MAKASSAR, KOMPAS.com — Komisioner Komisi Pemilihan Umum (KPU) Sulawesi Selatan mengungkap kejanggalan dalam tahapan rekapitulasi penghitungan hasil pemilu presiden (pilpres).
Oknum intelijen TNI dari komando distrik militer (kodim) disebut mendatangi Sekretariat KPU di empat kabupaten di Sulsel, yaitu Bulukumba, Pangkep, Luwu, dan Parepare, untuk meminta dokumen formulir C1 hasil penghitungan pilpres. Komisioner Pemilu Sulsel, Mardiana Rusli (37), kepada Tribun, Senin (13/7/2014), menyebut permintaan itu sebagai "keanehan."
"Aneh saja dan tak prosedural. Ini tak biasa. Dulu waktu pileg (pemilu legislatif) tak ada yang begini ini," kata Mardiana yang sejak Minggu (13/7/2014) lalu sudah menginformasikan "keanehan" ini ke laman akun media sosial Facebook miliknya.
Mardiana menerima laporan itu dari komisioner di daerah sejak hari pencoblosan pada Rabu (9/7/2014) hingga Minggu (13/7/2014). Sebagai langkah antisipasi, pihaknya mengaku sudah melaporkan "temuan kejanggalan" ini ke Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Sulsel.
Ketua Bawaslu Sulsel HL Arumahi pun bereaksi.
"Saya sudah instruksikan jangan dikasih. Yang berhak mendapatkan hal itu cuma panwas dan saksi," katanya.
Arumahi juga mengungkapkan bahwa ternyata bukan hanya anggota KPU di daerah yang didatangi intelijen dan personel TNI di level kabupaten/kota.
"Panwas daerah juga mengeluhkan hal tersebut ke Bawaslu provinsi," katanya.
Persetujuan Pangdam
Panglima Kodam VII/Wirabuana Mayjen TNI (inf) Bachtiar mengonfirmasi permintaan dokumen hasil pilpres itu oleh aparat kodim di teritori kerjanya.
"Ya, itu atas persetujuan saya," kata Bachtiar seusai acara buka puasa bersama Pangdam VII/Wirabuana, siswa Sesko TNI, dan unsur muspida Sulsel di kediaman resminya di Jalan Jenderal Sudirman, Ujung Pandang, Makassar, petang kemarin.
Dia menjelaskan, persetujuan ke aparat kodim itu di beberapa kabupaten di Sulsel itu semata untuk kepentingan dokumentasi.
Kodam VII/Wirabuana membawahi 35 kodim di Pulau Sulawesi. Ke-35 kodim level kabupaten/kota itu berada di bawah koordinasi teritorial 5 komando resimen militer (korem).
Kodam juga membawahi satu resimen induk militer dan 12 batalyon organik/pasukan tempur, batalyon infanteri, kavaleri, artileri, zeni tempur, batalyon arhanudri, dan yonif 700 Raider.
Pengamanan polisi
Jajaran Polda Sulawesi Selatan juga mengerahkan sedikitnya 300 personel gabungan mengawal tahapan rekapitulasi suara, baik di tingkat kecamatan maupun KPU kota.
Kepala Bidang Humas Polda Sulsel Kombes Pol Endi Suntendi mengatakan, dalam pengawalan penghitungan suara ini, pihaknya melibatkan pengamanan dari berbagai satuan, seperti satuan sabhara, satuan lalu lintas, dan bimas. Untuk pengamanan tertutup, kepolisian juga menurunkan tim reskrim dan intel. Selain pengamanan polisi, kata Endi, tetap akan ada dukungandari TNI sebanyak 1 SST (30 orang).
Sesuai tahapan, saat ini rekap masih berada di level kecamatan. Namun, komisioner menyebutkan, tahapan itu bisa lebih cepat. KPU kabupaten kota baru menerima rekap dari kecamatan pada 16 Juli, di level KPU provinsi pada 18 Juli, dan KPU pusat pada 21 Juli yang kemudian ditetapkan pada 22 Juli mendatang.
BERSAMBUNG: Tindakan Intel Kodim Mintai Formulir C1 Dinilai sebagai Pelanggaran Pemilu (2)
Terkini Lainnya
Terpopuler
Now Trending
