Bupati Karo Diberhentikan Presiden

Kompas.com - 13/07/2014, 10:00 WIB
Bupati Karo periode 2011-2016, Kena Ukur Karo Jambi Surbakti. dok.TribunnewsBupati Karo periode 2011-2016, Kena Ukur Karo Jambi Surbakti.
EditorCaroline Damanik

MEDAN, KOMPAS.com — Presiden Susilo Bambang Yudhoyono memberhentikan Bupati Karo, Kena Ukur Karo Jambi Surbakti. Ini merupakan tindak lanjut usulan pemberhentian atau pemakzulan Bupati Karo periode 2011-2016 tersebut oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Karo berdasarkan hasil Sidang Paripurna DPRD Karo pada Maret lalu.

Surat Keputusan (SK) Presiden Nomor 57/P Tahun 2014 tanggal 1 Juli 2014 tentang Pemberhentian Kena Ukur tersebut diserahkan Gubernur Sumatera Utara Gatot Pujo Nugroho kepada Kena Ukur di ruang kerja gubernur, Jumat (11/7), di Medan. Penyerahan SK itu disaksikan Sekretaris Daerah Sumut Nurdin Lubis, Ketua DPRD Karo Effendi Sinukaban, anggota Forum Komunikasi Daerah Karo, dan anggota DPRD Karo.

Gatot dalam sambutannya mengapresiasi kebesaran hati Kena Ukur yang hadir menerima SK pemberhentiannya. ”Kami atas nama Pemerintah Provinsi Sumatera Utara mengucapkan terima kasih atas pengabdian dan jasa-jasanya selama memimpin Pemkab Karo,” ujar Gatot.

Gatot mengingatkan agar Pemerintah Kabupaten Karo bersama DPRD segera menyelesaikan penetapan APBD 2014 yang terkatung-katung akibat kisruh politik di kabupaten di lereng Gunung Sinabung itu.


Sesuai Undang-Undang No 32/2004 dan SK Menteri Dalam Negeri tentang petunjuk teknis pelaksanaan keputusan presiden itu, Wakil Bupati Karo Terkelin Brahmana akan melaksanakan wewenang dan tugas sebagai Bupati Karo.

Wakil Ketua DPRD Kabupaten Karo Ferianta Purba mengapresiasi apa yang telah dilakukan Kena Ukur selama tiga tahun tiga bulan bekerja untuk masyarakat Karo. Ia berharap pelaksana tugas bupati bisa berkarya dan melaksanakan tugas dengan baik.

Dasar pemberhentian

Kena Ukur mengatakan tidak mengerti apa yang menjadi dasar pemberhentian dirinya sebagai Bupati Karo.

”Apa salah saya. Di dalam SK juga tidak ada alasan pemberhentian,” ujar dia.

Karena itu, dia meminta diberi waktu bertemu Presiden.

Sebagaimana diberitakan, pada Maret 2013, Mahkamah Agung mengabulkan permohonan hak uji pendapat DPRD Karo melawan Bupati Karo tentang dugaan pelanggaran etika dan peraturan perundang-undangan yang dilakukan Bupati Karo. Sidang paripurna DPRD pun digelar untuk memberhentikan bupati.

Dari 32 anggota DPRD yang hadir dalam sidang paripurna, 31 orang setuju pemberhentian bupati dan 1 orang menolak. Tiga anggota DPR tak hadir.

Ada enam pertimbangan pemberhentian Kena Ukur, antara lain keterlibatan bupati dalam yayasan, etika moral, pemungutan kepada warga tanpa persetujuan DPRD, tidak mengidahkan surat DPRD untuk menutup sementara PT WEP, perusahaan listrik yang tidak memenuhi perizinan; dan tidak menghadiri rapat interpelasi. (wsi)

Dapatkan hadiah utama Smartphone setiap bulan dan Voucher Belanja setiap minggunya, dengan berkomentar di artikel ini! #JernihBerkomentar *Baca Syarat & Ketentuan di sini!


