Ini Jawaban PPP soal Curi Start Kampanye di Tasik

"Kami tak menampik kalau ada kesalahan, seperti pemasangan baliho caleg di lokasi. Tapi tidak ada orasi pengarahan calon," ujar Ajen kepada wartawan, Senin (24/2/2014).

Menurut Ajen, pihaknya tak bermaksud untuk berkampanye saat acara jalan santai tersebut. Kegiatan itu merupakan agenda penting partai. Adapun penyebutan nama calon anggota DPR RI hanya pada waktu pembagian hadiah.

"Ini sebagai pelajaran bagi kami. Ya kalau tidak boleh, kami tak akan mengulangi lagi," kata Ajen, yang juga merupakan Sekretaris DPC PPP Kabupaten Tasikmalaya.

Pelaksanaan acara jalan sehat dengan kemasan sama, kata Ajen, bukan baru kali ini dilaksanakan. Kegiatan jalan sehat di Puspahiang merupakan acara kedua setelah yang sebelumnya digelar di Kecamatan Sukaraja, Kabupaten Tasikmalaya.

"Kegiatan ini bukan yang pertama karena acara yang sama telah digelar di Sukaraja. Tapi waktu itu enggak jadi masalah seperti sekarang ini. Padahal, waktu di Sukaraja, ada orasi Pak Ruhimat dan Pak Bupati," ungkap Ajen.

Ajen mengaku bahwa sebelumnya telah diingatkan oleh panwaslu setempat. Mereka diingatkan untuk tidak membawa-bawa partai dan calon saat acara. Makanya, kata Ajen, Ketua DPRD dan Bupati Tasikmalaya tak berorasi dalam acara tersebut.

"Makanya kemarin para pengurus partai tak berorasi. Kami menghargai imbauan panwas," tambah Ajen.

Seperti diberitakan sebelumnya, Panwaslu Kabupaten Tasikmalaya menemukan adanya pelanggaran curi start oleh PPP. Pelanggaran itu dikemas dalam acara jalan santai di lapangan Puspahiang, Kabupaten Tasikmalaya, Minggu kemarin. Pelanggaran itu mulai dari dugaan politik uang, mobilisasi PNS dan anak kecil, pemasangan alat peraga, serta kampanye terbuka.

Selain Ajen Jaenal Mustofa, yang juga hadir dalam acara itu adalah Uu Ruzhanul Ulum (Bupati Tasikmalaya sekaligus Wakil Ketua DPW Jabar), Ruhimat (Ketua DPRD Kota Tasikmalaya sekaligus Ketua DPC PPP Kabupaten Tasikmalaya), dan Fernita (calon anggota legislatif PPP untuk DPR).

Panwas pun dalam waktu dekat ini akan memeriksa Bupati dan sejumlah pengurus partai, terkait kasus dugaan pelanggaran tersebut.