2017, Jawa Tengah Diprediksi Krisis Listrik

Kompas.com - 28/04/2014, 16:01 WIB
Burung-burung bertengger di kabel listrik. ABC AustraliaBurung-burung bertengger di kabel listrik.
|
EditorCaroline Damanik

UNGARAN, KOMPAS.com - Jawa Tengah diprediksi menghadapi ancaman krisis listrik pada tahun 2017. Perkiraan ini didasarkan pada pertumbuhan konsumsi listrik di Jawa Tengah yang terus mengalami kenaikan hingga 10 persen per tahun.

Sementara itu terkait pembangkit, Jawa Tengah dinilai masih tertinggal dibandingkan dengan daerah lain seperti Jawa Timur dan Jawa Barat.

"Beban puncak listrik di Jawa Tengah saat ini mencapai 4.000 megawatt (mw). Sedang kapasitas terpasang di Jawa Tengah hanya 2.000-an mw. Saat ini pasokan listrik kita selalu tergantung dengan interkoneksi Jawa- Bali. Padahal interkoneksi Jawa- Bali tidak hanya memasok Jawa Tengah saja," kata Kepala Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Jawa Tengah, Teguh Dwi Paryono, usai Seminar Menggagas Raperda Pengelolaan Energi di Jawa Tengah, di Ungaran, Senin (28/4/2014) siang.

Menurut Teguh, jika Jawa Tengah ingin terbebas dari krisis listrik harus ada pembangkit baru. Di lain pihak, masyarakat belum paham bahwa listrik sangat dibutuhkan untuk mendorong pertumbuhan ekonomi. Sebab 1 persen pertumbuhan ekonomi membutuhkan 1,3 persen pasokan energi listrik.

"Meski pembangkit 2 x1.000 mw sudah terbangun di Batang, namun sudah habis karena sudah banyak yang antre, misalnya industri semen di Rembang, Cilacap, Banyumas dan Wonogiri. Belum lagi industri tekstil yang eksodus ke Jawa Tengah. Jika hal ini tak dapat terpenuhi Jawa Tengah akan tertinggal dari daerah lain,” tambahnya.

Oleh karena itu, lanjutnya, gagasan raperda pengelolaan energi di Jawa Tengah memiliki momentum penting bagi kemandirian energi Jawa Tengah. Selain akan menjadi payung hukum, Raperda energi akan menjadi instrumen regulasi dalam mengoptimalkan potensi pemanfaatan sumber energi yang ada di Jawa Tengah.

“Ini bagian dari mewujudkan gagasan gubernur dalam daulat energi di Jawa Tengah,” tambahnya.

Sementara itu, Wakil Ketua Komisi D, DPRD Provinsi Jawa Tengah, Sasmito mengungkapkan pentingnya produk hukum daerah sebagai acuan dalam mengelola potensi energi. Sebab selama ini upaya pengelolaan energi di Jawa Tengah belum optimal.

“Untuk itu kita harus memiliki pegangan dalam pengelolaan energi yang memihak kepentingan Jawa Tengah,” ujarnya.

Melalui Perda ini, kata Sasmito, nantinya juga bisa menjadi acuan masing-masing daerah dalam pengelolaan enegeri. Ia mencontohkan energi panas bumi dan lainnya masih belum tergarap seperti di Guci Kabupaten Tegal, Purwokerto dan Kabupaten Semarang Selain itu juga ia melihat pentingnya kantor-kantor pemerintahan dapat memberikan contoh penggunaan pemanfaatan energi terbarukan.

“Seperti pemanfaatan panel tenaga surya, semestinya gedung-gedung pemerintah sudah mengawali. Jangan hanya mewacanakan saja,” ungkapnya.



