LSM Peduli Syariah Desak Aparat Ungkap 8 Pemerkosa Janda di Aceh

Kompas.com - 08/05/2014, 17:21 WIB
Ilustrasi korban perkosaan. ShutterstockIlustrasi korban perkosaan.
|
EditorFarid Assifa

BANDA ACEH, KOMPAS.com - Jaringan Masyarakat Sipil Peduli Syariat (JMSPS) mengecam 8 orang yang diduga pemerkosa perempuan janda berinisial Y di Kota Langsa. Lembaga swadaya masyarakat LSM) di Aceh ini mendesak aparat penegak hukum untuk segera menangkap semua pelaku dan memberikan hukuman seberat-beratnya.

“Jika kasus perkosaan ini gagal diungkap oleh penegak hukum, dikhawatirkan kasus serupa akan kembali terulang," kata Fatimahsyam, juru bicara JMSPS, saat dihubungi Kompas.com, Kamis (8/5/2014).

Fatimahsyam sangat menyayangkan pernyataan Kepala Dinas Syariat Islam Kota Langsa Drs Ibrahim Latief yang terlalu dini menjatuhkan cambuk terhadap perempuan korban perkosaan itu dengan Qanun Khalwat, seperti yang telah diberitakan sejumlah media saat ini.

“Pernyataan itu berpotensi mengabaikan terhadap tindakan kejahatan perkosaan dan memberi peluang bagi pelaku untuk lari dari tanggung jawabnya. Korban seharusnya mendapat perhatian kepala Dinas Syariat Islam setempat, bukan malah membuat pernyataan cambuk yang mendahului keputusan pengadilan," katanya.

Masih kata Fatimahsyam, tindakan perkosaan tersebut terjadi akibat dari dibukanya ruang bagi masyarakat untuk bertindak sebagai penegak hukum. Pasal-pasal yang mengatur tentang peran serta masyarakat di dalam Qanun Khalwat, Maisir dan Judi, kini telah mendorong mereka memposisikan dirinya sebagai penegak hukum yang bisa langsung memberikan hukuman tanpa proses peradilan.

“Pembiaran terhadap tindakan peradilan jalanan bukan saja telah mendidik masyarakat untuk tidak taat hukum dan mengabaikan asas peradilan yang adil bagi orang yang diduga bersalah, tetapi juga memberi peluang bagi masyarakat sebagai pelaku kejahatan," tambahnya.

Menurut catatan JMSPS, kasus perkosaan dalam penegakan Qanun Khalwat seperti yang terjadi di Kota Langsa, bukan kali ini yang pertama terjadi. Sebelumnya, di sejumlah daerah di Aceh juga telah terjadi hal yang serupa. Tindakan perkosaan ini memperpanjang daftar kekerasan yang dilakukan masyarakat.

”Tindakan pemukulan, pengarakan, pengeroyokan dan pemerasan dalam penegakan qanun-qanun syariah Islam, ini merupakan bukti nyata menyempurnakan bukti-bukti sebelumnya bahwa pasal tentang peran serta masyarakat dalam qanun-qanun tersebut harus dihapuskan," katanya.

Tindakan pelaku perkosaan tidak boleh dibenarkan dengan alasan apapun, termasuk terhadap orang yang diduga melakukan khalwat atau berzina.

Fatimahsyam mendesak, Pemerintah Kota Langsa dan aparat penegak hukum untuk memastikan adanya proses peradilan yang adil dan bermartabat, termasuk memastikan terpenuhinya hak-hak korban untuk mendapatkan pendampingan hukum dan pemulihan psikologis, sebagaimana telah dijamin dalam UU No 11 Tahun 2006 tentang Pemerintah Aceh dan Qanun No. 6 Tahun 2009 tentang Perlindungan Perempuan.

Menangkan e-Voucher Belanja total jutaan rupiah. Kumpulkan poin di Kuis Hoaks/Fakta. *S&K berlaku
Ikut


Dapatkan Voucher Belanja jutaan rupiah, dengan #JernihBerkomentar di bawah ini! *S&K berlaku
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

RSU dr Slamet Garut Minta Tempat Tinggal Sementara untuk Tenaga Medis

RSU dr Slamet Garut Minta Tempat Tinggal Sementara untuk Tenaga Medis

Regional
Hadapi Corona, Ganjar Minta Desa Hidupkan Lagi Tradisi Jimpitan untuk Lumbung Pangan

Hadapi Corona, Ganjar Minta Desa Hidupkan Lagi Tradisi Jimpitan untuk Lumbung Pangan

Regional
9 Kasus Positif Covid-19 di Jayapura, Pemda Pertimbangkan Karantina Wilayah

9 Kasus Positif Covid-19 di Jayapura, Pemda Pertimbangkan Karantina Wilayah

Regional
Meski Ditolak Warga, Pasien Positif Covid-19 Tetap Dimakamkan di Lahan Pemprov Sulsel di Gowa

Meski Ditolak Warga, Pasien Positif Covid-19 Tetap Dimakamkan di Lahan Pemprov Sulsel di Gowa

Regional
Gedung Bekas Rumah Sakit di Kota Kediri Kembali Difungsikan Rawat ODP

Gedung Bekas Rumah Sakit di Kota Kediri Kembali Difungsikan Rawat ODP

Regional
Ketua DPRD Kabupaten Bogor Sebut Anggaran untuk Corona Sekitar Rp 200 Miliar

Ketua DPRD Kabupaten Bogor Sebut Anggaran untuk Corona Sekitar Rp 200 Miliar

Regional
Masker Langka dan Mahal, Alumni BLK di Pekalongan Jahit 1000 Lembar

Masker Langka dan Mahal, Alumni BLK di Pekalongan Jahit 1000 Lembar

Regional
Mayoritas Pasien Corona di RSHS Berusia 50 Tahun dan Punya Riwayat Penyakit

Mayoritas Pasien Corona di RSHS Berusia 50 Tahun dan Punya Riwayat Penyakit

Regional
Pemkot Pontianak Kucurkan Dana Rp 37 Miliar untuk Tangani Virus Corona

Pemkot Pontianak Kucurkan Dana Rp 37 Miliar untuk Tangani Virus Corona

Regional
5 Hal Penting Soal Dua Pocong yang Viral hingga Korea Selatan, Foto Tahun 2019 dan Hanya Iseng

5 Hal Penting Soal Dua Pocong yang Viral hingga Korea Selatan, Foto Tahun 2019 dan Hanya Iseng

Regional
Cegah Corona di Lapas Tegal, 57 Narapidana Dibebaskan

Cegah Corona di Lapas Tegal, 57 Narapidana Dibebaskan

Regional
KNPI Jabar Siapkan Pilot untuk Drone Penyemprot Disinfektan

KNPI Jabar Siapkan Pilot untuk Drone Penyemprot Disinfektan

Regional
ODP Covid-19 yang Meninggal Saat Hendak Melahirkan Diduga Keracunan, Bukan Positif Corona

ODP Covid-19 yang Meninggal Saat Hendak Melahirkan Diduga Keracunan, Bukan Positif Corona

Regional
Sempat Ingin Lari, Pasien Sembuh Covid-19: Saya Harus Menyelamatkan Diri, Keluarga, Masyarakat

Sempat Ingin Lari, Pasien Sembuh Covid-19: Saya Harus Menyelamatkan Diri, Keluarga, Masyarakat

Regional
Pemda DIY Siapkan Dua lokasi untuk Karantina Pasien Covid-19

Pemda DIY Siapkan Dua lokasi untuk Karantina Pasien Covid-19

Regional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X