Mahasiswa Anti-kapitalis Desak Penegerian Unimor

Mahasiswa mendesak pemerintah daerah (pemda) TTU segera memfasilitasi proses pengalihan status Universitas Timor (Unimor) dari swasta menjadi negeri.

“Kita minta pemerintah daerah untuk proaktif memperhatikan status Unimor ini supaya menjadi universitas negeri karena secara geopolitik berada persis di daerah perbatasan dengan Timor Leste, apalagi pada 2 Desember 2013 lalu, Menteri Pendidikan Muhammad Nuh datang langsung ke Unimor dan mengatakan Unimor sudah layak statusnya jadi negeri,” kata Sekretaris Umum Fronkita, Nikolas Taek, Jumat (2/5/2014).

Menurut Taek, sesuai rapat antara semua ketua himpunan mahasiswa program studi di Unimor dengan Rektor, ada dua tahap yang belum dilalui untuk penegerian Unimor, yakni pengalihan aset (tanah) dari swasta ke negeri dan peresmian. Namun dalam APBN 2014 untuk Kopertis VIII, hanya 8 universitas yang terdaftar dalam penegerian dan Unimor tidak termasuk di dalamnya.

Ketua Gerakan Mahasiswa Nasional Indonesia (GMNI) Cabang Kefamenanu, Bernadus Budi Bani meminta Pemda TTU mengawal proses penegerian Unimor. Sebab, hal itu sesuai visi dan misi Bupati dan Wakil Bupati TTU saat kampanye.

“Pemda TTU kita harapkan mengawal dan memfasilitasi proses penegerian karena tahapan proses antara dua kementerian, yakni Kementrian Kehutanan dan Kementrian Pendidikan belum ada kejelasan terkait tukar guling lahan (Unimor belum memiliki sertifikat tanah). Sehingga saya menduga adanya politisasi soal penegerian oleh kalangan elit,” tegas Budi.

Sementara itu Ketua Liga Mahasiswa Nasional untuk Demokrasi (LMND) Kefamenanu, Jefrianus Nino menuding pemda TTU melalui bupati, tidak konsisten dalam mengeluarkan pernyataan terkait status Unimor ini.

“Pernyataan Bupati TTU beberapa waktu lalu mengatakan bahwa dalam bulan Maret 2014 kemarin status Unimor sudah berubah jadi negeri, tapi kenyataannya sampai sekarang belum ada kejelasan,” kata Jefrianus.

Dengan naiknya status Unimor menjadi negeri, menurut Jefrianus, akan mempermudah daya jangkau mahasiswa dari golongan ekonomi lemah karena biaya kuliah akan menjadi murah. "Karena itu pemda TTU segera tindaklanjuti permintaan kami ini,” kata Jefrianus.

Pantauan Kompas.com, pengunjuk rasadari GMNI, LMND, Persatuan Mahasiswa Miomafo Barat, Gerakan Mahasiswa Peduli Lingkungan Hidup dan Ikatan Mahasiswa Insana itu harus mengalami kekecewaan lantaran keinginan mereka untuk bertemu Bupati TTU Raymundus Sau Fernandes tidak tercapai. Bupati Raymundus sedang tidak berada di tempat. Mahasiswa hanya bertemu dengan Kepala Bagian Hubungan Masyarakat Pemda TTU, Bonefasius Ola Kian.

Bonefasius berjanji akan menyampaikan langsung tuntutan tersebut kepada Bupati. Pihaknya juga akan memfasilitasi para mahasiswa berdialog langsung dengan bupati.