Kompas.com - 19/04/2014, 21:57 WIB
Ketua Dewan Pembina Partai Gerindra, Prabowo Subianto (kanan), bersama Ketua Partai Persatuan Pembangunan Suryadharma Ali (tengah), menghadiri kampanye Partai Gerindra di Stadion Utama Gelora Bung Karno, Minggu (23/3/2014).  TRIBUNNEWS/DANY PERMANAKetua Dewan Pembina Partai Gerindra, Prabowo Subianto (kanan), bersama Ketua Partai Persatuan Pembangunan Suryadharma Ali (tengah), menghadiri kampanye Partai Gerindra di Stadion Utama Gelora Bung Karno, Minggu (23/3/2014).
|
EditorErvan Hardoko
TASIKMALAYA, KOMPAS.com - Kekisruhan yang terjadi di tubuh Partai Persatuan Pembangunan (PPP) terus mendapatkan sorotan di berbagai pihak. Simpatisan partai dari kalangan ulama di Tasikmalaya, Jawa Barat, menilai Ketua Umum PPP Suryadharma Ali (SDA) adalah pimpinan otoriter karena memecat sejumlah elit politik partai di daerah tanpa prosedur.

"Pak SDA yang seenaknya pecat memecat. ini gaya otoriter," terang salah seorang ulama, Miftah Fariz, setelah menggelar pertemuan ulama simpatisan PPP di Pondok Pesantren Mabdaul Ulum, Tamansari, Kota Tasikmalaya, Sabtu (19/4/2014).

Fariz menambahkan, SDA dinilai tak memikirkan keutuhan internal partai, karena telah memecat beberapa elit politiknya di daerah yang meminta ketua umum mundur setelah hasil pemilu legislatif yang meleset dari target. "Seharusnya sebagai ketua umum lebih mementingkan keutuhan partainya," kata dia.

Saat ini ,lanjut Fariz, seluruh ulama, simpatisan PPP, dan partai Islam wajib bersatu, bukan malah pecat memecat. Sehingga dia mengusulkan segera dilakukan konsolidasi atau islah internap partai berlambang Kabah itu. "Saya minta diadakan islah antara elit partai yang sebenarnya," ungkap Fariz.

Selain itu, simpatisan ulama Tasikmalaya, kata Fariz, belum memberikan persetujuan terkait koalisi antara PPP dan Gerindra. Ia menilai keputusan partai dalam hal ini SDA terlalu terburu-buru dalam mengambil keputusan koalisi.

"Kalau koalisi kan nanti akan ditentukan saat rapimnas. Kita setuju saja dengan partai manapun PPP berkoalisi, Tapi alangkah baiknya PPP berkoalisi dengan partai Islam. Seperti dengan PKS, PAN, PBB dan PKB, akan sanggup menghasilan 32 persen suara," tambah dia.

Hal senada diungkapkan ulama simpatisan PPP lainnya Ateng Zaelani. Menurutnya, keinginan partai berkoalisi dengan Partai Gerindra terlalu dini untuk diputuskan. Seharusnya pimpinan partai bisa mengikuti dahulu perkembangan politik.

Ateng menilai putusan koalisi ini dilakukan ketua umum secara pribadi dan sudah keluar dari hasil permusyawaratan internal partai. "Saya kira koalisi dengan Gerindra dilakukan secara sendiri-sendiri oleh ketua umum. Harusnya kan lewat dulu rapimnas," tambah Ateng.



Rekomendasi untuk anda
25th

Tulis komentar dengan menyertakan tagar #JernihBerkomentar dan #MelihatHarapan di kolom komentar artikel Kompas.com. Menangkan E-Voucher senilai Jutaan Rupiah dan 1 unit Smartphone.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Hari Pertama Lebaran, Bobby dan Kahiyang Datangi Lokasi Banjir Luapan Sungai Deli

Hari Pertama Lebaran, Bobby dan Kahiyang Datangi Lokasi Banjir Luapan Sungai Deli

Regional
Gelar Open House Virtual, Ganjar Sapa Warga Jateng di Banten hingga Sudan

Gelar Open House Virtual, Ganjar Sapa Warga Jateng di Banten hingga Sudan

Regional
Penyakit Syaraf Kambuh, Bupati Bener Meriah Dilarikan ke Medan

Penyakit Syaraf Kambuh, Bupati Bener Meriah Dilarikan ke Medan

Regional
H-1 Lebaran, Mensos Berikan Santunan Rp 285 Juta Kepada Korban Longsor di Solok

H-1 Lebaran, Mensos Berikan Santunan Rp 285 Juta Kepada Korban Longsor di Solok

Regional
12 Korban Tewas Longsor di Tapanuli Selatan Dapat Santunan Rp 180 Juta dari Kemensos

12 Korban Tewas Longsor di Tapanuli Selatan Dapat Santunan Rp 180 Juta dari Kemensos

Regional
Batasi Akses Keluar Masuk Medan, Walkot Bobby Tinjau Lokasi Penyekatan

Batasi Akses Keluar Masuk Medan, Walkot Bobby Tinjau Lokasi Penyekatan

Regional
Kabel Optik Telkom Sarmi-Biak Terputus, Pemprov Papua Tetap Upayakan Layanan E-Government

Kabel Optik Telkom Sarmi-Biak Terputus, Pemprov Papua Tetap Upayakan Layanan E-Government

Regional
Warga Kampung Nelayan Keluhkan Banjir, Walkot Bobby Instruksikan Bangun Tanggul

Warga Kampung Nelayan Keluhkan Banjir, Walkot Bobby Instruksikan Bangun Tanggul

Regional
Ridwan Kamil Lelang 4 Paket Premium Produk Kolaborasi Bersama Merek Lokal

Ridwan Kamil Lelang 4 Paket Premium Produk Kolaborasi Bersama Merek Lokal

Regional
Jelang PON XX 2021, Pemprov Papua Buat Tim Kecil untuk Koordinasi

Jelang PON XX 2021, Pemprov Papua Buat Tim Kecil untuk Koordinasi

Regional
Polemik Karantina WNI, Bobby Sesalkan Informasi Tidak Benar dari Pemprov Sumut

Polemik Karantina WNI, Bobby Sesalkan Informasi Tidak Benar dari Pemprov Sumut

Regional
Jelang Lebaran, Dompet Dhuafa Fasilitasi Pernikahan Santri Muallaf di Tangsel

Jelang Lebaran, Dompet Dhuafa Fasilitasi Pernikahan Santri Muallaf di Tangsel

Regional
Ganjar Yakin Masjid Agung Purwokerto Bakal Jadi 'Landscape' Menarik

Ganjar Yakin Masjid Agung Purwokerto Bakal Jadi "Landscape" Menarik

Regional
Soal Kisruh Lokasi Karantina dengan Gubernur Sumut, Bobby: Pemkot Medan Ingin Kejelasan

Soal Kisruh Lokasi Karantina dengan Gubernur Sumut, Bobby: Pemkot Medan Ingin Kejelasan

Regional
Bangun SDM Wonogiri, Bupati Jekek Tuangkan Program Besarnya pada RPJMD 2021-2026

Bangun SDM Wonogiri, Bupati Jekek Tuangkan Program Besarnya pada RPJMD 2021-2026

Regional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X