Kompas.com - 09/04/2014, 15:46 WIB
Karena kecewa tak diperbolehkan mencoblos, Jon, warga Mamuju Utara, Sulawesi Barat mengamuk dan merobek surat undangan memilih di TPS, Rabu (9/4/2014). Kompas.com/ JunaediKarena kecewa tak diperbolehkan mencoblos, Jon, warga Mamuju Utara, Sulawesi Barat mengamuk dan merobek surat undangan memilih di TPS, Rabu (9/4/2014).
|
EditorFarid Assifa

MAMUJU UTARA, KOMPAS.com -- Kecewa karena tak diperkenankan mencoblos, Jon dan Aviani, sepasang suami istri di Mamuju Utara, Sulawesi Barat, mengamuk di tempat pemungutan suara (TPS), Rabu (9/4/2014) pagi. 

Meski namanya terdaftar di Daftar Pemilih Tetap (DPT), petugas Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS) tak memperkenankan untuk menggunakan hak pilihnya hanya karena tidak mendapatkan undangan memilih.

Meski keduanya sudah memperlihatkan kartu tanda penduduk (KTP) sebagai bukti penduduk setempat, petugas KPPS bersikeras melarang Jon dan Aviani untuk memilih calon wakil rakyat mereka di bilik suara.

Jon sempat emosi dan mengamuk hingga proses pencoblosan di TPS 4 Kota Pasang Kayu ini sempat terhenti. Jon mengaku tahu peraturan dan edaran KPU bahwa pemilih yang terdaftar di DPT tetap berhak menggunakan hak pilihnya di bilik suara meski tak mendapat undangan memilih.

Sayangnya, pemahaman petugas KPPS berbeda, dan menyatakan bahwa Jon dan keluarganya tak berhak memilih. Emosi Jon pun memuncak. Dia merobek-robek surat undangan salah seorang anggota keluarganya yang lain. Jon melakukan hal itu agar semua anggota keluarganya tak perlu menggunakan hak pilihnya.

“Saya dan keluarga terdaftar di DPT, punya KTP, tapi tak diperkenankan mencoblos hanya karena tidak mendapat surat undangan memilih. Karena kecewa, saya robek sekalian undangan keluarga, biar tidak ada yang ikut memilih,” kata Jon.

Ketegangan antara keluarga Jon dan petugas KPPS baru mereda setelah Ketua KPU Mamuju Utara, Ishak Ibrahim, datang dan memberi pemahaman kepada petugasnya di TPS. Menurut Ishak, Jon dan keluarganya tetap berhak mencoblos di TPS seperti pemilih lainnya, tanpa harus menunggu semua pemilih lain menggunakan hak pilihnya.

Dapatkan informasi, inspirasi dan insight di email kamu.
Daftarkan email

Ishak terpaksa kembali memberi bimbingan kepada petugasnya di TPS agar memperkenankan siapa pun pemilih terdaftar di DPT untuk menggunakan hak pilihnya meski tak mendapat undangan memilih.

“Ini kesalahan persepsi petugas KPPS. Jadi semua warga yang sudah terdaftar di DPT boleh mencoblos untuk menentukan hak politiknya,” ujar Ishak.Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari Kompas.com. Mari bergabung di Grup Telegram "Kompas.com News Update", caranya klik link https://t.me/kompascomupdate, kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.



Video Pilihan

Rekomendasi untuk anda
26th

Ada hadiah voucher grab senilai total Rp 6.000.000 dan 1 unit smartphone.

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

ASN Dilarang Ambil Cuti Saat Libur Nataru, Kang Emil: Taat Saja

ASN Dilarang Ambil Cuti Saat Libur Nataru, Kang Emil: Taat Saja

Regional
Terobosan Walkot Bobby Dorong UMKM Naik Kelas di Medan

Terobosan Walkot Bobby Dorong UMKM Naik Kelas di Medan

Regional
Bantu Sumut Vaksinasi Pelajar SMA, Pemkot Medan Siapkan Logistik Vaksin

Bantu Sumut Vaksinasi Pelajar SMA, Pemkot Medan Siapkan Logistik Vaksin

Regional
Pemkot Jabar Sambut Baik Vaksinasi Covid-19 Massal yang Diselenggarakan PT MUJ

Pemkot Jabar Sambut Baik Vaksinasi Covid-19 Massal yang Diselenggarakan PT MUJ

Regional
Bobby Berhasil Percepat Pemulihan Ekonomi Medan, Akademisi USU Berikan Pujian

Bobby Berhasil Percepat Pemulihan Ekonomi Medan, Akademisi USU Berikan Pujian

Regional
Komisi III DPRD Kalsel Setuju Kewenangan Pajak Pertambangan Dikendalikan Pemda

Komisi III DPRD Kalsel Setuju Kewenangan Pajak Pertambangan Dikendalikan Pemda

Regional
Lewat 'Wonderful Rongkong', Luwu Utara Perkenalkan Potensi Pariwisata kepada Investor

Lewat "Wonderful Rongkong", Luwu Utara Perkenalkan Potensi Pariwisata kepada Investor

Regional
Bupati Jekek Optimistis Pembangunan 14.142 RTLH Wonogiri Selesai pada 2024

Bupati Jekek Optimistis Pembangunan 14.142 RTLH Wonogiri Selesai pada 2024

Regional
 Dorong Perputaran Ekonomi, Kang Emil Targetkan Seluruh Desa Miliki BUMDes pada 2023

Dorong Perputaran Ekonomi, Kang Emil Targetkan Seluruh Desa Miliki BUMDes pada 2023

Regional
Luncurkan Kredit Tanpa Agunan untuk Ibu-ibu Pedagang, Ganjar: Bunga Hanya 2 Persen Per Tahun

Luncurkan Kredit Tanpa Agunan untuk Ibu-ibu Pedagang, Ganjar: Bunga Hanya 2 Persen Per Tahun

Regional
Dikunjungi Gus Halim, Ketua Adat Tidung Minta Salimbatu Dijadikan Desa Religi

Dikunjungi Gus Halim, Ketua Adat Tidung Minta Salimbatu Dijadikan Desa Religi

Regional
Cegah Jual Beli Jabatan, Bupati Wonogiri Optimalkan Penerapan Sistem Meritokrasi

Cegah Jual Beli Jabatan, Bupati Wonogiri Optimalkan Penerapan Sistem Meritokrasi

Regional
Walkot Bobby Ajak HMI Sumut Berkolaborasi Dukung Program Pembangunan

Walkot Bobby Ajak HMI Sumut Berkolaborasi Dukung Program Pembangunan

Regional
Panen Raya, Pimpinan DPRD Kota Bogor Turun ke Sawah Bersama Petani

Panen Raya, Pimpinan DPRD Kota Bogor Turun ke Sawah Bersama Petani

Regional
Wonogiri Juara Satu IDSD, Bupati Jekek: Berkat Semangat Reformasi Pemangku Kepentingan

Wonogiri Juara Satu IDSD, Bupati Jekek: Berkat Semangat Reformasi Pemangku Kepentingan

Regional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X
Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.