Bupati Karo Diberhentikan Presiden

Kompas.com - 13/07/2014, 10:00 WIB
Bupati Karo periode 2011-2016, Kena Ukur Karo Jambi Surbakti. dok.TribunnewsBupati Karo periode 2011-2016, Kena Ukur Karo Jambi Surbakti.
EditorCaroline Damanik

MEDAN, KOMPAS.com — Presiden Susilo Bambang Yudhoyono memberhentikan Bupati Karo, Kena Ukur Karo Jambi Surbakti. Ini merupakan tindak lanjut usulan pemberhentian atau pemakzulan Bupati Karo periode 2011-2016 tersebut oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Karo berdasarkan hasil Sidang Paripurna DPRD Karo pada Maret lalu.

Surat Keputusan (SK) Presiden Nomor 57/P Tahun 2014 tanggal 1 Juli 2014 tentang Pemberhentian Kena Ukur tersebut diserahkan Gubernur Sumatera Utara Gatot Pujo Nugroho kepada Kena Ukur di ruang kerja gubernur, Jumat (11/7), di Medan. Penyerahan SK itu disaksikan Sekretaris Daerah Sumut Nurdin Lubis, Ketua DPRD Karo Effendi Sinukaban, anggota Forum Komunikasi Daerah Karo, dan anggota DPRD Karo.

Gatot dalam sambutannya mengapresiasi kebesaran hati Kena Ukur yang hadir menerima SK pemberhentiannya. ”Kami atas nama Pemerintah Provinsi Sumatera Utara mengucapkan terima kasih atas pengabdian dan jasa-jasanya selama memimpin Pemkab Karo,” ujar Gatot.

Gatot mengingatkan agar Pemerintah Kabupaten Karo bersama DPRD segera menyelesaikan penetapan APBD 2014 yang terkatung-katung akibat kisruh politik di kabupaten di lereng Gunung Sinabung itu.

Sesuai Undang-Undang No 32/2004 dan SK Menteri Dalam Negeri tentang petunjuk teknis pelaksanaan keputusan presiden itu, Wakil Bupati Karo Terkelin Brahmana akan melaksanakan wewenang dan tugas sebagai Bupati Karo.

Wakil Ketua DPRD Kabupaten Karo Ferianta Purba mengapresiasi apa yang telah dilakukan Kena Ukur selama tiga tahun tiga bulan bekerja untuk masyarakat Karo. Ia berharap pelaksana tugas bupati bisa berkarya dan melaksanakan tugas dengan baik.

Dasar pemberhentian

Kena Ukur mengatakan tidak mengerti apa yang menjadi dasar pemberhentian dirinya sebagai Bupati Karo.

”Apa salah saya. Di dalam SK juga tidak ada alasan pemberhentian,” ujar dia.

Karena itu, dia meminta diberi waktu bertemu Presiden.

Sebagaimana diberitakan, pada Maret 2013, Mahkamah Agung mengabulkan permohonan hak uji pendapat DPRD Karo melawan Bupati Karo tentang dugaan pelanggaran etika dan peraturan perundang-undangan yang dilakukan Bupati Karo. Sidang paripurna DPRD pun digelar untuk memberhentikan bupati.

Dari 32 anggota DPRD yang hadir dalam sidang paripurna, 31 orang setuju pemberhentian bupati dan 1 orang menolak. Tiga anggota DPR tak hadir.

Ada enam pertimbangan pemberhentian Kena Ukur, antara lain keterlibatan bupati dalam yayasan, etika moral, pemungutan kepada warga tanpa persetujuan DPRD, tidak mengidahkan surat DPRD untuk menutup sementara PT WEP, perusahaan listrik yang tidak memenuhi perizinan; dan tidak menghadiri rapat interpelasi. (wsi)

Dapatkan Smartphone dan Voucher Belanja dengan #JernihBerkomentar di artikel ini! *S&K berlaku


Dapatkan Smartphone dan Voucher Belanja dengan #JernihBerkomentar dibawah ini! *S&K berlaku
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

[POPULER NUSANTARA] Kiai Protes Jabatan Menteri Agama ke PBNU | Risma Akui Rugi Tolak Jadi Menteri

[POPULER NUSANTARA] Kiai Protes Jabatan Menteri Agama ke PBNU | Risma Akui Rugi Tolak Jadi Menteri

Regional
Pasien Demam Berdarah di Cianjur Bertambah Jadi 22 Orang

Pasien Demam Berdarah di Cianjur Bertambah Jadi 22 Orang

Regional
Puslabfor Ambil Sampel di Lokasi Kebakaran Pipa Pertamina Cimahi

Puslabfor Ambil Sampel di Lokasi Kebakaran Pipa Pertamina Cimahi

Regional
Ganjar Apresiasi Terpilihnya Tito Karnavian Sebagai Mendagri

Ganjar Apresiasi Terpilihnya Tito Karnavian Sebagai Mendagri

Regional
Surabaya Bakal Punya Layanan Kedokteran Nuklir, Warga Tak Perlu Terapi ke Luar Kota

Surabaya Bakal Punya Layanan Kedokteran Nuklir, Warga Tak Perlu Terapi ke Luar Kota

Regional
Pilkada Surabaya, Risma Akui Diminta Pendapat Megawati Soal Calon Wali Kota dari PDIP

Pilkada Surabaya, Risma Akui Diminta Pendapat Megawati Soal Calon Wali Kota dari PDIP

Regional
Dalam 7 Bulan, 186 Orang Meninggal karena Kecelakaan di Banyumas

Dalam 7 Bulan, 186 Orang Meninggal karena Kecelakaan di Banyumas

Regional
Bersembunyi 2 Tahun dengan Nama Palsu, Buronan Koruptor Ini Akhirnya Ditangkap

Bersembunyi 2 Tahun dengan Nama Palsu, Buronan Koruptor Ini Akhirnya Ditangkap

Regional
Api di Gunung Tampomas Masih Menyala, Luas Lahan yang Terbakar Capai 154 Hektare

Api di Gunung Tampomas Masih Menyala, Luas Lahan yang Terbakar Capai 154 Hektare

Regional
Asosiasi Tradisi Lisan Gelar Munas dan Seminar Internasional di Makassar

Asosiasi Tradisi Lisan Gelar Munas dan Seminar Internasional di Makassar

Regional
Kepala Daerah di Maluku Diminta Tak Takut dengan KPK

Kepala Daerah di Maluku Diminta Tak Takut dengan KPK

Regional
Tak Ingin Ada OTT, Wakil Ketua KPK Minta Kepala Daerah di Maluku Tak Berbuat Tercela

Tak Ingin Ada OTT, Wakil Ketua KPK Minta Kepala Daerah di Maluku Tak Berbuat Tercela

Regional
Dalam Sepekan Terjadi 3 Kecelakaan di Lampung, 12 Orang Tewas

Dalam Sepekan Terjadi 3 Kecelakaan di Lampung, 12 Orang Tewas

Regional
Dedi Mulyadi: Susi Pudjiastuti Legenda Kelautan

Dedi Mulyadi: Susi Pudjiastuti Legenda Kelautan

Regional
Ayah 15 Kali Cabuli Anak Tirinya yang Masih di Bawah Umur

Ayah 15 Kali Cabuli Anak Tirinya yang Masih di Bawah Umur

Regional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X