Kompas.com - 03/03/2014, 16:47 WIB
Caleg DPR RI daerah pemilihan Jabar XI PPP Fernita (kaos putih) saat berada di panggung hiburan acara jalan santai PPP di Kecamatan Puspahiang, Kabupaten Tasikmalaya, Minggu (23/2/2014) kemarin. KOMPAS.com/IRWAN NUGRAHACaleg DPR RI daerah pemilihan Jabar XI PPP Fernita (kaos putih) saat berada di panggung hiburan acara jalan santai PPP di Kecamatan Puspahiang, Kabupaten Tasikmalaya, Minggu (23/2/2014) kemarin.
|
EditorFarid Assifa

TASIKMALAYA, KOMPAS.com — Panitia Pengawas Pemilu Kabupaten Tasikmalaya memutuskan kasus bagi-bagi uang oleh calon legislatif DPR asal PPP, Fernita Darwis, bukan termasuk money politic dan tak bisa dipidana.

Keputusan itu setelah Panwaslu, Kejaksaan, dan Kepolisian memeriksa Fernita dan Bupati Tasikmalaya Uu Ruzhanul Ulum, Sabtu (1/3/2014) kemarin.

"Pemeriksaan Sabtu kemarin telah dikaji oleh Gakumdu (Panwas, Kejaksaan, dan kepolisian, red). Hasilnya tidak ditemukan unsur pidana atau bukan money politic dalam kasus dugaan bagi-bagi uang, curi start kampanye, dan mobilisasi PNS. Kesimpulannya kasus ini hanya melanggar administrasi saja," jelas Divisi Pengawasan Panwaslu Kabupaten Tasikmalaya, Dodi Djuanda, Senin (3/3/2014).

Dodi menilai, dalam kasus ini pihaknya kekurangan bukti untuk menjerat caleg tersebut ke ranah pidana. Hal ini karena Panwas hanya memiliki bukti rekaman saat bagi-bagi uang saja. Namun, ia pun enggan memberikan alasan lain secara detail.

"Kami kekurangan bukti, tak menemukan uangnya. Kami hanya memiliki videonya saja," kata Dodi dengan terbata-bata saat diwawancarai wartawan.

Terkait dugaan mobilisasi PNS di acara jalan santai partai, kata Dodi, pihaknya hanya memberikan surat imbauan kepada sekretaris daerah setempat supaya para PNS tak terlibat politik.

"Kami sudah mengirimkan surat pelanggaran administrasi ke KPU untuk diberikan sanksi. Kalau masalah PNS kita sudah memberikan surat edaran ke sekda," tambah Dodi.

Pernyataan Panwas setelah hasil pemeriksaan caleg, bupati, dan pengurus partai pada Sabtu kemarin dinilai "plin-plan". Sebelumnya, lembaga pengawas Pemilu ini menuding acara jalan santai PPP di Puspahiang, Kabupaten Tasikmalaya, telah melanggar aturan pemilu. Bahkan mereka mengaku memiliki bukti rekaman foto dan videonya.

Ketua Panwaslu Kabupaten Tasikmalaya Bambang Lesmana pun pernah menyatakan kegiatan ini melanggar Pasal 82 tentang tahapan kampanye, Pasal 83 kampanye di luar jadwal, Pasal 86 pelibatan PNS dan Pasal 301 tentang money politic, Undang-Undang Nomor 8 tahun 2012 dan Peraturan KPU Nomor 15 tahun 2013.

Diberitakan sebelumnya, Panwaslu Kabupaten Tasikmalaya menemukan dugaan pelanggaran curi start kampanye, money politic, mobilisasi PNS dan anak kecil oleh PPP melalui kegiatan jalan sehat di Puspahiang, Minggu (23/2/2014).

Hadir saat acara Bupati Tasikmalaya sekaligus Wakil Ketua DPW Jabar Uu Ruzhanul Ulum, Ketua DPRD wilayah setempat sekaligus Ketua DPC PPP Kabupaten Tasikmalaya Ruhimat, Ketua Fraksi PPP DPRD Kabupaten Tasikmalaya, dan caleg DPR dari PPP, Fernita Darwis.