25th

Tulis komentar dengan menyertakan tagar #JernihBerkomentar dan #MelihatHarapan di kolom komentar artikel Kompas.com. Menangkan E-Voucher senilai Jutaan Rupiah dan 1 unit Smartphone.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Prajurit TNI Masuk Gorong-gorong di Sumedang, Angkut 5 Kuintal Sampah, Ini Faktanya

Prajurit TNI Masuk Gorong-gorong di Sumedang, Angkut 5 Kuintal Sampah, Ini Faktanya

Regional
Kisah Perempuan Asal Sorong yang Tidak Bisa Bangun Gara-gara Vertigo

Kisah Perempuan Asal Sorong yang Tidak Bisa Bangun Gara-gara Vertigo

Regional
Kisah Ibu Tunanetra Dampingi Anak Sekolah Daring Saat Pandemi: Ada Perasaan Waswas...

Kisah Ibu Tunanetra Dampingi Anak Sekolah Daring Saat Pandemi: Ada Perasaan Waswas...

Regional
Libur Panjang di Puncak, Kendaraan yang Abai Protokol Kesehatan Diminta Putar Balik

Libur Panjang di Puncak, Kendaraan yang Abai Protokol Kesehatan Diminta Putar Balik

Regional
Dinilai Merugikan, Puluhan Warga di Luwu Hentikan Paksa Aktivitas Galian C

Dinilai Merugikan, Puluhan Warga di Luwu Hentikan Paksa Aktivitas Galian C

Regional
IPB: Dana Riset Dasar Minim hingga Kurang Diminati, Indonesia Terancam Impor Riset Negara Lain

IPB: Dana Riset Dasar Minim hingga Kurang Diminati, Indonesia Terancam Impor Riset Negara Lain

Regional
Detik-detik 2 Santri Terseret Air Bah karena Ingin Tolong Teman, 1 Tewas, 1 Hilang

Detik-detik 2 Santri Terseret Air Bah karena Ingin Tolong Teman, 1 Tewas, 1 Hilang

Regional
Digugat IRT yang Tak Terima Dinyatakan Terpapar Covid-19, Gugus Tugas: Sudah Sesuai Prosedur

Digugat IRT yang Tak Terima Dinyatakan Terpapar Covid-19, Gugus Tugas: Sudah Sesuai Prosedur

Regional
Tak Lagi Zona Merah Covid-19, Banjarmasin Berencana Buka Objek Wisata

Tak Lagi Zona Merah Covid-19, Banjarmasin Berencana Buka Objek Wisata

Regional
3 Hari Keluar Kota, Warga Wajib Tunjukkan Hasil Tes Swab Negatif Covid-19 Saat Kembali ke Surabaya

3 Hari Keluar Kota, Warga Wajib Tunjukkan Hasil Tes Swab Negatif Covid-19 Saat Kembali ke Surabaya

Regional
4 Pria Tertangkap Bawa Sabu 6 Kg, Pelaku Diupah Rp 180 Juta

4 Pria Tertangkap Bawa Sabu 6 Kg, Pelaku Diupah Rp 180 Juta

Regional
'Warga Terdaftar Sebagai Penerima tapi Tidak Mendapat Bantuan'

"Warga Terdaftar Sebagai Penerima tapi Tidak Mendapat Bantuan"

Regional
[POPULER NUSANTARA] Bahar bin Smith Jadi Tersangka | Bocah Balita Kerap Minta Maaf karena Trauma

[POPULER NUSANTARA] Bahar bin Smith Jadi Tersangka | Bocah Balita Kerap Minta Maaf karena Trauma

Regional
Mereka yang Merawat Ikrar Sumpah Pemuda di Maluku, Kalbar, dan Sumbar

Mereka yang Merawat Ikrar Sumpah Pemuda di Maluku, Kalbar, dan Sumbar

Regional
Tak Terima Dinyatakan Positif Covid-19, IRT Gugat Gugus Tugas dan RS ke Pengadilan

Tak Terima Dinyatakan Positif Covid-19, IRT Gugat Gugus Tugas dan RS ke Pengadilan

Regional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X