Penerbangan Subsidi Macet, Warga Krayan Ancam Duduki Bandara

Ketua LSM Masyarakat Peduli Pembangunan Infrastruktur Krayan Selatan, Kornalius Tadem mengatakan, akibat tidak adanya penerbangan bersubsidi ke Kecamatan Krayan Selatan, warga kesulitan melakukan perjalanan ke Kabupaten Nunukan.

“Sudah sejak akhir November penerbangan bersubsidi tidak jalan. Akibatnya masyarakat kesulitan mau keluar. Saya sekeluarga kemarin terpaksa mencarter pesawat Maf menuju Krayan Selatan karena ada keluarga meninggal. Sampai sekarang istri saya tidak bisa pulang karena tidak adanya penerbangan ke Nunukan," ucap Kornelius Tadem kepada Kompas.com, Jumat (14/03/2014).

Akibat tidak adanya penerbangan bersubsidi 4 bulan terakhir, masyarakat Kecamatan Krayan Selatan terpaksa membeli tiket regular jika hendak menuju kota Nunukan. Tentu saja harganya pun jauh lebih mahal dibanding tiket reguler.

Menurut Kornelius, masyarakat Krayan Selatan biasa membeli tiket penerbangan bersubsidi seharga Rp 270.000. Namun kali ini mereka harus merogoh kocek dari Rp 800.000 hingga Rp 1 juta untuk mendapatkan tiket reguler dengan penerbangan hanya selama 45 menit.

“Yang menjual tiket ini juga nggak jelas. Di sana ada calo (harga tiket) bisa dua juta rupiah. Untuk barang bawaan itu ditimbang satu kilo 30 ribu rupiah. Ini sangat memberatkan masyarakat," keluh Kornalius Tadem.

Ancam duduki bandara

Minimnya perhatian pemerintah daerah terhadap permasalahan macetnya penerbangan bersubsidi bagi warga perbatasan di Kecamatan Krayan Selatan, membuat LSM Masyarakat Peduli Pembangunan Infrastruktur Krayan Selatan mengancam akan menduduki Bandara Nunukan.

“Kalau pemerintah sudah tidak punya kepedulian ke sini, satu-satunya solusi masyarakat itu, kita harus turun. Kita minta klarifikasi pemerintah," ancam Kornelius.

"Ndak usah ke kantor bupati, nggak usah ke kantor dewan, mereka semua sudah tahu masalah itu. Kita duduki bandara itu. Kalstar pun tidak boleh turun. Bagaimana rasanya masyarakat tidak bisa melaksanakan aktivitas keluar. Begitu juga rasanya masyarakat di wilayah perbatasan," tandas pria yang juga mantan anggota DPRD Nunukan itu.