Bencana Asap di Riau, SBY Diminta Bertanggung Jawab

"Telah 17 tahun kabut asap pekat melanda Riau, tetapi, tidak pernah tuntas penanggulangannya. Maka dari itu, Presiden SBY harus bertanggung jawab atas kabut asap yang terjadi di Riau," jelas Koordinator Lapangan, Herry Budiman di Pekanbaru, Senin (10/3/2014).

Aksi tersebut mereka lakukan di Jalan Cut Nyak Dien, Pekanbaru atau tepatnya di depan Perpustakaan Wilayah Soeman Hasibuan. Selain dengan melakukan orasi, mereka juga melakukan aksi teatrikal bencana asap Riau.

Aksi itu merupakan bentuk solidaritas untuk membantu masyarakat agar terhindar dari ancaman Infeksi Saluran Pernafasan Akut (ISPA) sebagai dampak dari semakin pekatnya kabut asap yang memasuki tahap berbahaya.

Menurut Harry, sudah 17 tahun masyarakat di Riau menjadi korban kabut asap pekat akibat terjadinya kebakaran hutan dan lahan di Riau, dan masyarakat harus mengeluarkan biaya sendiri membayar uang rumah sakit akibat kabut asap.

"Karena itu, kami selaku warga negara Indonesia yang juga masyarakat Riau mendesak dan menuntut permintaan maaf dari Presiden, pemerintah Riau, pemerintah kabupaten/kota turut bertanggung jawab dan meminta maaf kepada seluruh rakyat Riau," ucapnya.

Mereka juga mendesak aparat hukum di Riau mulai dari kepolisian, kejaksaan dan pengadilan baik di tingkat provinsi maupun kabupaten/kota di Riau segera menuntaskan permasalahan hukum yang mendera perusahaan maupun perseorangan, dengan harapan kedepan tidak ada lagi asap di Riau.

"Aparat penegak hukum harus bertindak tegas dalam melakukan proses hukum yang transparan dan adil serta memihak kepada lingkungan. Kabut asap ini adalah bencana yang lebih buruk dari bencana Gunung Kelud dan Gunung Sinabung," tegasnya.

Sebanyak 30 elemen terdiri dari Walhi Riau, Jikalahari, Greenpeace, Backpacker, KFP Pekanbaru, Seruni, Mapala se-Riau, BEM se-Riau, Gerakan Masyarakat Gambut, Komunitas Berbagi Nasi, WWF Riau, Laskar Sepeda dan lain sebagainya.