Dapatkan hadiah utama Smartphone setiap bulan dan Voucher Belanja setiap minggunya, dengan berkomentar di bawah ini! #JernihBerkomentar *Baca Syarat & Ketentuan di sini
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Bisnis Arak Jawa untuk Biaya Hidup, Anak Punk Diamankan Polres Ngawi

Bisnis Arak Jawa untuk Biaya Hidup, Anak Punk Diamankan Polres Ngawi

Regional
Kisah Fendi, Derita Penyakit Misterius 4 Tahun Terbaring Kaku Seperti Kayu

Kisah Fendi, Derita Penyakit Misterius 4 Tahun Terbaring Kaku Seperti Kayu

Regional
Pimpin Aksi Bersih Teluk Ambon, Gubernur Murad Ajak Warga Bebaskan Maluku dari Sampah

Pimpin Aksi Bersih Teluk Ambon, Gubernur Murad Ajak Warga Bebaskan Maluku dari Sampah

Regional
Ambulans Kecelakaan di Tol Pejagan-Pemalang Diduga Tersangkut Truk dan Terseret 200 Meter

Ambulans Kecelakaan di Tol Pejagan-Pemalang Diduga Tersangkut Truk dan Terseret 200 Meter

Regional
Kualitas Udara di Kalimantan Barat pada Level Berbahaya

Kualitas Udara di Kalimantan Barat pada Level Berbahaya

Regional
Sebelum Kontak Senjata dengan TNI-Polri, Anggota KKB Lakukan Kekerasan Terhadap Warga

Sebelum Kontak Senjata dengan TNI-Polri, Anggota KKB Lakukan Kekerasan Terhadap Warga

Regional
Penyelundupan 6.000 Detonator Disamarkan dengan Susu Kemasan

Penyelundupan 6.000 Detonator Disamarkan dengan Susu Kemasan

Regional
Dinilai Berjasa dalam Bidang Manajemen SDM, Panglima TNI Raih Doktor Honoris dari UNS

Dinilai Berjasa dalam Bidang Manajemen SDM, Panglima TNI Raih Doktor Honoris dari UNS

Regional
KBRI Australia Disebut Sudah Bangun Komunikasi dengan Veronica Koman

KBRI Australia Disebut Sudah Bangun Komunikasi dengan Veronica Koman

Regional
Tertangkap Mencuri Stupa Kepala Buddha, Dua Bule Divonis 14 Hari Kurungan

Tertangkap Mencuri Stupa Kepala Buddha, Dua Bule Divonis 14 Hari Kurungan

Regional
Terungkap, Zaenal yang Berkelahi dengan Polisi Dipukul 'Traffic Cone' Sebelum Tewas

Terungkap, Zaenal yang Berkelahi dengan Polisi Dipukul "Traffic Cone" Sebelum Tewas

Regional
Kasus Bayi 14 Bulan Minum 5 Gelas Kopi Sehari, Pernikahan Dini Jadi Pemicu

Kasus Bayi 14 Bulan Minum 5 Gelas Kopi Sehari, Pernikahan Dini Jadi Pemicu

Regional
Polda Jatim: Siapa Pun yang Temukan Veronica Koman Harap Hubungi Polisi

Polda Jatim: Siapa Pun yang Temukan Veronica Koman Harap Hubungi Polisi

Regional
'Naik Kelas' Jadi Polresta, Polres Ambon Bakal Dipimpin Kombes

"Naik Kelas" Jadi Polresta, Polres Ambon Bakal Dipimpin Kombes

Regional
Tangani Pencemaran Sungai Cileungsi, Pemprov Jabar Bentuk Payung Hukum dan Satgas

Tangani Pencemaran Sungai Cileungsi, Pemprov Jabar Bentuk Payung Hukum dan Satgas

Regional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X