Jatam Beberkan 10 Dugaan Kasus Korupsi Tambang di Kaltim

Kompas.com - 19/02/2014, 21:43 WIB
|
EditorFarid Assifa
SAMARINDA, KOMPAS.com — Jaringan Advokasi Tambang (Jatam) Kalimantan Timur mendukung penuh supervisi yang dilakukan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) terhadap seluruh izin pertambangan di 12 provinsi termasuk Kaltim.

Jatam menilai, imbas dari korupsi pertambangan membuat negara menderita kerugian yang cukup besar. Terlebih, aksi tersebut merupakan kejahatan korporasi, sehingga harus ada penindakan yang dilakukan KPK.

Dinamisator Jatam Kaltim Merah Johansyah meminta KPK harus bertindak langsung mengungkap kasus kejahatan korupsi pertambangan dan perusakan lingkungan. Sebab, dari data laporan Jatam, semua laporan kasus korupsi dan kejahatan lingkungan oleh pertambangan hanya sampai di tingkat penegak hukum di daerah dan tidak pernah tuntas.

“Tentu saja kami mengapresiasi upaya KPK melakukan supervisi izin pertambangan di 12 provinsi, termasuk di Kaltim. Sebab, negara merugi besar dan itu merupakan kejahatan korporasi,” kata Merah, Selasa (19/2/2014).

Dugaan korupsi tambang

Dijelaskan Merah, selama ini pihaknya sudah berulang kali melaporkan kasus dugaan korupsi pertambangan dan kejahatan lingkungan, tetapi langsung terhenti di tingkat kepolisian dan kejaksaan. Oleh karena itu, dengan supervisi dari KPK, Jatam yakin akan memperkuat pengungkapan kasus-kasus yang selama ini berhenti di polisi dan jaksa.

“Contohnya, kasus PT Kideco Jaya Agung di Kabupaten Paser yang eksekusi putusannya terkesan ditutup-tutupi. Perusahaan asal Korea Selatan itu disidang hingga tingkat Mahkamah Agung dan divonis bersalah karena menambang di area cagar alam dengan hukuman penjara satu tahun. Tapi Jatam tidak pernah dengar eksekusi hukuman terhadap pimpinan PT Kideco. Bahkan eksekusi terkesan ditutup-tutupi,” bebernya.

Selanjutnya, lanjut Merah, kasus PT Kideco Jaya Agung soal dugaan gratifikasi 16 anggota DPRD Kaltim dengan uang saku 16.000 dollar AS. Anehnya, Kejaksaan Tinggi Kaltim meminta penyelesaian bukan di ranah hukum. Terlebih, saat diklarifikasi, kasusnya selesai. Sejak itu, Merah menyatakan Jatam tidak percaya lagi dengan Kejati Kaltim.

“Yang ketiga, kasus tumpang tindih izin di Kabupaten Penajam Paser Utara yang ditangani Polda Kaltim yang menjerat Bupati kala itu juga terhenti. Padahal, dari kasus ini bisa diketahui adanya izin pertambangan ganda. Tentu saja, dengan melibatkan uang yang sangat besar. Sayangnya kasus ini dipetieskan,” lanjutnya.

Kemudian pada tahun 2013 lalu, Jatam juga melaporkan dua kasus korupsi pertambangan dan kejahatan korporasi ke KPK, yaitu mantan Wali Kota Samarinda dan Kepala Dinas Pertambangan terkait dugaan penyuapan izin tambang.

Selain itu, Jatam juga melaporkan Bupati Kutai Kartanegara (Kukar) dengan dugaan korupsi perizinan dan korupsi kejahatan korporasi karena mengeluarkan izin pertambangan di areal konservasi, yakni di Taman Hutan Raya Bukit Suharto.

“Jatam melaporkan Bupati Kukar dan pejabat di bawahnya pada periode 2006-2010 karena telah mengeluarkan 42 izin tambang dan lima jalan hauling di areal konservasi. Kami juga melaporkan Menteri Kehutanan, tapi belum jelas,” ujarnya.

KPK harus segera supervisi

Untuk itu, kata Merah, supervisi yang dilakukan KPK diyakini mampu menguak banyaknya kejahatan korupsi pertambangan dan kejahatan korporasi. Jatam berharap jangan sampai supervisi KPK tersebut melemahkan penindakan.

“Supervisinya harus mengarah ke penindakan dan segera mengambil alih kasus yang terhenti di aparat penegak hukum di daerah. Terlebih untuk Gubernur Kaltim, ini juga merupakan lonceng karena telah menjadi sorotan KPK,” cetusnya.

