang ada. Tapi itu sebatas foto saja, sama yang dilakukan teman-teman panwas," tambahnya.

Dia juga mengatakan bahwa memotret C1 tidak bisa dilarang lantaran itu memang dokumen untuk publik.

Sementara itu, KPU Bulukumba dan Sinjai juga membantah jika ada dari pihak TNI yang mengambil C1 hasil Pilpres 9 Juli lalu di Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) ataupun di kantor KPU.

Halaman:
Sumber
Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Pj Gubri Ajak Pemkab Bengkalis Kolaborasi Bangun Jembatan Sungai Pakning-Bengkalis

Pj Gubri Ajak Pemkab Bengkalis Kolaborasi Bangun Jembatan Sungai Pakning-Bengkalis

Regional
Diskominfo Kota Tangerang Raih Penghargaan Perangkat Daerah Paling Inovatif se-Provinsi Banten

Diskominfo Kota Tangerang Raih Penghargaan Perangkat Daerah Paling Inovatif se-Provinsi Banten

Regional
Fakta dan Kronologi Bentrokan Warga 2 Desa di Lombok Tengah, 1 Orang Tewas

Fakta dan Kronologi Bentrokan Warga 2 Desa di Lombok Tengah, 1 Orang Tewas

Regional
Komunikasi Politik 'Anti-Mainstream' Komeng yang Uhuyy!

Komunikasi Politik "Anti-Mainstream" Komeng yang Uhuyy!

Regional
Membedah Strategi Komunikasi Multimodal ala Komeng

Membedah Strategi Komunikasi Multimodal ala Komeng

Regional
Kisah Ibu dan Bayinya Terjebak Banjir Bandang Berjam-jam di Demak

Kisah Ibu dan Bayinya Terjebak Banjir Bandang Berjam-jam di Demak

Regional
Warga Kendal Tewas Tertimbun Longsor Saat di Kamar Mandi, Keluarga Sempat Teriaki Korban

Warga Kendal Tewas Tertimbun Longsor Saat di Kamar Mandi, Keluarga Sempat Teriaki Korban

Regional
Balikpapan Catat 317 Kasus HIV Sepanjang 2023

Balikpapan Catat 317 Kasus HIV Sepanjang 2023

Regional
Kasus Kematian akibat DBD di Balikpapan Turun, Vaksinasi Tembus 60 Persen

Kasus Kematian akibat DBD di Balikpapan Turun, Vaksinasi Tembus 60 Persen

Regional
Puan: Seperti Bung Karno, PDI-P Selalu Berjuang Sejahterakan Wong Cilik

Puan: Seperti Bung Karno, PDI-P Selalu Berjuang Sejahterakan Wong Cilik

Regional
Setelah 25 Tahun Konflik Maluku

Setelah 25 Tahun Konflik Maluku

Regional
BMKG: Sumber Gempa Sumedang Belum Teridentifikasi, Warga di Lereng Bukit Diimbau Waspada Longsor

BMKG: Sumber Gempa Sumedang Belum Teridentifikasi, Warga di Lereng Bukit Diimbau Waspada Longsor

Regional
Gempa Sumedang, 53 Rumah Rusak dan 3 Korban Luka Ringan

Gempa Sumedang, 53 Rumah Rusak dan 3 Korban Luka Ringan

Regional
Malam Tahun Baru 2024, Jokowi Jajan Telur Gulung di 'Night Market Ngarsopuro'

Malam Tahun Baru 2024, Jokowi Jajan Telur Gulung di "Night Market Ngarsopuro"

Regional
Sekolah di Malaysia, Pelajar di Perbatasan Indonesia Berangkat Sebelum Matahari Terbit Tiap Hari

Sekolah di Malaysia, Pelajar di Perbatasan Indonesia Berangkat Sebelum Matahari Terbit Tiap Hari

Regional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com