Tak Netral di Pilpres, Kades dan Lurah Terancam Dipecat

Kompas.com - 28/05/2014, 16:39 WIB
Sejumlah alat peraga kampanye dari berbagai partai peserta pemilu 2014 terpasang di Bundaran Simpang lima, Banda Aceh, Sabtu (11/1/2014). Kondisi tersebut selain merusak keindahan kota juga menganggu kenyamanan para pengendara yang melewati bundaran tersebut. SERAMBI/BUDI FATRIASejumlah alat peraga kampanye dari berbagai partai peserta pemilu 2014 terpasang di Bundaran Simpang lima, Banda Aceh, Sabtu (11/1/2014). Kondisi tersebut selain merusak keindahan kota juga menganggu kenyamanan para pengendara yang melewati bundaran tersebut.
|
EditorCaroline Damanik

UNGARAN, KOMPAS.com -- Panwaslu Kabupaten Semarang memperingatkan kepala desa, lurah, dan perangkatnya untuk bersikap netral dalam Pilpres 2014. Ketua Panwaslu Kabupaten Semarang Agus Riyanto mengatakan, dalam UU Nomor 42 Tahun 2008 jelas mengenai larangan keterlibatan mereka dalam kampanye.

Selain itu, dalam UU Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa juga ada ketentuan bagi kepala desa dan perangkat desa dilarang terlibat kampanye pemilu dan bagi yang terbukti terlibat kampanye sanksinya dapat diberhentikan dari jabatannya sebagai kepala desa dan perangkat desa.

"Jadi dalam proses penanganan pelanggaran nantinya bisa merujuk pada undang-undang ini, " kata Agus.

Menurut dia, dalam pilpres, potensi pelanggaran diperkirakan trennya akan menurun dibanding dengan pemilu legislatif yang lalu. Namun, potensi pelanggaran dalam bentuk lain justru bisa meningkat atau lebih marak jika dibandingkan dengan pemilu legislatif. Sebut saja, kampanye hitam, mobilisasi birokrasi, serta keterlibatan kepala desa dan perangkat desa dalam kampanye.

"Keterlibatan kepala desa dan perangkat desa ini merupakan potensi timbulnya kerawanan sosial tersendiri mengingat mereka sebagai level pemimpin yang langsung berada di tengah masyarakat jika mereka terlibat dukung mendukung akan menimbulkan suasana yang tidak baik di masyarakatnya," kata Agus.

Untuk itu, kepala desa dan perangkat desa diharuskan netral. Artinya, tidak terlibat dalam kampanye. Agus menambahkan, banyaknya potensi munculnya pelanggaran dalam proses pemilu tentunya dapat menimbulkan suasana yang tidak kondusif bagi proses penyelenggaraan pemilu.

Di sisi lain, hal ini sekaligus akan berpengaruh buruk terhadap kualitas pemilu. Panwaslu Kabupaten Semarang akan terus mengingatkan kepada semua pihak dan masyarakat sebagai bentuk upaya pencegahan, mengajak masyarakat untuk bersama-sama melihat proses pemilu, dan mencegah terjadinya pelanggaran.

"Apabila terjadi pelanggaran, masyarakat bisa segera menyampaikan laporan kepada jajaran Pengawas Pemilu paling lama tiga hari sejak kejadian, sesuai dengan ketentuan dalam UU Nomor 42 Tahun 2008," tegasnya.

Baca tentang


25th

Tulis komentar dengan menyertakan tagar #JernihBerkomentar dan #MelihatHarapan di kolom komentar artikel Kompas.com. Menangkan E-Voucher senilai Jutaan Rupiah dan 1 unit Smartphone.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Pilkada, Dilema Pemilih di Tengah Pendemi, Ancaman Golput hingga Takut Corona

Pilkada, Dilema Pemilih di Tengah Pendemi, Ancaman Golput hingga Takut Corona

Regional
Mencari Jejak 'Mr Black'' Pemilik 30 Kg Sabu di Medan, Kirim Kurir yang Miliki 7 Identitas

Mencari Jejak "Mr Black"" Pemilik 30 Kg Sabu di Medan, Kirim Kurir yang Miliki 7 Identitas

Regional
5 Daerah yang Kini Masuk Zona Merah, Bandung hingga Kota Batu

5 Daerah yang Kini Masuk Zona Merah, Bandung hingga Kota Batu

Regional
Kisah ODHA di Semarang, Panggilan Jiwa Bantu Sesama hingga Bangkit Lawan Stigma

Kisah ODHA di Semarang, Panggilan Jiwa Bantu Sesama hingga Bangkit Lawan Stigma

Regional
Setelah Ada Tambang, Tiap Tahun Petani di Kukar Merugi karena Sawah Terendam Banjir

Setelah Ada Tambang, Tiap Tahun Petani di Kukar Merugi karena Sawah Terendam Banjir

Regional
Fakta Terbaru Pasca-demo di Rumah Mahfud MD, Ibunda Batal Diungsikan, Polisi Periksa Peserta Aksi

Fakta Terbaru Pasca-demo di Rumah Mahfud MD, Ibunda Batal Diungsikan, Polisi Periksa Peserta Aksi

Regional
Dokter Sardjono Meninggal karena Covid-19 Rabu Dini Hari, Sorenya Istri Juga Berpulang

Dokter Sardjono Meninggal karena Covid-19 Rabu Dini Hari, Sorenya Istri Juga Berpulang

Regional
Gempa 5,3 Magnitudo Guncang Kendari, Tak Berpotensi Tsunami

Gempa 5,3 Magnitudo Guncang Kendari, Tak Berpotensi Tsunami

Regional
[POPULER NUSANTARA] Rumah Mahfud MD di Madura Didemo Massa | Jejak Ali Kalora Pemimpin MIT di Sulteng

[POPULER NUSANTARA] Rumah Mahfud MD di Madura Didemo Massa | Jejak Ali Kalora Pemimpin MIT di Sulteng

Regional
Istri Dokter Sardjono Meninggal, Diduga Tertular Covid-19 dari Suaminya

Istri Dokter Sardjono Meninggal, Diduga Tertular Covid-19 dari Suaminya

Regional
Diskusi soal Penanganan Covid-19, AHY Malam-malam Sowan ke Ganjar

Diskusi soal Penanganan Covid-19, AHY Malam-malam Sowan ke Ganjar

Regional
Menyusul Suaminya, Istri Dokter Sardjono Meninggal akibat Covid-19

Menyusul Suaminya, Istri Dokter Sardjono Meninggal akibat Covid-19

Regional
Kasus Covid-19 Melonjak, Lampu Jalan Protokol di Kota Tegal Dimatikan

Kasus Covid-19 Melonjak, Lampu Jalan Protokol di Kota Tegal Dimatikan

Regional
Pengasuh dan Pengurus Pondok Positif Covid-19, Seorang Santri Terpapar Corona

Pengasuh dan Pengurus Pondok Positif Covid-19, Seorang Santri Terpapar Corona

Regional
Kunjungi Kader di Daerah, AHY Ingin Ulang Kenangan Manis di Jawa Tengah

Kunjungi Kader di Daerah, AHY Ingin Ulang Kenangan Manis di Jawa Tengah

Regional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X