Rekomendasi untuk anda
25th

Tulis komentar dengan menyertakan tagar #JernihBerkomentar dan #MelihatHarapan di kolom komentar artikel Kompas.com. Menangkan E-Voucher senilai Jutaan Rupiah dan 1 unit Smartphone.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Resmikan Alun-alun Majalengka, Kang Emil: Silakan Berekspresi di Sini

Resmikan Alun-alun Majalengka, Kang Emil: Silakan Berekspresi di Sini

Regional
798 Tempat Penyokong Wisata Tersertifikasi CHSE, Jabar Siap Sambut Wisatawan Libur Lebaran

798 Tempat Penyokong Wisata Tersertifikasi CHSE, Jabar Siap Sambut Wisatawan Libur Lebaran

Regional
Peringati Hari Kartini, Wali Kota Madiun Minta Perempuan di Pemerintahan Berjiwa Melayani

Peringati Hari Kartini, Wali Kota Madiun Minta Perempuan di Pemerintahan Berjiwa Melayani

Regional
PPKM Diperpanjang, Wali Kota Medan Nyatakan Siap Ikuti Aturan

PPKM Diperpanjang, Wali Kota Medan Nyatakan Siap Ikuti Aturan

Regional
Tinjau Pengolahan Sampah Plastik, Kang Emil Imbau Masyarakat Gunakan “Octopus”

Tinjau Pengolahan Sampah Plastik, Kang Emil Imbau Masyarakat Gunakan “Octopus”

Regional
Selama Larangan Mudik, Wagub Uu Optimis Dapat Tekan Mobilitas Warga Jabar

Selama Larangan Mudik, Wagub Uu Optimis Dapat Tekan Mobilitas Warga Jabar

Regional
Terapkan Prokes dan PPKM di Kesawan City Walk, Pemkot Medan Lakukan Ini

Terapkan Prokes dan PPKM di Kesawan City Walk, Pemkot Medan Lakukan Ini

Regional
Ganjar Nilai Sistem Resi Gudang Grobogan Jadi Teladan Nasional, Mengapa?

Ganjar Nilai Sistem Resi Gudang Grobogan Jadi Teladan Nasional, Mengapa?

Regional
Anggap Warga Sudah Teredukasi Covid-19, Pemkab Wonogiri Longgarkan Kegiatan Ekonomi

Anggap Warga Sudah Teredukasi Covid-19, Pemkab Wonogiri Longgarkan Kegiatan Ekonomi

Regional
Diminta Khofifah Desain Masjid di Surabaya, Kang Emil: Alhamdulillah, Jadi Ladang Ibadah

Diminta Khofifah Desain Masjid di Surabaya, Kang Emil: Alhamdulillah, Jadi Ladang Ibadah

Regional
Pulihkan Ekonomi Jabar, Wagub Uu Dorong UMKM Manfaatkan Program Pemerintah

Pulihkan Ekonomi Jabar, Wagub Uu Dorong UMKM Manfaatkan Program Pemerintah

Regional
Mukhtar, Mantan Bomber Kantor Unicef Aceh Kini Jadi Petani Pepaya dan Porang

Mukhtar, Mantan Bomber Kantor Unicef Aceh Kini Jadi Petani Pepaya dan Porang

Regional
Lewat Produk UKM, Ganjar dan Dubes Ceko Diskusikan Sejumlah Potensi Kerja Sama

Lewat Produk UKM, Ganjar dan Dubes Ceko Diskusikan Sejumlah Potensi Kerja Sama

Regional
Serahkan Sertifikasi SNI ke Masker Ateja, Emil Akui Sedang Buat Kain Antivirus

Serahkan Sertifikasi SNI ke Masker Ateja, Emil Akui Sedang Buat Kain Antivirus

Regional
Bongkar Bangunan Bermasalah di Medan, Wali Kota Bobby: Mari Tingkatkan PAD

Bongkar Bangunan Bermasalah di Medan, Wali Kota Bobby: Mari Tingkatkan PAD

Regional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X