Wali Kota Malang: Saya Pindah ke PKB karena Perintah Kiai - Kompas.com

Wali Kota Malang: Saya Pindah ke PKB karena Perintah Kiai

Kompas.com - 25/02/2014, 20:40 WIB
KOMPAS.com/Yatimul Ainun Wali Kota Malang, Muhammad Anton (kedua dari kiri) dan Wakil Wali Kota Sutiaji (paling kiri) saat hadir dalam launching pajak online di Kota Malang, Senin (28/10/2013).

MALANG, KOMPAS.com - Wali Kota Malang, Muhammad Anton mengaku kepindahannya dari Gerindra ke PKB adalah atas perintah para kiai di Kota Malang. Dia mengklaim, para kiai yang mengusulkannya ke DPP PKB.

"Kalau sudah permintaan kiai, saya harus tawadu (menurut). Saya tidak bisa menolaknya," katanya, Selasa (25/2/2014).

Muhammad Anton adalah wali kota yang saat pencalonannya diusung Partai Gerindra berkoalisi dengan PKB. Namun setelah menang, Anton pindah ke PKB untuk menduduki Ketua Tanfidziyah DPC PKB Kota Malang.

Anton mengaku sudah dihubungi DPP PKB soal jabatannya sebagai ketua DPC PKB, namun belum menerima surat keputusan resminya.

"Saya tidak bermaksud meninggalkan Partai Gerindra. Tapi ini semua adalah proses politik saya," katanya.

Kurang etis

Perpindahan Wali Kota Malang, Muhammad Anton dari Partai Gerindra ke PKB dengan jabatan strategis dinilai sebuah upaya pencitraan kurang etis yang dilakukan partai pimpinan Muhaimin Iskandar ini.

"Itu adalah bagian dari pencitraan politik PKB jelang pemilu dan mendekati Pileg. PKB mencari peluang pada Pileg nantinya. Bagaimana sosok Abah Anton itu mampu meraup suara sebanyak-banyaknya untuk PKB. Karena, Abah Anton sudah berhasil mendapatkan kepercayaan masyarakat dan terpilih menjadi wali kota Malang," jelas Sosiolog Komuniaksi dari Universitas Negeri (UM) Malang, Zulkarnaen di Malang, Selasa (25/2/2014).

Di tahun politik ini, menurut Zulkarnaen, mayoritas parpol berupaya mencari sosok yang dekat dan disukai rakyat. Fenomena itu sudah terbiasa dalam politik. "Parpol terus mencari sosok yang bisa dicitrakan dan reputasinya luar biasa di masyarakat," katanya.

Dengan demikian, menurut dia, partai politik saat ini lebih mengedepankan figur seseorang ketimbang ideologi politiknya. "Etika politik di Indonesia memang demikian adanya," katanya.

Seharusnya, lanjut Zulkarnaen, parpol tidak mengedepankan pencitraan, melainkan mengutamakan ideologi politiknya. "Politisi tidak seenaknya loncat sana dan loncat sini. Tapi semua parpol punya peluang untuk merebut sosok yang disukai rakyat," katanya.

Menurutnya, secara etika, Anton seharusnya menghormati partai yang mengusungnya menjadi wali kota Malang. "Hal itu yang kurang etis dilakukan oleh Aban Anton," katanya.


Ikuti perkembangan berita ini dalam topik:
EditorFarid Assifa

Close Ads X