Tidak hanya itu, Jatam juga berharap, dalam menindak kasus korupsi, KPK melihat langsung kerusakan lingkungan dan perampokan sumber daya alam akibat eksploitasi tambang. Pasalnya, selama ini, kata Merah, KPK menindak kasus korupsi dengan acuan yang terlibat adalah penyelenggara negara dan besaran uang di atas Rp 1 miliar.

“Kasus korupsi pertambangan dan kejahatan korporasi mengenai tata kelola lahan, selain melibatkan pejabat negara dan uang sangat besar, KPK juga harus melihat dampak lingkungan dan perampokan sumber daya alam. Dengan syarat tambahan tersebut, KPK bisa melihat dampak tambang hingga hari ini belum berhenti dirasakan," ungkapnya.

Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari Kompas.com. Mari bergabung di Grup Telegram "Kompas.com News Update", caranya klik link https://t.me/kompascomupdate, kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.



Video Pilihan

Rekomendasi untuk anda
26th

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar dan menangkan e-voucher untuk 90 pemenang!

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Khofifah Jadi Pembina K3 Terbaik, Jatim 4 Kali Berturut-turut Raih Penghargaan K3 Nasional

Khofifah Jadi Pembina K3 Terbaik, Jatim 4 Kali Berturut-turut Raih Penghargaan K3 Nasional

Regional
Dani Ramdan Dilantik sebagai Pj Bupati Bekasi, Wagub Uu Sampaikan Pesan Ini

Dani Ramdan Dilantik sebagai Pj Bupati Bekasi, Wagub Uu Sampaikan Pesan Ini

Regional
Kasus Covid-19 di Jabar Mereda, Warga Diminta Waspadai Penyakit Emerging dan Re-emerging

Kasus Covid-19 di Jabar Mereda, Warga Diminta Waspadai Penyakit Emerging dan Re-emerging

Regional
Di Italia, Ridwan Kamil Singgung Pemanasan Global hingga Kondisi Pascapandemi

Di Italia, Ridwan Kamil Singgung Pemanasan Global hingga Kondisi Pascapandemi

Regional
Bedegong Mountain Bike Digelar, Wagub Uu Sampaikan Dukungannya

Bedegong Mountain Bike Digelar, Wagub Uu Sampaikan Dukungannya

Regional
Semakin Terpesona dengan Energi Bersih Danau Toba

Semakin Terpesona dengan Energi Bersih Danau Toba

Regional
Plh Gubernur Jabar Segera Lantik Penjabat Bupati Bekasi

Plh Gubernur Jabar Segera Lantik Penjabat Bupati Bekasi

Regional
Lantik 21 PPIH Embarkasi Jakarta–Bekasi 2022, Wagub Jabar Berharap Petugas Berikan Pelayanan Prima

Lantik 21 PPIH Embarkasi Jakarta–Bekasi 2022, Wagub Jabar Berharap Petugas Berikan Pelayanan Prima

Regional
Menguak Keluh Kesah Warga Mentawir Kaltim akibat Air Sungai Tercemar Bekas Galian Tambang

Menguak Keluh Kesah Warga Mentawir Kaltim akibat Air Sungai Tercemar Bekas Galian Tambang

Regional
Wagub Jabar: Harkitnas Jadi Momentum Bangkitkan Semangat Usai Terpukul Pandemi

Wagub Jabar: Harkitnas Jadi Momentum Bangkitkan Semangat Usai Terpukul Pandemi

Regional
Gawai Adat Dayak: Melihat Manusia sebagai Makhluk Berdimensi Vertikal dan Horizontal

Gawai Adat Dayak: Melihat Manusia sebagai Makhluk Berdimensi Vertikal dan Horizontal

Regional
Serahkan Bantuan ke Korban Banjir di Desa Paledah, Wagub UU: Perlu Kolaborasi untuk Tanggulangi Banjir

Serahkan Bantuan ke Korban Banjir di Desa Paledah, Wagub UU: Perlu Kolaborasi untuk Tanggulangi Banjir

Regional
Tanahnya Diganti Rugi Miliaran Rupiah oleh Pemerintah, Warga Wadas Mendadak Jadi Miliarder

Tanahnya Diganti Rugi Miliaran Rupiah oleh Pemerintah, Warga Wadas Mendadak Jadi Miliarder

Regional
Peringati HUT Ke-281 Wonogiri, Bupati Jekek Ajak Masyarakat Bangkit dengan Harapan Baru

Peringati HUT Ke-281 Wonogiri, Bupati Jekek Ajak Masyarakat Bangkit dengan Harapan Baru

Regional
Kasus PMK Hewan Ternak di Wonogiri Masih Nol, Ini Penjelasan Bupati Jekek

Kasus PMK Hewan Ternak di Wonogiri Masih Nol, Ini Penjelasan Bupati Jekek

Regional
komentar di artikel lainnya
Close Ads
Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.