Akui Pilih Prabowo, Wali Kota Ini Bantah Bikin "Kampanye Hitam" Soal Jokowi

Asrun berkilah hanya bermaksud menjelaskan, positif negatifnya kedua pasangan calon presiden dan calon wakil presiden berdasarkan fakta-fakta yang ada. “Bukan kampanye hitam. Itu sesuai dengan fakta-fakta yang ada, jangan sampai masyarakat terkooptasi oleh pencitraan yang lebay (melebih-lebihkan),” kata Asrun, Minggu (15/6/2014).

“Saya tidak ingin masyarakat terkooptasi atau terkotak-kotak, sehingga perlu saya jelaskan kedua pesangan persiden dan wakil presiden. Namun saya menyampaikan, saya ada di pihak nomor urut 1, tetapi terserah masyarakat mereka mau pilih mana,” tegasnya.

Seperti diberitakan sebelumnya, ratusan ketua RT/RW di lima Kecamatan di Kota Kendari, Sulawesi Tenggara mengikuti acara sosialisasi tentang tata cara pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) di ruang pola kantor Wali Kota Kendari, Jumat (13/6/2014).

Namun, saat Wali kota Kendari memaparkan materinya, berlangsung pembagian selebaran berisikan 10 poin alasan memilih Prabowo-Hatta. Selebaran sebanyak dua lembar kertas itu tidak berstempel atau ditandatangani.

Namun menurut salah seorang pejabat RT di Rahandouna, Kecamatan Poasia, saat pembagian selebaran, para peserta pertemuan dilarang merekam dan mengambil gambar.

Salah seorang ketua RT yang tidak terima dengan kondisi itu langsung melontarkan protes dan mempertanyakan tujuan dari pembagian selebaran tersebut.

Hal itu diserukannya saat Wali kota tengah menyampaikan pandangan tentang capres dan cawapres Prabowo-Hatta. “Saya langsung interupsi, maaf pak Wali, undangannya sosialisasi, kenapa bisa jadi kampanye seperti ini,” kata Ahmad salah seorang Ketua RT, Kelurahan Rahandouna, Kecamatan Poasia, Kota Kendari.

Setelah mendapat protes dari salah seorang peserta, acara sosialisasi yang dihadiri sejumlah pejabat Kota Kendari akhirnya dihentikan.

Di dalam selebaran tersebut terdapat uraian tentang kelebihan capres Prabowo-Hatta. Namun pada poin 9 dan 10 menyudutkan pasangan capres Jokowi dan Jusuf Kalla. Butir 9 berbunyi: “Kapasitas Jokowi belum terbukti secara nasional, untuk Jakarta saja belum ada karya nyata. Bahkan terkesan kutu loncat, gubernur hanya sebagai pijakan saja untuk menjadi calon presiden.”

Di butir 10 disebutkan: “Sesungguhnya saya tidak rela/ridho kalau JK jadi wakilnya Jokowi,”.