PNS Parepare Resah Harus Mengganti Uang THR yang Ilegal

Kompas.com - 19/06/2014, 22:40 WIB
Ilustrasi SHUTTERSTOCKIlustrasi
|
EditorFarid Assifa

PAREPARE, KOMPAS.com - Pegawai Negeri Sipil (PNS) di Kota Parepare, Sulawesi Selatan resah, rapel gaji mereka untuk priode Januari hingga Juni akan dibayarkan pada Juli mendatang, terancam terpotong.

Pemotongan itu menyusul adanya temuan dari Laporan Hasil Pemeriksaan Badan Pengawas Keuangan (BPK) beberapa waktu lalu terkait adanya indikasi penyimpangan dalam penyaluran Tunjangan Kesejahteraan Pegawai (TKP) atau yang lebih dikenal dengan Tunjangan Hari Raya (THR).

Pembagian THR tahun 2013 yang penandatanganannya oleh PNS dilakukan pada tahun 2012 senilai Rp 2.3 miliar tersebut, terindikasi tidak memiliki dasar hukum. Imbasnya, PNS harus mengembalikan dana THR yang telah diterima tersebut jika tidak ingin ikut menanggung konsekwensi hukum atas dugaan penyimpangan itu.

Sejumlah PNS yang minta namanya tidak ditulis mengaku berat atas pemotongan itu yang berkisar Rp 400.000 hingga jutaan rupiah sesuai dengan THR yang diterima mereka pada waktu itu. Padahal. Mereka terima hanya ikut perintah atasan menandatangani slip penerimaan dana THR.

"Kami kan tidak tahu apa-apa. Dibilang kami terima THR tahun lalu, kami senang. Tapi ketika akhirnya harus dikembalikan, jelas memberatkan kami," kata salah seorang PNS Parepare pada Kompas.com, Kamis (19/6/2014) siang tadi.

Secara terpisah, Wali kota Parepare HM Taufan Pawe mengakui pihaknya telah menerima informasi terkait temuan hasil LPH BPK tentang pelanggaran pembayaran THR PNS.

"Pencairan dana THR tersebut dilakukan oleh pemerintahan priode sebelum saya. Jelasnya, saya juga tidak ingin PNS dikorbankan karena masalah ini. Mereka kan tidak tahu apa-apa," katanya.

Terima kasih telah membaca Kompas.com.
Dapatkan informasi, inspirasi dan insight di email kamu.
Daftarkan email

Terkait rencana pemotongan dari rapel gaji PNS, Taufan mengaku masih masih membahasnya. Namun dia menilai, pemotongan rapel untuk pengembalian THR ilegal itu jelas sangat merugikan PNS.

"Iya, kalau yang gajinya sekelas eselon. Bagaimana dengan PNS golongan rendah? Itu tentu sangat berat. Tapi kami masih memikirkan cara untuk mencari jalan menyelesaikan masalah ini," tandasnya.



Rekomendasi untuk anda
25th

Tulis komentar dengan menyertakan tagar #JernihBerkomentar dan #MelihatHarapan di kolom komentar artikel Kompas.com. Menangkan E-Voucher senilai Jutaan Rupiah dan 1 unit Smartphone.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

BERITA FOTO: Tenaga Pikul Beristirahat di Atas Makam Usai Kuburkan Jenazah Pasien Covid-19

BERITA FOTO: Tenaga Pikul Beristirahat di Atas Makam Usai Kuburkan Jenazah Pasien Covid-19

Berita Foto
Kasus Covid-19 di Semarang Naik 700 Persen, Walkot Hendi Berlakukan PKM

Kasus Covid-19 di Semarang Naik 700 Persen, Walkot Hendi Berlakukan PKM

Regional
Kasus Covid-19 di Semarang Naik, Walkot Hendi Resmikan RS Darurat

Kasus Covid-19 di Semarang Naik, Walkot Hendi Resmikan RS Darurat

Regional
Akses ke Faskes Sulit, Dompet Dhuafa Sumbangkan Ambulans untuk Warga Desa Tanjung Raya

Akses ke Faskes Sulit, Dompet Dhuafa Sumbangkan Ambulans untuk Warga Desa Tanjung Raya

Regional
Peringati HUT Ke-103 Kota Madiun, Wali Kota Maidi Fokus Stop Covid-19 dan Genjot Ekonomi

Peringati HUT Ke-103 Kota Madiun, Wali Kota Maidi Fokus Stop Covid-19 dan Genjot Ekonomi

Regional
Hendi Terus Bergerak Cepat Sediakan Tempat Tidur untuk Pasien Covid-19 di Semarang

Hendi Terus Bergerak Cepat Sediakan Tempat Tidur untuk Pasien Covid-19 di Semarang

Regional
Hadiri Deklarasi Pilkades Damai, Bupati Luwu Utara Minta Cakades Tegakkan Protokol Kesehatan

Hadiri Deklarasi Pilkades Damai, Bupati Luwu Utara Minta Cakades Tegakkan Protokol Kesehatan

Regional
Bupati IDP Resmikan Program Pamsimas, Kini Warga Desa Dodolo Nikmati Air Bersih

Bupati IDP Resmikan Program Pamsimas, Kini Warga Desa Dodolo Nikmati Air Bersih

Regional
Gandeng KPK, Hendi Tegaskan Komitmen Cegah dan Berantas Korupsi

Gandeng KPK, Hendi Tegaskan Komitmen Cegah dan Berantas Korupsi

Regional
25 Persen Warga Sudah Divaksin, Menkes Tambah Jatah Vaksin Kota Madiun

25 Persen Warga Sudah Divaksin, Menkes Tambah Jatah Vaksin Kota Madiun

Regional
Kasus Covid-19 di Semarang Semakin Tinggi, Walkot Hendi Tutup 8 Ruas Jalan

Kasus Covid-19 di Semarang Semakin Tinggi, Walkot Hendi Tutup 8 Ruas Jalan

Regional
Belajar dari Pemkot Medan, Wali Kota Pariaman Akan Aplikasikan Strategi Pengelolaan Wisata Sejarah

Belajar dari Pemkot Medan, Wali Kota Pariaman Akan Aplikasikan Strategi Pengelolaan Wisata Sejarah

Regional
Banyak Warga Gelar Hajatan, Bupati IDP Minta Camat Berlakukan Syarat Khusus

Banyak Warga Gelar Hajatan, Bupati IDP Minta Camat Berlakukan Syarat Khusus

Regional
Lewat “Gebyar PON”, Panitia Buktikan Kesiapan Papua sebagai Tuan Rumah PON XX 2021

Lewat “Gebyar PON”, Panitia Buktikan Kesiapan Papua sebagai Tuan Rumah PON XX 2021

Regional
Walkot Hendi Prioritaskan Vaksin untuk Guru PAUD

Walkot Hendi Prioritaskan Vaksin untuk Guru PAUD

Regional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X