Jelang penutupan, perwakilan warga Dolly mendatangi anggota dewan untuk hearing. Mereka mengaku belum pernah sekali pun diajak bicara (baca juga: Warga Paksa Anggota Dewan Lihat Situasi Dolly Jarak (3).

Hari-hari menjelang penutupan di Dolly diisi dengan berbagai unjuk rasa oleh pelaku prostitusi dan warga sekitar. Sekalipun mereka sudah dijanjikan berbagai kompensasi, mereka tak ingin Dolly ditutup (baca juga: Penutupan Dolly Jadi Sorotan, Warga Pun Kelelahan (6).

Bagi warga Dolly, terutama para penentang penutupan, acara deklarasi penutupan lokalisasi prostitusi benar-benar membuat suasana lokalisasi pelacuran terasa mendidih, sekalipun deklarasi itu tidak dipusatkan di luar lokalisasi prostitusi, tepatnya di Islamic Centre.

Pasalnya, sejumlah pihak, terutama pemilik wisma, merasa belum pernah diajak bicara.

"Cuma ada satu pemilik yang bersedia menutup wisma," ujar Andre, anggota Paguyuban Pekerja Lokalisasi (PPL) Dolly, Senin (16/6/2014).

Yang dimaksudkan Andre adalah pemilik Wisma Barbara yang tersohor di Dolly.

Menurut Andre, pemilik wisma itu telah menyatakan kesiapan untuk tak lagi beroperasi setelah 18 Juni 2014.

"Kabarnya sudah negosiasi sama Pemkot dan sudah pindah usaha ke tempat lain. Tapi, saya tidak tahu dapat uang pengganti berapa," lanjutnya.

Pernyataan Andre itu dibenarkan Johantoro (46), Ketua PPL Dolly, sekaligus pemilik satu wisma. Menurut Johantoro, dari 48 wisma, hanya satu yang menyatakan siap berhenti beroperasi. Pemilik dari 47 wisma lainnya merasa tak pernah diajak bicara secara langsung oleh Pemkot.

"Saya tidak pernah diajak bicara langsung sama Pemkot," kata Johan, sapaan akrab Johantoro.

Johan menyebut kompensasi yang ditawarkan Pemkot untuk menutup wisma tidak masuk akal.
Uang pesangon sebesar Rp 3 juta hingga Rp 5 juta tidak sebanding dengan pendapatan mereka setiap bulan.

"Coba bandingkan dengan penghasilan yang mereka peroleh, rata-rata sampai 8 juta per bulan," imbuh Johan.

Wisma yang dikelola Johan dihuni 10 PSK dari berbagai daerah, seperti Ponorogo, Banyuwangi, hingga Jawa Barat.

Para PSK, kata Johan, kerap mengungkapkan kecemasan. Tawaran berbagai pelatihan keterampilan kerja dari Pemkot, lanjutnya, dianggap sama sekali tidak akan bermanfaat.

"Pelatihan dua tiga hari itu bisa untuk apa? Pemerintah juga tidak bisa memastikan bahwa seusai dilatih membuat produk, apakah kemudian ada pasarnya. Seperti di lokalisasi lain yang sudah ditutup, produk keset PSK cuma ditumpuk karena tidak laku dijual," pungkasnya.

Pemilik wisma lainnya, Ani, juga mengaku hingga saat ini sama sekali tidak ada negosiasi dengan Pemkot.

Begitupun dengan dana kompensasi yang disediakan Kementerian Sosial (Kemensos) dan Pemprov Jatim untuk para mucikari dan PSK.

"Saya tidak tahu ada dana itu. Kalaupun ada, kami akan tetap menolak dana kompensasi itu. Yang jelas, kami masih menolak rencana penutupan lokalisasi ini," tegas Ani. (ben)

- TAMAT -