Soal Intoleransi di DIY, 3 Bupati Dilaporkan ke Komnas HAM

Kordinator umum Makaryo, Beny Susanto mengatakan berdasarkan catatan Makaryo, sejak 1996 hingga November 2013 terjadi 17 kasus kekerasan di DIY. Fakta itu sebenarnya sudah disampaikan ke pemda. Lalu berbagai lembaga mendeklarasikan Yogya darurat Kekerasan.

"Ternyata peryataan deklarasi itu tidak banyak berpengaruh terhadap penegakan hukum dan pemenuhan hak asasi manusia di DIY," jelas Beny di kantor LBH Yogyakarta, Selasa (3/6/2014) siang.

Beny menuturkan, memasuki tahun 2014 terjadi lagi tindak kekerasan di Kabupaten Bantul dengan pembubaran pertemuan kelompok Syiah. Di Kabupaten Gunungkidul terjadi aksi intoleran dengan penolakan dan ancaman sekelompok orang terhadap kegiatan paskah Adiyuswa Gereja Kristen Jawa (GKJ) se- Jawa.

Lalu pada akhir Mei 2014 di Kabupaten Sleman terjadi dua aksi intoleransi, yang terparah tindakan itu disertai penganiayaan dan perusakan. "Lagi-lagi kelompok intoleran tersebut tidak mendapat sanksi apapun dari pihak pemda dan kepolisian," katanya.

Terkait rentetan peristiwa itu, Makaryo akan segera mengirimkan surat ke Komnas HAM melaporkan tiga bupati, yakni Bupati Bantul, Sleman dan Gunungkidul karena mengabaikan kewajiban menghormati, melindungi dan memenuhi hak asasi manusia. Terutama ketika ekskalasi tindak kekerasan semakin meningkat di DIY.

"Kita juga laporkan Kapolda DIY ke Kompolnas. Merekomendasikan Kapolri untuk mengganti Kapolda DIY karena gagal menjalankan amanat konstitusi, selain itu banyak kasus pelanggaran yang tidak selesai," tandas Benny.

Gagalnya penegakan hukum ini, menurutnya, akan semakin memperbesar potensi tindak kekerasan di berbagai wilayah DIY. "Kami juga mendesak pemerintah dan penegak hukum untuk mengambil tindakan preventif terhadap gejala kekerasan. Selain itu, pelaku-pelaku dan kelompok kekerasan harus ditindak tegas," pungkasnya.